PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2007
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2015
Kementerian Badan Usaha Milik Negara

BUMN Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Diubah dengan :
  1. PERPRES No. 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Mengubah sebagian :
  1. PERPRES No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
  2. PERPRES No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2009
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H / 2009 M

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 51 Tahun 2010 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1431H/2010 M
Mengubah :
  1. PERPRES No. 31 Tahun 2009 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1430 H/2009 M
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2010
Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

Pertahanan dan Keamanan, Militer Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2005
Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2011
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Presiden (PERPRES) No. 41 Tahun 2016
Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 41 Tahun 2017
Perubahan Atas Peraturan Presiden No 41 Tahun 2015 Tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara

BUMN

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Mengubah :
  1. PERPRES No. 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2014
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 92 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 41 Tahun 2008
Pengesahan Postal Payment Services Agreement (Persetujuan Layanan Pembayaran Pos)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan