PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2021

Menemukan 94 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 40 Tahun 2021
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Raharja Kedua Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana COVID-19 / Corona

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 42 Tahun 2021
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 45 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Majalengka No. 73 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 46 Tahun 2021
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Kesehatan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 47 Tahun 2021
Inovasi Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 48 Tahun 2021
Pedoman Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 49 Tahun 2021
Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Majalengka

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan