Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

Menemukan 2.574 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Perubahan Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi Institut Seni Indonesia Bali

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mencabut

KEPPRES No. 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar

Download file:

Perpres Nomor 14 tahun 2025.pdf

Institut - Seni Indonesia Denpasar - Seni Indonesia Bali - perubahan

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 14, LN 2025 (21) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi Institut Seni Indonesia Bali

ABSTRAK:

Untuk mengakomodasi perubahan Institut Seni Indonesia Denpasar menjadi lnstitut Seni Indonesia Bali, perlu mengganti Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian lnstitut Seni Indonesia Denpasar.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 4 Tahun 2014.
Perpres ini mengatur mengenai perubahan lnstitut Seni Indonesia Denpasar menjadi lnstitut Seni Indonesia Bali. Institut Seni Indonesia Bali merupakan perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 4 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Protokoler

Status Peraturan

Mengubah

Perpres No. 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
PERPRES No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Download file:

Perpres Nomor 13 Tahun 2025.pdf

Tata Cara - Pelantikan - Gubernur dan Wakil Gubernur - Bupati dan Wakil Bupati - Walikota dan Wakil Walikota - perubahan

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 13, LN 2025 (20) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 pada tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2025, perlu dilakukan penyesuaian jadwal dan tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 1 Tahun 2015; dan Perpres Nomor 16 Tahun 2016.
Perpres ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2016 diubah dalam Perpres ini.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2025.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 13 Tahun 2025.
Lampiran file: 6 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perpres Nomor 12 Tahun 2025.pdf

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 - Lampiran I.pdf

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 - Lampiran II.pdf

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 - Lampiran III.pdf

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 - Lampiran III..pdf

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 - Lampiran IV.pdf

Perpres Nomor 12 Tahun 2025 - Lampiran IV..pdf

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - Tahun 2025 - 2029

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 12, LN 2025 (19) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PasaI 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; dan UU Nomor 59 Tahun 2024.
Perpres ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. RPJM Nasional dimaksud memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2025.
Lampiran: 7 berkas.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perekonomian

Status Peraturan

Mengubah

Perpres No. 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

Download file:

Perpres Nomor 7 Tahun 2025.pdf

Neraca Komoditas -perubahan

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 7, LN 2025 (11) : 21 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

ABSTRAK:

Sehubungan dengan perubahan penataan tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian negara serta upaya penyempurnaan kebijakan Neraca Komoditas, perlu mengubah ketentuan Neraca Komoditas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2024.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 27 Tahun 2021; PP Nomor 28 Tahun 2021; PP Nomor 29 Tahun 2021; Perpres Nomor 44 Tahun 2018; dan Perpres Nomor 61 Tahun 2024.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2024. Menko Perekonomian melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas nonpangan. Komoditas nonpangan tersebut terdiri atas minyak bumi dan gas bumi. Menko Pangan melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas pangan. Komoditas pangan tersebut terdiri atas: gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan, dan bawang putih.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 61 Tahun 2024.
Lampiran file: 21 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Subsidi, PSO

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan
PERPRES No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan

Download file:

Perpres Nomor 6 Tahun 2025.pdf

Tata Kelola - Pupuk Bersubsidi

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 6, LN 2025 (10) : 10 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi

ABSTRAK:

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan perikanan, diperlukan tata kelola yang baik dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Perpres ini mengatur mengenai tata kelola pupuk bersubsidi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sasaran Tata Kelola Pupuk Bersubsidi untuk memastikan jenis, tepat Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 10 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Download file:

Perpres Nomor 4 Tahun 2025.pdf

Sistem Administrasi - Manunggal Satu Atap - Kendaraan Bermotor - perubahan

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 4, LN 2025 (7) : 20 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

Untuk mengakomodasi penyesuaian pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan untuk melakukan penyempurnaan terhadap proses bisnis penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2022; dan Perpres Nomor 5 Tahun 2015.
Perpres ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2015. Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. PKB; b. BBNKB; c. Opsen PKB; dan d. Opsen BBNKB.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2025.
Lampiran file: 20 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia

Download file:

Perpres Nomor 3 Tahun 2025.pdf

Susunan Keanggotaan - Panitia Seleksi - Tata Cara - Seleksi Anggota - Dewan Komisioner - Lembaga Penjamin Simpanan

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 3, LN 2025 (6) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2004.
Perpres ini mengatur mengenai Susunan Keanggotaan Panitia Seleksi dan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Pemilihan calon anggota Dewan Komisioner yang akan diusulkan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan oleh Panitia Seleksi.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2025.
Lampiran file: 7 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia Pengawasan / Audit Internal

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PERPRES No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Download file:

Perpres Nomor 2 Tahun 2025.pdf

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - perubahan - bpkp

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 2, LN 2025 (5) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

ABSTRAK:

Sebagian tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan/atau regulasi serta perubahan dinamika organisasi yang berkembang pada lingkup instansi pemerintah, sehingga perlu diubah dan/atau ditata kembali.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Perpres Nomor 192 Tahun 2014.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014. BPKP terdiri dari a) Kepala, b) Wakil Kepala, c) Sekretariat Utama, d) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan; e) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; f) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan; g) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah; h) Deputi Bidang Akuntan Negara; dan i) Deputi Bidang Investigasi.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 192 Tahun 2014.
Lampiran file: 13 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik

Download file:

Perpres Nomor 1 Tahun 2025.pdf

Badan Pusat Statistik - perubahan

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 1, LN 2025 (4) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi penyelenggaraan statistik, perlu menyempurnakan organisasi Badan Pusat Statistik.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 16 Tahun 1997; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 51 Tahun 1999; dan Perpres Nomor 86 Tahun 2007.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2007. Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. Wakil Kepala diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat wakil menteri.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 86 Tahun 2007.
Lampiran file: 5 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 205 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 15 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional

Download file:

Perpres Nomor 205 Tahun 2024.pdf

Tunjangan Kinerja Pegawai - Perpustakaan Nasional

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 205, LN 2024 (403) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional

ABSTRAK:

Sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Perpustakaan Nasional telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; Keppres Nomor 103 Tahun 2001; dan Keppres Nomor 110 Tahun 2001.
Perpres ini mengatur mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional yang diberikan setiap bulan. Pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional mempertimbangkan capaian kinerja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 7 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 6 dan lampiran hlm 7)

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Presiden (Perpres)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT