Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.909 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1948
• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu
Sumpah Jabatan Bagi Pegawai Negeri Dan Anggota Anggota Angkatan Perang
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang
Download file:
PP No 9 Tahun 1948.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1948
• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu
Rumah Tutupan
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
PP No 8 Tahun 1948.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1948
Peraturan yang menetapkan, Bahwa Beberapa Aturan Dalam Undang Undang Kerja 1948 Dapat Dijalankan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 12 Tahun 1950 tentang Mengubah Tabaksaccijns-Verordening
Download file:
PP No 7 Tahun 1948.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1948
• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu
Mencabut Pasal 27 Peraturan Tentang Pengangkatan dan Gaji Pegawai Negeri dan Pasal 11 Peraturan Tentang Gaji Pekerja Penduduk di Jawa. Untuk Sementara Waktu Menjalankan Lagi "Reglement Omtrent Het Verlenen Van Binnenlandsche Verloven Aan Burgerlijke Landsdienaren
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Download file:
PP No 6 Tahun 1948.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1948
• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu
Pengumpulan Bahan Makanan dan Distribusi
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
PP No 5 Tahun 1948.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1948
• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu
Peraturan tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Memperpanjang Tempo Termasuk Dalam Pasal 6 Ayat 8 "Peraturan Perjalanan Dinas.
Abstrak
APBN
Download file:
PP No 4 Tahun 1948.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1948
• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu
Permohonan Grasi
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang
  2. PP No. 26 Tahun 1947 tentang Permohonan Grasi
Download file:
PP No 3 Tahun 1948.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1948
• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu
Peraturan Kecelakaan 1947
Abstrak
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Diubah dengan
  1. PP No. 18 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah No. 2, Tahun 1948 Dari Hal Peraturan Kecelakaan
Download file:
PP No 2 Tahun 1948.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1948
• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu
Menunda Berlakunya Pasal 6 Osamu Seirei No. 7, Tahun 1944 Tentang Lamanya Jabatan Kepala Desa
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
PP No 1 Tahun 1948.PDF
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1947
• Berlaku mulai 76 tahun yang lalu
Permohonan Grasi
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 3 Tahun 1948 tentang Permohonan Grasi
Mengubah
  1. PP No. 7 Tahun 1947 tentang Mengadakan Peraturan Permohonan Grasi Yang Sesuai Dengan Keadaan Sekarang
  2. PP No. 18 Tahun 1947 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan Lembaran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1947 Dari Hal Permohonan Grasi
Download file:
PP No.26 Tahun1947.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan