Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 318 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pengelolakasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Murung Raya No. 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017
mengubah sebagian

Download file:

PERBUP NO 3 TH 2017.pdf

Desa

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2017/2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolakasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA; BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA; BAB IV PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA; BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA; BAB VI SANKSI; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2017.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERBUP NO 2 THN 2017 Peng...aten Murung Raya.pdf

kesehatan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2017/250

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Di Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional perlu diatur Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Murung Raya.
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGGUNAAN DANA JKN PADA FKTP DAN JARINGANNYA; BAB III PERTANGGUNGJAWABAN; BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2017.
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 22 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Biaya Penunjang Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP NO 22 THN 2016.pdf

pendidikan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/249

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Penunjang Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan akses pendidikan bermutu untuk mewujudkan Murung Raya Cerdas khususnya Pendidikan Anak Usia Dini Swasta, maka diperlukan biaya penunjang penyelenggaraan pendidikan untuk memberi peluang pendidikan yang lebih merata pada usia emas anak-anak pra-sekolah dasar di seluruh wilayah Kabupaten Murung Raya. Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan telah mengalokasikan Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Tahun Anggaran 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KOORDINATOR BP3; BAB III PENGGUNAAN DANA BP3 PAUD SWASTA; BAB IV TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB V PENDANAAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2016.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 21 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Murung Raya Nomor ...un Anggaran 2017.pdf

apbd

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
Undang-Unc ang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Unc ang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Unc ang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Unc ang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2007
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 20 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

Perbup Murung Raya Nomor ...aten Murung Raya.pdf

badan layanan umum

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2016/247

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa da]am rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN; BAB III PELAPORAN KEUANGAN BLUD; BAB TV LAPORAN KEUANGAN BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI; BAB V REVIEW DAN AUDIT; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
44 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

Perbup Murung Raya Nomor ...aerah Puruk Cahu.pdf

badan layanan umum

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/246

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu

ABSTRAK:

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Murung Raya yang bertugas sebagai unit pelayanan kesehatan lanjutan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan serta dengan prioritas kuratif, rehabilitatif, promotif dan preventif menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Dalarr Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerai, maka untuk tertib administrasi dan keuangan perlu ditetapkan pola Pengelolaan yang efektif, efesien, akuntibel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam penge! olaan keuangan sehingga dapat memberi nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan Kesehatan rujukjin di Kabupaten Murung Raya;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undan 5-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 1996; PP Nomor 23 Tahun 2005; Permendagri Nomor 1 Tahun 2002; Permendgri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 61 Tahun 2007.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II POLA PENGELOLAAN KEUANGAN; BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN; BAB IV DEWAN PENGAWAS; BAB V AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN; BAB VI REMUNERASI; BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII EVALUASI DAN PENILAIAN KERJA; BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
33 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 18 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Penggunaan Keuangan Melalui Kartu Murung Raya Cerdas

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup Murung Raya Nomor ...rung Raya Cerdas.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 17 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

PERBUP Kab. Murung Raya No. 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
BAB III Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 serta Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXIX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 dan Lampiran II
PERBUP Kab. Murung Raya No. 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 dan Lampiran XXIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 104 sampai dengan Pasal 107 dan Lampiran XXV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 108 sampai dengan Pasal 111 dan Lampiran XXVI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 120A sampai dengan Pasal 120D dan Lampiran XXX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 41 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 dan Lampiran XXIV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 dan Lampiran XV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 dan Lampiran XVII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 dan Lampiran V
PERBUP Kab. Murung Raya No. 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 dan Lampiran XI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 dan Lampiran XII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 dan Lampiran VI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dan Lampiran XIV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 92 sampai dengan Pasal 95 dan Lampiran XXII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 dan Lampiran IX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 88 sampai dengan Pasal 91 dan Lampiran XXI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 dan Lampiran XIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 dan Lampiran X
PERBUP Kab. Murung Raya No. 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 dan Lampiran VII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 dan Lampiran XVI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 dan Lampiran XVIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BAB III Pasal 84 sampai Pasal 87 dan Lampiran XX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 dan Lampiran XIX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 dan Lampiran VIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat
Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dan Lampiran III
PERBUP Kab. Murung Raya No. 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan dengan

PERBUP Kab. Murung Raya No. 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 dan Lampiran IV

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Murung Raya No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Download file:

PERBUP NO 17 THN 2016.pdf

struktur organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/244

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENETAPAN; BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.; BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN; BAB VII EiETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
a. Perbup Nomor 11 Tahun 2008 b. Perbup Nomor 24 Tahun 2014 c. Perbup Nomor 25 Tahun 2014 d. Perbup Nomor 26 Tahun 2014 e. Perbup Nomor 27 Tahun 2014 f. Perbup Nomor 28 Tahun 2014 g. Perbup Nomor 29 Tahun 2014 h. Perbup Nomor 30 Tahun 2014 i. Perbup Nomor 32 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
71 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP NO 12 THN 2016.pdf

laporan harta kekayaan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2016/239

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, diperlukan komitmen seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya. Sesuai edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan untuk pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), perlu membuat Pedoman Pelaksanaan dan Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JENIS LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA; BAB III KEWAJIBAN DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN; BAB IV WAKTU PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN; BAB V SKPD PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN; BAB VI SANKSI; BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO 11 THN 2016.pdf

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016/238

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara dalam rangka memberikan kepastian serta peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu menyusun Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; eraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN; BAB III PRINSI P PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN; BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN; BAB V KOMPONEN STANDAR PELAYANAN; BAB VI TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN; BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB VIII PENETAPAN STANDAR PELAYANAN; BAB IX PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN; BAB X PENERAPAN MAKLUMAT PELAYANAN; BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB XII RUANG LINGKUP; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT