Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.436 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 1960

Pemberian Hadiah Ilmiah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perpres No.27 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2013

Pengembangan Inkubator Wirausaha

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Download :
Perpres 27 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2012

Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 72 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2023

Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

Kehutanan dan Perkebunan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perpres Nomor 28 Tahun 2023.pdf
Perpres Nomor 28 Tahun 2023 - Lampiran.pdf

Abstrak

Perencanaan Terpadu - Percepatan - Pengelolaan - Perhutanan Sosial

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 28, LN.2023/No.71, jdih.setneg.go.id: 16 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Dasar Hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PP Nomor 23 Tahun 2021.
Perpres ini mengatur mengenai Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang merupakan kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial yang direncanakan secara terpadu. Perencanaan terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi: 1) distribusi akses legal; 2) pengembangan usaha perhutanan sosial; dan 3) pendampingan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibentuk kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Pendanaan pelaksanaan strategi dan program Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber dari: 1) APBN; 2) APBD; dan/atau 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran: 2 berkas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2006

Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 34 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

Mencabut :

KEPPRES No. 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Dan Polisi Kehutanan

Download :
PERPRES No.28 TH 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2019

Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perpres Nomor 28 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2008

Kebijakan Industri Nasional

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019

Download :
PERPRES NO 28 TH 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2021

Badan Siber dan Sandi Negara

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara
PERPRES No. 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Download :
Perpres Nomor 28 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Badan Siber dan Sandi Negara - BSSN

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 28, LN.2021/No.101, jdih.setkab.go.id : 19 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Siber dan Sandi Negara

ABSTRAK:

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan dan fungsi di bidang keamanan siber dan sandi diperlukan organisasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang lebih efektif dan efisien. Selain itu Perpres Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 133 Tahun 2017 dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 36 Tahun 1999; dan UU Nomor 11 Tahun 2008.
Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi BSSN; susunan organisasi BSSN; tata kerja BSSN; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat di BSSN; dan pendanaan di BSSN. BSSN merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Kepala. BSSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN dibebankan kepada APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2021.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 53 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 133 Tahun 2017.

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 28 Tahun 2016

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Kesehatan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Mengubah :

PERPRES No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
PERPRES No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
Perubahan ketiga
PERPRES No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan

Download :
Perpres Nomor 28 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2014

Pengesahan Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People'S Republic Of China (Protokol Untuk Menambahkan Aturan Hambatan Teknis Perdagangan Dan Kebijakan Sanitary Dan Phytosanitary Dalam Persetujuan Perdagangan Barang Dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2006.