Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

Menemukan 350 peraturan dalam 0,004 detik

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1987

• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu

Petunjuk Pengarahan Delegasi Republik Indonesia ke Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Islam di Kuwait Tahun 1987

Abstrak

Struktur Organisasi Statuta Organisasi/Lembaga

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1987.pdf

PETUNJUK - PENGARAHAN - DELEGASI - REPUBLIK INDONESIA - KE KONFERENSI TINGKAT TINGGI - ORGANISASI ISLAM - DI KUWAIT - TAHUN 1987

1987

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Petunjuk Pengarahan Delegasi Republik Indonesia ke Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Islam di Kuwait Tahun 1987

ABSTRAK:

Memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia ke Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Kuwait tahun 1987.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini berisi instruksi kepada para Delegasi RepublIk Indonesia ke Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Kuwait tahun 1987 untuk mempergunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Kuwait tahun 1987; memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Konferensi selama berlangsungnya Konferensi tersebut; melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden; dan Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Republik indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Kuwait tahun 1987.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 1987.
Lampiran file: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-Cina

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan

Inpres No. 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Visa Kepada Warga Negara Republik Rakyat Cina yang Bermaksud Berkujung ke Indonesia dan Pemberian Izin Keimigrasian Kepada Warga Negara Indonesia yang Bermaksud Berkunjung ke Republik Rakyat Cina

Download file:

Inpres Nomor 9 Tahun 1985.pdf

hubungan - dagang

1985

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 9, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-Cina

ABSTRAK:

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah guna memperlancar pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan dasar antara KADIN Indonesia dan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) mengenai hubungan dagang langsung antara Indonesia - Cina yang telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini mengatur mengenai pelaksanaan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah guna membantu kelancaran hubungan dagang langsung antara Indonesia - Cina dengan menggunakan pedoman yang tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1985.
Lampiran file: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1985

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Abstrak

Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan

Inpres No. 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

Download file:

Inpres Nomor 4 Tahun 1985.pdf

ARUS - BARANG

1985

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Kebijaksanaan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi

ABSTRAK:

Kelancaran arus lalu lintas barang antar pulau, ekspor dan impor merupakan unsur penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi pada umumnya dan peningkatan ekspor komoditi non migas pada khususnya.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Inpres ini mengatur mengenai pelaksanaan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah guna makin memperlancar arus barang antar pulau, ekspor, dan impor dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi dan ekspor komoditi non migas sesuai dengan kebijaksanaan umum yang tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 1985.
Lampiran file: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1984

• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Gabah dan Beras

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres Nomor 12 Tahun 1984.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 1984

• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu

Penetapan Harga Dasar Jagung Kuning, Kedele, dan Kacang Hijau

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres Nomor 11 Tahun 1984.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1984

• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu

Industri Perkapalan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Perindustrian

Download file:

Inpres Nomor 10 Tahun 1984.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1984

• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu

Bantuan Bibit/Benih Kelapa Hibrida

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Inpres Nomor 9 Tahun 1984.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1984

• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu

Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Inpres Nomor 8 Tahun 1984.pdf

KREDIT - EKSPOR

1984

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, jdih.setkab.go.id: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penggunaan Kredit Ekspor Luar Negeri

ABSTRAK:

Penggunaan kredit ekspor luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek proyek pembangunan perlu dikendalikan dengan bijaksana sehingga beban pembayaran kembali di kemudian hari tetap dalam batas kemampuan keuangan negara.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Penggunaan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai petunjuk pelaksanaan dalam menggunakan kredit ekspor luar negeri untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum PERTAMA supaya mengikuti petunjuk Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1984.
Lampiran file: 1 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1984

• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu

Pameran Produksi Indonesia 1985

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Inpres Nomor 7 Tahun 1984.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1984

• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Inpres Nomor 6 Tahun 1984.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Instruksi Presiden (Inpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 1985.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 1984.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 1984.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 1984.