Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan, pengendalian
dan pelestarian sumber daya hewani, maka
pelayanan kesehatan hewan perlu dilaksanakan
untuk meningkatkan perekonomian dan
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan
mengoptimalkan pelayanan kesehatan hewan
milik masyarakat, perlu melibatkan peran serta
masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
c. bahwa dengan telah ditetapkannya UndanUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajDaerah dan Retribusi Daerah, Retribusi PelayanKesehatan Hewan merupakan salah satu jenRetribusi Jasa Umum yang dapat dipungut olPemerintah Daerah untuk memberikan kontributerhadap biaya pelayanan kesehatan hewan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimadimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf perlu menetapkan Peraturan Daerah tentaRetribusi Pelayanan Kesehatan pada UPelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan HewDinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun
tentang
Perubahan
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1950
Republik
Indonesia
untuk
Penggabungan
Daerah
Daerah
Kabupaten
Kulon
Progo
dan
Adikarta
dalam
Lingkungan
Daerah
Istimewa
Jogjakarta
menjadi
satu
Kabupaten
dengan
nama
Kulon
Progo
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1951
Nomor
101);
3.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
diubah
terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor
18
Tahun
1951
tentang
Perubahan
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1950
Republik
Indonesia
untuk
Penggabungan
Daerah
Daerah
Kabupaten
Kulon
Progo
dan
Adikarta
dalam
Lingkungan
Daerah
Istimewa
Jogjakarta
menjadi
satu
Kabupaten
dengan
nama
Kulon
Progo
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1951
Nomor
101);
3.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana
telah
diubah
terakhir
dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Materi Pokok: KETENTUAN UMUM; NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; GOLONGAN RETRIBUSI ; CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASA , PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI, PRINSIP PEMBIAYAAN PELAYANAN
KESEHATAN HEWAN , PENINJAUAN TARIF, WILAYAH PEMUNGUTAN , PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, SANKSI ADMINISTRATIF, PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA, INSENTIF PEMUNGUTAN, PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 10 HLM, Lampiran: 3 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 20 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis
Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi salah satu
sumber Pendapatan Daerah yang digunakan untuk
membiayai pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18
Tahun 2012.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI;
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI;
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;
BAB V
PRINSIP DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF;
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;
BAB VII
PERSYARATAN PERIZINAN;
BAB VIII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI;
BAB IX
MASA BERLAKU IZIN;
BAB X
MASA RETRIBUSI;
BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN;
BAB XII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI;
BAB XIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN;
BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN;
BAB XVI
TATA CARA PENAGIHAN;
BAB XVII
CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN;
BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;
BAB XIX
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI;
BAB XX
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA;
BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN;
BAB XXII
KETENTUAN PIDANA;
BAB XXIII
P E N Y I D I K A N;
BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi.
20 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012
PERDA Kota Bandung No. 5 Tahun 2018 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Diubah dengan
PERDA Kota Bandung No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan Dan Restribusi Izin Gangguan
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
ABSTRAK:
a.bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 6 Tahun 1990 dan Peraturan Pelaksanaanya yang terkait dengan penyediaan dan/atau penyedotan kakus perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2006
Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 19 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Bahwa pelayanan terhadap pasar sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan Obyek dan besarnya Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau.
Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Bau-bau No. 02 Tahun 2008.
ketentuan ketentuan perihal retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
29
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 19 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang bersama Bupati Ketapang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 696/BPKAD/2012 Tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Snggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Ketapang tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;
Peraturan ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2013
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
13 halaman peraturan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) UndangUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama ; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2013 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran
2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:
barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntable agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan semangan otonomi daerah
1. undang-undang nomor 72 tahun 1957
2. undang-undang nomor 5 tahun 1960
3. undang-undang nomor 14 tahun 1964
4. undang-undang nomor 8 tahun 1974
5. undang-undang nomor 28 tahun 1999
6. undang-undang nomor 17 tahun 2003
7. undang-undang nomor 1 tahun 2004
8. undang-undang nomor 32 tahun 2004
9. undang-undang nomor 33 tahun 2004
10. undang-undang nomor 12 tahun 2011
11. peraturan pemerintah nomor 46 tahun 1971
12. peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1994
13. peraturan pemeirntah nomor 40 tahun 1996
14. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2001
15. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
16. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
17. peraturan pemeirntah nomor 65 tahun 2005
18. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006
19. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
20. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007
21. peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2010
22. peraturan pemeirntah nomor 71 tahun 2010
23. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
25. peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1997
26. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
27. peraturan menteri dalam negeri nomor 17 tahun 2007
28. keputusan menteri dalam negeri nomor 49 tahun 2001
29. keputusan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2003
30. keputusan menteri dalam negeri nomor 153 tahun 2004
31. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007
32. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011
peraturan daerah ini memutuskan tentang pengelolaan barang milik daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 19 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Pelelangan Pada Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
