Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Agama

Menemukan 565 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Melalui Cash Waqf Linked Sukuk

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download file:

Permenag Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
Peraturan Menag No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
Peraturan Menag No. 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu

Download file:

Permenag Nomor 39 Tahun 2021.pdf

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 39, BN. 2021 No. 1410/www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Datokarama Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1245);
a. ketentuan umum b. identitas c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi d. sistem pengelolaan e. sistem penjaminan mutu internal f. tata kelola g. kode etik h. bentuk dan tata cara penetapan keputusan i. perencanaan j. pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa dan kekayaan k. sarana dan prasarana l. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Mencabut a. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1152); b. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 143); dan c. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1188),
62 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Download file:

Permenag Nomor 38 Tahun 2021.pdf

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 38, BN. 2021 No. 1409 / www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 124); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1244);
a. ketentuan umum b. identitas c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi d. sistem pengelolaan e. sistem penjaminan mutu internal f. tata kelola g. kode etik h. bentuk dan tata cara penetapan keputusan i. perencanaan j. pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa, kekayaan k. kerjasama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329)
62 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember

Download file:

Permenag Nomor 37 Tahun 2021.pdf

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 37, BN. 2021 No. 1408 / www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
a. ketentuan umum b. identitas c. Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi d. sistem pengelolaan e. sistem penjaminan mutu internal f. tata kelola g. kode etik h. bentuk dan tata cara keputusan i. perencanaan j. pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa dan kekayaan k. sarana dan prasarana l. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728)
64 halaman dengan lampiran

Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Download file:

Permenag Nomor 36 Tahun 2021.pdf

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 36, BN. 2021 No. 1407/www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1242);
a. ketentuan umum b. identitas c. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi d. sistem pengelolaan e. Sistem penjaminan mutu internal f. tata kelola g. kode etik h. bentuk dan tata cara penetapan keputusan i. perencanaan j. pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa dan kekayaan k. sarana dan prasarana l. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 447),
65 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Peraturan Menag No. 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Download file:

Permenag Nomor 35 Tahun 2021.pdf

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 35, BN. 2021 No. 1406 / www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
a. ketentuan umum b. identitas c. penyelenggaran tridharma perguruan tinggi d. sistem pengelolaan e. sistem penjaminan mutu internal f. tata kelola g. kode etik h. bentuk dan tata cara penetapan keputusan i. perencanaan j. pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa, dan kekayaan k. sarana dan prasarana l. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576),
67 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 61 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Download file:

Permenag Nomor 34 Tahun 2021.pdf

STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 34, BN. 2021 No. 1405/www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1240);
a. ketentuan umum b. identitas c. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi d. Sistem Pengelolaan e. Sistem penjaminan mutu internal f. Tata kelola g. Bentuk dan tata cara penetapan keputusan h. perencanaan i. pendanaan, pendapatan, pengadaan barangg/jasa, kekayaan j. sarana dan prasarana k. kerja sama

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2041)
66 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menag No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungaggung

Download file:

Permenag Nomor 33 Tahun 2021.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 33, BN. 2021 No. 1404 / www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi yang tertib, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, perlu dibentuk statuta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Agama Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
a. Ketentuan Umum b. Visi dan Misi Universitas c. Identitas d. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi e. Sistem Pengelolaan f. Sistem Penjaminan Mutu Internal g. Tata Kelola h. Kode Etik i. Perencanaan j. Pendanaan, pendapatan, pengadaan barang/jasa, dan kekayaan k. Sarana dan prasarana l. Kerja sama m. ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329),
68 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Menag No. 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama

Download file:

Permenag Nomor 32 Tahun 2021.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 32, BN. 2021 No. 1383 / www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan tugas Pejabat Perbendaharaan Negara dan untuk menyesuaikan dengan jabatan fungsional pada rumpun akuntan dan anggaran, perlu mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1469); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1470); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1711); 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
Mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (5), Pasal 25 ayat (2) Menghapus ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 dan pasal 21 Menyisipkan bab baru diantara Bab II dan Bab III yaitu bab IIA Ketentuan Peralihan Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021.
Mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172),
12 halaman

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Permenag Nomor 31 Tahun 2021.pdf

PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI BADAN LAYANAN UMUM

2021

Peraturan Menteri Agama NO. 31, BN. 2021 No. 1382 / www.peraturan.go.id

Peraturan Menteri Agama tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan perguruan tinggi keagamaan negeri badan layanan umum yang produktif, mandiri, berdaya saing, dan akuntabel, perlu optimalisasi pusat pengembangan bisnis; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pusat Pengembangan Bisnis pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1040);
1. ketentuan umum 2. kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan 3. Organ 4. Pendapatan Badan Layanan Umum Dari Pusat Pengembangan Bisnis 5. Pengeluaran Kas Badan Layanan Umum Untuk Layanan Pusat Pengembangan Bisnis 6. Pelaporan 7. Pembinaan

CATATAN:

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2021.
9 halaman

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Menteri Agama

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.