Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 48
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab IV huruf e angka 1 huruf
1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum menyetujui
bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah atau menetapkan rancangan Peraturan Daerah
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
: a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab IV huruf e angka 1 huruf
1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum menyetujui
bersama rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah atau menetapkan rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Kepala Daerah menetapkan
dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Kepala Daerah menetapkan
Peraturan Kepala Daerah mengenai dasar pengeluaran setiap bulan
yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
se belumnya;
- bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji
dan tunjangan serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan
operasional Pemerintah Aceh, perlu dilakukan pengeluaran kas guna
membiayai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib melalui mekanisme LS dan UP/GU;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021.
Peraturan Gubernur ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Alokasi, BAB III Pembayaran, BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 45
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengendalian Kecurangan
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem
pengendalian intern pada Pemerintah Aceh diperlukan pengendalian
atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana
korupsi;
- bahwa dalam rangka mengantisipasi penyimpangan dalam
penyelenggaraan Pemerintah Aceh berupa kecurangan (fraud) yang
berbentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya
perlu pembentukan pedoman pelaksanaan pengendalian kecurangan
terutama atas pengelolaan keuangan daerah;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban
menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuru ukuran,
kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pengendalian Kecurangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Strategi Pengendalian Kecurangan, BAB III Lingkungan Pengendalian Kecurangan, BAB IV Perilaku Anti Kecurangan, BAB V Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan, BAB VII Sanksi, BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
7
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 43
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada
Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang
Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 17
ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 17
ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07 /2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139 /PMK.07/2019 ten tang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 215/2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Alokasi DBH CHT, BAB III Penyaluran, BAB IV Pelaporan, BAB V Penganggaran, BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
6
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 42
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang
sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan
penurunan Stunting secara terintegrasi di Aceh;
- bahwa percepatan penurunan Stunting dilaksanakan secara
holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi,
dan sinkronisasi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong atau nama lain, dan Pemangku Kepentingan
- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Aceh
menyelenggarakan percepatan penurunan Stunting dengan
menetapkan kebijakan daerah;
- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Aceh
menyelenggarakan percepatan penurunan Stunting dengan
menetapkan kebijakan daerah;
- bahwa berdasarkan · pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan_ Stunting;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun- 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 Tahun
2020; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Gubernur ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Percepatan Penurunan Stunbting, BAB III Pengorganisasian, BAB IV Tugas dan Fungsi, BAB V Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, BAB VI Pendanaan, BAB VII Ketentuan Peralihan, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
11
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Tambahan Tunjangan Prestasi Kerja Kepada Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Aceh
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang
memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya pemberian
tambahan penghasilan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) kepada
Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Aceh yang
dapat mendorong prestasi kerja, produktivitas dan kesejahteraan
pegawa1;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2)
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2)
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/ a tau pertimbangan objektif
lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900-4 700 Tahun 2020 ten tang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Besaran Pemberian
Tambahan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) kepada Pelaksana Togas
(Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) Jabatan Struktural dan Jabatan
Fungsional pada Pemerintah Aceh;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemberian Tambahan Tunjangan Prestasi Kerja
kepada Pelaksana Togas dan Pelaksana Harian Jabatan Struktural
dan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Aceh;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Gubermur Aceh Nomor 91 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Besaran TPK PLT dan PLH, BAB III Besaran TPK PLT dan PLH, BAB IV Pembayaran Tambahan TPK PLT dan PLH, BAB V Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
5
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 31
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Tertib Penjaringan
dan Penyaringan serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Gubernur ini mengatur BAB I ketentuan Umum, BAB II Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Keanggotaan, BAB III Landasan, Tujuan Penyelenggara Musyawarah Besar, BAB IV Peserta Musyawarah Besar, BAB V Persidangan, BAB V Mekanisme Pemilihan Calon Keanggotaan, BAB VII Pendanaan, BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
8
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, penyusunan belanja daerah antara lain
berpedoman pada Standar Satuan Harga masing-masing daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan Lampiran huruf D Nomor 10 huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, Standar Harga Satuan untuk belanja operasi
disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan
mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan
dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, Standar Harga Satuan untuk belanja operasi
disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan
mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasik
- bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap Standar Harga Satuan
Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023, perlu memperjelas kembali
terhadap honorarium yang bersifat Tim Pelaksana Kegiatan dan
Honorarium yang bersifat Jasa dan/ a tau yang bersifat Gaji, sesuai
standar harga satuan regional;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun
2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun
Anggaran 2023;
1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ndang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2022.
Peraturan Gubernur ini mengatur Perubahan Pasal 1 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2022
Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2023
50
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29 Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 29, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 29
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Aceh Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor I Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019;
Peraturan Gubernur ini mengatur Perubahan Pasal 1 dan Pasal 2
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 22 TAHUN 2022
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 29 TAHUN 2023
3
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Aceh Pada Dinas Kesehatan Aceh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36, Pasal 38 ayat (2),
Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar
Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Aceh
pada Dinas Kesehatan Aceh;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 107 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2018;
Peraturan Gubernur ini mengatur 54 Pasal yang terdiri dari BAB I ketentuan Umum, BAB II Pola Tata Kelola, BAB III Standar Biaya Minimal, BAB IV Rencana Strategis, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
22
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Aceh Pada Dinas Kesehatan Aceh
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat
(2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan
Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian
Alat Kesehatan Aceh pada Dinas Kesehatan Aceh;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 120 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur 55 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pola Tata Kelola, BAB III Standar Pelayanan Minimal, BAB IV Rencana Strategis, BAB V Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
23
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
