Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2019 - 2024 perlu disusun rencana kerja tahunan perangkat daerah; bahwa RKPD Kab Tegal Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 57 Tahun 2021 tentang RKPD Kab Tegal Tahun 2022; bahwa rancangan RKPD Kab Tegal Tahun 2022 telah dilakukan verifikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Perbup tentang penetapan RKPD Kab Tegal Tahun 2022;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 17 Tahun 2021; Kepmendagri No 050-3708; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2009; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2009; Perda Kab tegal No 10 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 2 Tahun 2021; Perbup tegal No 43 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang renja perangkat daerah, beserta isi dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 63 Tahun 2021
BATAS DESA/KELURAHAN - PANDUAN PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENEGASAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panduan Pelaksanaan Penetapan Dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa/kelurahan di Kab Tegal, harus dilakukan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan; bahwa untuk pelaksanaan penatapan dan penegasan batas desa/kelurahab di Kab Tegal berpedoman pada Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu panduan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kab Tegal;
UU no 13 Tahun 1950; UU no 12 Tahun 2011; UU no 4 Tahun 2011; UU no 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 2 Tahun 1984; PP No 7 Tahun 1986; PP No 43 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 17 Tahun 2018; Perpres No 9 Tahun 2016; Permendagri No 45 Tahun 2016; Permendagri No 141 Tahun 2017; Perbup Tegal No 75 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tim penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan, penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan, pengesahan batas desa/kelurahan, mekanisme penyelesaian sengketa, pembiayaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
48 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 64 Tahun 2021
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PRA SD - STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Pra SD Di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepada anak usia dini untuk mendapatkan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu, berkualitas, terarah dan terukur sebagai persiapan menempuh jenjang pendidikan dasar; bahwa untuk mendukung akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu, berkualitas, terarah dan terukur bagi anak usia dini, perlu adanya peraturan mengenai standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a PP No 2 Tahun 2018 tentang SPM dan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 Permendikbud No 32 Tahun 2018 tentang SPM Pendidikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Perbup tentang SPM pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra SD;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 201; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2018; Perpres No 60 Tahun 2013; Permendagri No 79 Tahun 2007; Permendikbud No 84 Tahun 2014; Permendikbud No 137 Tahun 2014; permendikbud No 146 Tahun 2014; Permendikbud No 18 Tahun 2018; Permendikbud No 32 Tahun 2018; Permendikbud No 25 Tahun 2018; Perbup Tegal No 76 tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis dan penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, pemenuhan SPM PAUD dan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar; pembinaan, evaluasi, pembiayaan dan pelaporan pelaksanaan pemenuhan SPM PAUD dan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 65 Tahun 2021
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2021/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai i pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai lagi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peratuarn Bupati tentang Pendelegasian Wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perijinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu kab. tegal
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021; Perda Kab tegal Nomor 3 tahun 2014; Perda Kab. Tegal NOmor 12 Tahun 2016
Peratuarn tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan; Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan; Kewajiban dan Ketentuan PEnutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 67 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tegal No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal
Mengubah :
Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pedoman penggunaan kendaraan dinas Pemerintah
Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Tegal Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan
Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa dalam penerapan Peraturan Bupati Tegal Nomor 39
Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan
Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal, terdapat beberapa
nomor kendaraan yang tidak dapat dilaksanakan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal
Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan
Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tega! Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kearsipan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam
pemberdayaan arsip substantif, dalam pelaksanaan
pemerintahan serta dalam rangka penyelamatan arsip
sebagai bahan bukti kinerja Perangkat Daerah dan
Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas, efektifitas
dan efisiensi kegiatan penyusutan arsip Substantif
Urusan Kearsipan, Urusan Perpustakaan dan Urusan
Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tegal perlu diatur Jadwal Retensi Arsip Substantif;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat ( 1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, Lembaga Negara, Pemerintah
Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD
wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan
setelah mendapatkan persetujuan Kepala ANRI;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi
Arsip Substantif Urusan Kearsipan, Urusan
Perpustakaan dan Urusan Kepegawaian Pemerintah
Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusutan Arsip
Bab III Jadwal Retensi Arsip
Bab IV Penggunaan Jadwal Retensi Arsip
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Tegal Nomor 045/ 1515 Tahun 1994 dicabut.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 70 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2021/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar,prosedur, dan kriteria;
b. bahwa untuk menjamin Pengelolaan Arsip Inaktif Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
c. bahwa untuk melaksanakan kentuan Pasal 25 huruf a Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif Kabupaten Tegal Di Lingkungan Pemerintah
Undang-Undang Nomor 43 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab. Tegal Nomor 12 tahun 2016 sebagaimana telah diubah denga Perda Nomor 7 Tahun 2019;
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengelolaan Arsip Inaktif; Identifikasi Arsip Inaktif; Pemeliharaan; Penggunaan Arsip Inaktif; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2021
PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2021/NO.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
a. bahwa menjamin keselamatan, perlindungan, pemeliharaan dan ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah diperlukan pedoman pengelolaan alih media arsip Pemerintah Kabupaten Tegal;
b. bahwa untuk menjamin proses pengalihan dokumen yang dibuat atau diterima dari bentuk hard file kedalam bentuk soft file diperlukan pedoman alih media arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik, Pasal (2) Pedoman penyusunan kebijakan umum pengelolaan arsip elektronik merupakan acuan bagi pencipta daerah dalam arsip dan lembaga kearsipan penyelenggaraan sistem pengelolaan arsip elektronik;
d. berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PEdoman Alih Media Arsip di LIngkungan Pemerintah kab. Tegal
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kab. Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tegal Nomor 7 Tahun 2019; Perbup Tegal Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Alih Media Arsip; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 72 Tahun 2021
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2021/NO.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
a. bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggung jawaban pemerintahan daerah serta memori kolektif yang memiliki arti penting dan strategis yang dapat menyajikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan untuk kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa dalam menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan arsip perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 24 Ayat (4), Arsip daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan
d. Berdasarkan pertimbangan huruf c, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kab. Tegal
daerah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Thaun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI Nomor 41 Tahun 2015. Peraturan Daerah Kab. Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tanggungjawab; Jenis dan Batasan; Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketentraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan negara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permendagri No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, Kepala Daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2018; Permendagri No 10 Tahun 2009; Permendagri No 44 Tahun 2010; Permendagri No 42 Tahun 2017; Peremndagri No 26 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan, pembentukan, struktur organisasi dan pemberdayan satuan perlindungan masyarakat, peningkatan kapasitas, tugas, hak dan kewajiban, pembinaan, pelaporan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
30 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
