Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.431 peraturan dalam 0,03 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2015

Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERPRES No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit
PERPRES No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Download :
Perpres Nomor 61 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2022

Pengesahan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Transportasi Darat/Laut/Udara Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Abstrak

pengesahan - Persetujuan - Kerangka Kerja - ASEAN - Pemberian Kemudahan - Angkutan Penumpang - Lintas Batas - Kendaraan Bermotor - Jalan

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 61, LN.2022/No.97, jdih.setneg.go.id: 4 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan)

ABSTRAK:

Untuk mempromosikan dan mengembangkan pariwisata, investasi, perdagangan, serta pertukaran budaya di antara negara-negara anggota antar orang ASEAN, perlu meningkatkan konektivitas orang dengan menggunakan kendaraan bermotor melalui kemudahan persyaratan pergerakan orang di tingkat ASEAN.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passengers by Road Vehicles (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2017 di Singapura.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2022.
Tujuan Persetujuan Kerangka Kerja Asean mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Angkutan Penumpang Lintas Batas dengan Menggunakan Kendaraan Bermotor di Jalan adalah: 1) untuk memberikan kemudahan terhadap angkutan penumpang lintas batas antara dua Pihak dan/atau beberapa Pihak dengan menggunakan kendaraan bermotor; dan 2) untuk menyederhanakan dan menyelaraskan prosedur dan persyaratan transportasi, kepabeanan, imigrasi, dan karantina untuk keperluan pemberian kemudahan terhadap angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini.
Lampiran 2 berkas.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perpres Nomor 61 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2017

Pengesahan Agreement on The Establishment of The Regional Secretariat For The Implementation of The Asean Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata Asean)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 61 Tahun 2016

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perpres Nomor 61 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2010

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

Download :
Perpres No.61 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2005

Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Download :
PERPRES NO 61 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2023

Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

PERPRES No. 69 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut

Download :
Perpres Nomor 61 Tahun 2023.pdf

Abstrak

Hak Keuangan - Fasilitas Lainnya - Kepala - Sekretaris Badan - Deputi - Kelompok Kerja - Kelompok Ahli - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

2023

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 61, LN 2023 (124) : 5 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

ABSTRAK:

Pengaturan mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut sudah tidak sesuai dengan lingkup dan beban kerja serta perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perpres Nomor 120 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang diberikan setiap bulannya. Pajak penghasilan atas hak keuangan Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala, Sekretaris Badan, Deputi, Kelompok Kerja, dan Kelompok Ahli Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 5 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2014

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis Mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Accord Entre Le Gouvernement De La République D'Indonesié Et Le Gouvernement De La République Française Sur L'Exemption De Visas De Court Sejour Pour Les Titulaires D'Un Passeport Diplomatique Ou De Service)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perpres Nomor 61 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 61 Tahun 2013

Pengesahan Convention On The Conservation And Management Of Highly Migratory Fish Stocks In The Western And Centeral Pacific Ocean (Konvensi Tentang Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh Di Samudera Pasifik Barat Dan Tengah)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download :
Perpres 61 2013.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2016.