Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan APBD Kab tegal, maka perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan APBD Kab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 7 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Per LKPP No 15 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 13 tahun 2007; Perda Kab tegal No 7 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penatausahaan APBD mulai dari siklus, pengelola keuangan daerah, dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan APBD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
127 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 64 Tahun 2022
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2022/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Tegal Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa guna mendukung program pembinaan
lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat,
dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan
untuk membantu kesejahteraan buruh tani tembakau,
buruh pabrik rokok dan/ atau kelompok masyarakat
lainnya;
b. bahwa pemberian bantuan kepada buruh tani tembakau,
buruh pabrik rokok dan/ atau kelompok masyarakat
lainnya berupa bantuan langsung tunai;
c. bahwa guna memeberikan landasan hukum dalam
penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani
tembakau, buruh pabrik rokok dan/ atau kelompok
masyarakat lainnya perlu disusun Pedoman Pemberian
Bantuan Langsung Tonai Yang Bersumber Dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Bantuan Langsung Tonai Yang Bersumber Dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Sasaran Penerima; Besaran Bantuan dan Jangka Waktu; Mekanisme Verifikasi dan Validasi; Penyaluran; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembiayaan; Pengawasan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2021
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang Sistem
Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System]
Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan Whistleblowing
System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penyampaian dan pengelolaan pengaduan, tindak lanjut pengaduan, perlindungan whistleblower, monitoring dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 65 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Tegal No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Mengubah :
PERBUP Kab. Tegal No. 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pekab tegal telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 82 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tegal No 61 Tahun 2017; bahwa sehubungan Perbup sebagaimana dimaksud pada huruf a,belum memuat jabatan fungsional auditor pelaksana, maka perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang perubahan Kedua atas Perbup Tegal No 82 Tahun2 016 tentang pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemkab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 82 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Tegal BNomor 82 Tahun 2016 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Integratif
ABSTRAK:
bahwa akurasi dan validitas data sasaran peserta program
kesejahteraan sosial integratif sangat penting dalam upaya
meningkatkan efektivitas program penanggulangan
kemiskinan; bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam
pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial perlu
disusun mekanismenya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial Integratif;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 85 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Bab III Mekanisme Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Bab IV Peran dan Tanggung Jawab Perangkat Daerah
Bab V Pelaporan, Pembinaan dan Evaluasi
Bab VI Sanksi dan Penghargaan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 65 Tahun 2016
PERBUP Kab. Tegal No. 37 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, dan ditambahkan jenis Pakaian Adat Tegal sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor 460 Tahun 2015 tentang Pakaian Adat Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004; 16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP 71 MEN /V / 2004; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.19 Tahun 2015; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; 24. Keputusan Bupati Tegal Nomor 460 Tahun 2015 ; 25. Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011;
Peraturan bupati ini mengatur tentang pakaian dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 51 Tahun 2014 diubah.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo
Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanak-an ketentuan Pasal 22 ayat (-5)
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Layanan
Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemer-intah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Tahun 2006; sebagaimana beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun
2017; Peraturan Bupati Tegal Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap
BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan clan pemeliharaan,
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan APBD
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 7 tahun 1986; PP No 55 tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahu 2016; PP No 7 Tahun 2008; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 tahun 2014; Perpres No 16 tahun 2018; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 13 tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 7 Tahun 2016; Perda Kab tegal 12 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman pelaksanaan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2018.
Perbup Tegal No 88 tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup tegal No 31 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
119 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 65 Tahun 2021
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIJINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2021/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai i pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai lagi dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peratuarn Bupati tentang Pendelegasian Wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perijinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan Terpadu satu pintu kab. tegal
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021; Perda Kab tegal Nomor 3 tahun 2014; Perda Kab. Tegal NOmor 12 Tahun 2016
Peratuarn tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan; Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko dan Non Perizinan; Kewajiban dan Ketentuan PEnutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2021.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata cara pengalokasian dan pelaksanaan serta penetapan lokasi dan alokasi dana desa Kab tegal Tahun 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 2 Tahun 2019; PP No 43 Tahun 2014; PP No 11 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perbup Tegal No 13 Tahun 2007; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; Perda Kab tegal No 8 Tahun 2019; Perbup Tegal No 49 tahun 2019; Perbup Tegal No 1 Tahun 2019; Perbup Tegal No 64 Tahun 2019; Perbup Tegal No 69 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, maksud, tujuan, sasaran dan prinsip, pengorganisasian, perhitungan dan penetapan besaran, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
31 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
