Tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2022/No.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas, Apel dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
1. Ketentuan Umum;
2. Parameter dan Besaran Tambahan Penghasilan;
3. Kriteria Pemberian TPP;
4. Klasifikasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN;
5. Prosedur Pemberian Tambahan Penghasilan;
6. Presensi;
7. Tim Monitoring dan Evaluasi;
8. Sanksi Administratif;
9. Pendanaan;
10. Ketentuan Lain-lain;
11. Ketentuan Peralihan; dan
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
45
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang
bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas
dalam menjalankan tugas, diperlukan kode etik Pegawai
Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya
sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan
sehari - hari. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil, perlu menyusun peraturan yang lebih
teknis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur pengamalan
kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah
Kabupaten Murung Raya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun
2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019
eraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi
pejabatdan PNS dalam melaksanakan dan pengamalan Kode Etik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak
Terduga Untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf
h dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri dalam
negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Derah sebagaimana telah di
ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelola Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa
tata cara pemberian dan pertanggung jawaban belanja
tidak terduga untuk tanggap darurat di tetapkan dalam
peraturan kepala daerah;
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 6.A Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9
Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA;
BAB III
TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BELANJA
KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT;
BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN;
BAB V
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN;
BAB VI
PENGAWASAN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
24 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa pembangunan di Kabupaten Murung Raya harus
mampu mendayagunakan semua potensi sumber dana
pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari
Pihak Ketiga secara ikhlas dan tidak mengikat serta
perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau
yang disamakan dengan uang maupun barang, baik
merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02
Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03
Tahun 2003
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA DAN BENTUK SUMBANGAN;
BAB III
PERSETUJUAN;
BAB IV
PENGELOLAAN;
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2003.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan akses
pendidikan bermutu untuk mewujudkan Murung Raya
Cerdas khususnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Swasta, maka diperlukan biaya Penunjang Penyelenggaraan
Pendidikan pada jenjang Pendidikan Swasta untuk Anak
Usia Dini memberi peluang pendidikan yang lebih
merata
pada usia emas anak-anak pra-sekolah dasar di seluruh
wilayah Kabupaten Murung Raya. Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Satuan
Kerja Perangkat Daerah Bidang Pendidikan telah
mengalokasikan dana untuk belanja Biaya Penunjang
Penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak
Usia
Dini Swasta Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun
2011
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 22
Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 21 Tahun 2017) di ubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 22
Tahun 2017 tentang Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Swasta Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten
Murung Raya Nomor 21 Tahun 2017) di ubah
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2020
PERBUP Kab. Murung Raya No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 Ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017 ; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019
Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak dan retribusi
kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2020.
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2004
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi
Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang
perlu untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai
penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan
Masyarakat di Daerah
Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang – undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun
2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun
2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 12 Tahun
2003
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK;
BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK;
BAB IV
WILAYAH PUNGUTAN;
BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH;
BAB VI
PENETAPAN PAJAK;
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK;
BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK;
BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK;
BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI;
BAB XI
TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING;
BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK;
BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN;
BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK YANG KADALUARSA;
BAB XV
KETENTUAN PIDANA;
BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2004.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 14 Tahun 2017
PERBUP Kab. Murung Raya No. 8 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan
Perizinan Dan Nonperizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pelayanan urusan
pemerintahan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan
secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
melalui satu pintu.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 21 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB m
PENDELEG ASIAN KEWENANGAN;
BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN;
BAB V
PENGADUAN;
BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI;
BAB V
PEMBIAYAAN;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2017.
13 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 14 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Peredaran Dan Penggunaan Air Raksa (Hg)
Di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk pengendalian peredaran dan penggunaan air raksa (Hg)
secara bebas oleh masyarakat baik untuk keperluan industri maupun
pertambangan rakyat, dapat mengakibatkan ancaman terhadap kesehatan
manusia / hewan / tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan
hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari dan
mengurangi resiko akibat penggunaan air raksa secara bebas oleh
masyarakat, maka peredaran dan penggunaannya perlu dikendalikan oleh
Pemerintah Daerah;
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2004
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENYALUR AIR RAKSA;
BAB III
KEWAJIBAN DAN PELAPORAN;
BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN;
BAB V
KETENTUAN LARANGAN;
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN;
BAB VIII
KETENTUAN PIDANA;
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2005.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Biaya Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah Dan Sekolah Menengah Pertama/MAdrasah Tsanawiyah Di Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka merealisasi Visi dan Misi Pemerintah
Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018 untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan bermartabat dengan berbasis
pembangunan perdesaan untuk menuju Murung Raya Emas Tahun
2030 maka diperlukan daya, upaya dan sekaligus Biaya Penunjang
Penyelenggaraan Pendidikan ( BP3 ) Sekolah Dasar Negeri /
Madrasayah Ibtidaiyah Negeri dan Sekolah Menengah Pertama
Negeri
/Madrasah
Tsanawiyah Negeri untuk meningkatkan mutu
pendidikan di Kabupaten Murung Raya.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016.
BAB I
PENDAHULUAN;
BAB II
IMPLEMENTASI BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR NEGERI/ MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI /MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI;
BAB III
ORGANISASI PELAKSANA;
BAB IV
PROSEDUR PENYELENGGARAAN BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI / MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI / MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI;
BAB V
PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR NEGERI/MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI /MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI;
BAB VI
MONITORING DAN SUPERVISI;
BAB VII
PENATAUSAHAAN KEUANGAN BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI/ MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI /MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI;
BAB VIII
KETENTUAN PERPAJAKAN;
BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI/MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI /MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI;
BAB X
PENGAWASAN DAN SANKSI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
17 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
