Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

Menemukan 4.903 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021

Kawasan Ekonomi Khusus Lido

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Abstrak

Kawasan Ekonomi Khusus - Lido - KEK

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 69, LN.2021/No.138, TLN No.6687, jdih.setkab.go.id : 5 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus. Sebagian wilayah Lido di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2009.
PP ini mengatur mengenai penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang memiliki luas 1.040 hektar yang terletak dalam kawasan Lido Kecamatan Cigombong dan Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan usaha di KEK Lido terdiri atas pariwisata dan industri kreatif. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola KEK Lido dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2021.
Penjelasan 3 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2019

Pulau Karantina

Lingkungan Hidup Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PP Nomor 69 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2000

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kimia Farma

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PP No.69 TH 2000.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2001

Kepelabuhanan

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan

Mencabut :

PP No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan

Download :
PP NO 69 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2014

Hak Guna Air

Lingkungan Hidup

Download :
PP Nomor 69 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1998

Prasarana Dan Sarana Kereta Api

Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Download :
PP No. 69 Tahun 1998.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2005

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil Dan Janda Dudanya

Diubah dengan :

PP No. 18 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya

Download :
PP NO 69 TH 2005.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2020

Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Standar/Pedoman

Download :
PP Nomor 69 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Tata Cara - Penetapan - Tarif - Jenis - Penerimaan - Negara - Bukan Pajak - PNBP

2020

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 69, LN.2020/No.268, TLN No.6584, jdih.setkab.go.id : 18 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan PP tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
PP ini mengatur mengenai beberapa hal antara lain: 1) kriteria atas jenis PNBP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; 2) mekanisme penyusunan dan penyampaian usulan tarif atas jenis PNBP oleh Instansi Pengelola PNBP; 3) evaluasi atas usulan tarif atas jenis PNBP oleh Menteri Keuangan; 4) mekanisme penyusunan tarif atas jenis PNBP yang diatur dengan Undang-Undang atau kontrak melalui koordinasi; 5) penetapan tarif atas jenis PNBP dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham; 6) penetapan tarif atas jenis PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); dan 7) evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Penjelasan 18 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PP 69 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999

Label Dan Iklan Pangan

Pers, Pos, dan Periklanan Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
PP No. 69 th 1999.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Pemerintah (PP)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014.