Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menilai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Auditan telah melaksanakan kegiatan dan telah mengelola keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif;
Bahwa dalam rangka mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian intern;
Bahwa dalam rangka mendeteksi ketidakpatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Perka BPKP Nomor 6 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 5 tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko Bagi APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala, dengan sisitematika;
Pendahuluan;
Tahapan Audit KInerja Berbasis Risiko; dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 126 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan hukum kepada kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum baik di dalam proses pengadilan maupun diluar proses pengadilan;
Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilari, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 100 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan sisitematika;
Ketentuan Umum;
Asas dan Tujuan;
Lingkup Pemberian Bantuan Hukum;
Pelaksanaan Bantuan Hukum;
Pembinaan Pengawas dan Pelaporan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 127 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam Wilayah Kabupaten Barito Kuala dan Lintas Kabupaten Barito Kuala Dengan Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa demi untuk keberlangsungan pelayanan angkutan penyeberangan di .air, karena adanya peningkatan biaya operasional dengan tetap memperhatikan kepentingan kemampuan masyarakat luas serta dalam rangka untuk meningkatkari Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian tarif;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam Wilayah .Kabupaten Barito Kuala Dan Lintas Kabupaten Barito Kuala Dengan Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; trnuang-trndang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang .Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ;. ,Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008;. Peraturan Pemerintah NomorS'l Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016;Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang : Tarif dan Retribusi Penyeberangan di Air Dalam Wilayah .Kabupaten Barito Kuala Dan Lintas Kabupaten Barito Kuala Dengan Kota Banjarmasin dengan sistematika :
KETENTUAN UMUM; NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI; TlNGKAT DAR PRINSIP RETRIBUSI; STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI; WILAYAH PEMUNGUTAN DAR INSTANSI PEMUNGUT;TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN; TATA CARA PENAGIHAN; SANKSI ADMINISTRASI; PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; INSENTIF PEMUNGUTAN;KEDALUWARSA PENAGIHAN;KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala No. 11a Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Terdapat beberapa perubahan pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang perlu disesuaikan, maka dari itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; .Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 48 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang perubahan atas peraturan Barito Kuala nomor 48 Tahun 2015 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 B Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25 B, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 25 B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru
ABSTRAK:
Dalam rangka penerimaan peserta didik baru diperlukan peraturan untuk dijadikan pedoman. Sehubungan hal tersebut dan demi kelancaran kegiatan tersebut perlu memberikan
kewenangan kepada sekolah dalam pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati
Dasar Hukum: Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun
2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun
2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINo. 23
Tahun 2013; Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional
dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/ 111/2011; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146
Tahun 2014; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
129a/U/2004; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Persyaratan; Pendidikan Inklusif; Rombongan Belajar; Jadwal; Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru; Seleksi Calon Peserta Didik Baru; Biaya; Pengumuman Hasil Seleksi; Daftar ulang; Perpindahan Peserta Didik; Laporan; Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah; Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 19A Tahun 2020
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19A, BD.2020/No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat huruf c, d, dan e diubah; 2. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (3) huruf a dan c diubah; 3. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) diubah; 4. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (3) diubah; 5. Ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) seksi; 6. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) seksi; 7. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 8. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 9. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 10. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 11. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 12. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 13. Ketentuan Pasal 11 ayat (1)dan ayat (2) diubah; 14. Ketentuan Pasa112 ayat (1)dan ayat (2) diubah; 15. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 16. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 17. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 18. Ketentuan pada Pasal 13 ditambah 1 (satu) seksi; 19. Ketentuan Pasal17 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 20. Ketentuan Pasal 18 ayat (1)dan ayat (2) diubah; 21. Ketentuan pada Pasal 16 ditambah 1 (satu) seksi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 54a Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa besaran kapasitasiisi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 sudah tidak diproduksi lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2017;
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, yang berisi Pasal 1 dan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2018.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang
Standar Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
