Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.411 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 1960

Perubahan dan Tambahan Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 1959

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 14 Tahun 1959 tentang Dewan Angkatan Laut

Download :
Perpres No.16 Tahun 1960.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mencabut :

PERPRES No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
PERPRES No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download :
Perpres Nomor 16 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2014

Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu

Download :
Perpres Nomor 16 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 Tahun 2017

Kebijakan Kelautan Indonesia

Perikanan dan Kelautan

Download :
Perpres Nomor 16 Tahun 2017.pdf
Perpres Nomor 16 Tahun 2017 - Lampiran.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 1963

Pemberian Perbaikan Penghasilan Kepada Penerima "Tunjangan Bekas Presiden"

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perpres No.16 Tahun 1963.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2024

Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perpres Nomor 16 Tahun 2024.pdf

Abstrak

Rencana Induk - Destinasi Pariwisata Nasional - Manado-Likupang

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 16, LN 2024 (29) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044

ABSTRAK:

Untuk mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang perlu dilakukan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh terhadap aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, investasi, lingkungan, sosial budaya, dan pengembangan wilayah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 10 Tahun 2009; dan PP Nomor 50 Tahun 2011.
Perpres ini mengatur tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Manado-Likupang tahun 2023-2044 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RIDPN Manado-Likupang merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Manado-Likupang dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Kepariwisataan secara terpadu di DPN Manado-Likupang. Pemerintah daerah pada DPN Manado-Likupang terdiri atas: 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; 2) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; 3) Pemerintah Kabupaten Minahasa; 4) Pemerintah Kota Manado; 5) Pemerintah Kota Tomohon; dan f. Pemerintah Kota Bitung.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2024.
Lampiran file: 109 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 7, lampiran hlm 8 sd 109)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2019

Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Mencabut :

PERPRES No. 70 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2023

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

PERPRES No. 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Download :
Perpres Nomor 16 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Sekretariat Jenderal - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - perubahan

2023

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 16, LN.2023/No.30, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan fungsi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 26 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai perubahan Pasal 18 dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2020 Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 26 Tahun 2020.
Lampiran file: 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2022

Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

Download :
Perpres Nomor 16 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Asisten - Agen Intelijen

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 16, LN.2022/No.26, jdih.setneg.go.id : 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Perpres ini mengatur mengenai tunjangan jabatan yang diberikan setiap bulannya kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Asisten Agen Intelijen bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
Perpres ini mencabut Perpres Nomor 48 Tahun 2007.
Lampiran: 1 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 17 Tahun 2011

Komisi Kepolisian Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional

Download :
Perpres_no_17_2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 1960.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2017.