Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja
Di Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen penerima amanah
dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas
kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta
sumber daya yang tersedia, sesuai Peraturan Menteri
Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokarasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, perlu adanya pedoman dalam
menyusun perjanjian kinerja;
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Murung RayaNomor 14 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016
Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah
Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 38 Tahun 2018
Pengelolaan Utang Piutang Pada Badan Layanan Umum Daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Utang Piutang Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.
1. Pengelolaan Piutang, Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLUD, Kewenangan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang BLUD, dan Akuntansi dan Pelaporan Piutang BLUD; dan
2. Pengelolaan Utang, Prinsip-prinsip Utang, Kebijakan Utang, Persyaratan Utang, dan Pelaksanaan Utang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Kabupaten Murung Raya Tahun 2017-2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pencapaian target pangan dan gizi serta
perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten
Murung Raya perlu upaya percepatan pemenuhan Pangan dan
Gizi Kabupaten Murung Raya daJam bentuk dokumen Rencana
Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Murung
Raya. Untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana
Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) di Kabupaten Murung
Raya telah dibentuk tim yang bertugas menyusun Rencana
Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG);
Undang-Undang Nomor Tahun 5 tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang No 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang No 18 Tahun 2012; Pera turan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun
2013
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB ll
MAKSUD;
BAB III
KEGIATAN DAN BUDGEDTING;
BAB III
KEGIATAN DAN BUDGEDTING;
BAB V PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan
pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian
daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan Pajak
Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak daerah,
yang salah satunya adalah Jenis Pajak Reklame maka
dipandang perlu adanya Pedoman Teknis tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 27 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
ETIKA PENYELENGGARAAN REKLAME;
BAB IV
JENIS REKLAME DAN SUBJEK PAJAK REKLAME;
BAB V
PROSEDUR PENGHITUNGAN PAJAK;
BAB VI
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN;
BAB VII
PROSEDUR PENERBITAN;
BAB VIII
MASA PAJAK/SAAT TERUTANG PAJAK;
BAB IX
PROSEDUR PEMUNGUTAN/PENETAPAN PAJAK;
BAB X
PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK;
BAB XI
PROSEDUR PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGAHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING;
BAB XIII
PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK;
BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN;
BAB XV
PROSEDUR PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN;
BAB XVI
PROSEDUR PENYIDIKAN;
BAB XVII
PENGENDALIAN, PENERTIBAN DAN PEMBONGKARAN;
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka perluasan jangkauan pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di
Kabupaten Murung Raya. Dengan adanya penambahan terget bidang tanah
untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) di Kabupaten Murung Raya sesuai surat Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 595/ 1062-100/VIII/2018. Dengan adanya penambahan target bidang tanah
sebagaimana dimaksud, maka perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016; Pera.tu.ran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 05
Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2017 Nomor 155) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Tahun 2017 Nomor 155) diubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2018
PERBUP Kab. Murung Raya No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut :
PERBUP Kab. Murung Raya No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai besaran
tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan transportasi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai besaran
tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan tunjangan trasportasi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 17 Ayat (5) Peraturan Pemerint.ah
Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor
12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2005; Peraturan Pemerint.ah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2017; Perda Nomor 2 Tahun 2017
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung
Raya Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 17),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 1),
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, m.aka
peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2018 tentang
perubahan atas peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2017 tentang pelaksaan peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif
Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 32 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Dan Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan
Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Pengalokasian Dana
Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun
2018.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB III
PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI;
BAB IV
MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN,
DAN PENGAWASAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH;
BAB V
KETENTUAN LAIN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 39 Tahun 2018
Pembina dan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembina dan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di RSUD Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara integral dan terorganisir oleh pembina teknis dan pembina keuangan, satuan pengawas internal, dan Dewan Pengawas;
b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam menetapkan pembina teknis dan pembina keuangan, satuan pengawas internal, dan pembentukan Dewan Pengawas perlu ditetapkan pedoman penetapan pembina teknis dan pembina keuangan, satuan pengawas internal, dan pembentukan Dewan Pengawas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembina dan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu.
1. Pembina dan Pengawas BLUD; dan
2. Pembiayaan BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang- Undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme setiap
Penyelenggaraan Negara harus melaporkan dan mengumumkan
harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan
terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Netpotisme (KKN)
diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada
Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk melaporkan
kekayaannya. Untuk memperkuat komitmen tersebut dalam
pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan
kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam hal kepatuhan laporan harta kekayaan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
WAJIB LAPOR;
BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN;
BAB IV
PENGELOLA LHKPN;
BAB V
SANKSI;
BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kartu Murung Raya Sejahtera
ABSTRAK:
bahwa Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara
mempunyai tanggung jawab untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum
dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh Rakyat Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan Sosial di
Daerah
perlu
dilakukan
penyelenggaraan
kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah dan
berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan
kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial
perseorangan, keluarga, dan kelompok;
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
SASARAN;
BAB IV
MEKANISME KARTU MURUNG RAYA SEJAHTERA;
BAB V
SARANA DAN PENGAMBILAN BANTUAN
BIAYA JATAH HIDUP;
BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
BAB VIII
LARANGAN;
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
19 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
