Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah berdasarkan UUD 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan; bahwa penyelenggaraan kerja sama daerah yang tertib, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna merupakan kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum para pihak yang melaksanakan kerja sama daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelengagaraan Kerja Sama Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang prinsip kerja sama daerah, tujuan pengaturan kerja sama daerah, bentuk kerja sama daerah, kerjsa sama dengan daerah lain, kerja sama daerah dengan pihak ketiga, kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri, perencanaan, tim koordinasi kerja sama daerah, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, asosiasi daerah, pendanaan, perubahan kerja sama daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021
alokasi dana desa - tata cara pengalokasian - pelaksanaan - penetapan lokasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, LD.2021/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU no 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perbup Tegal No 12 Tahun 2020; Perda Kab Tegal No 17 Tahun 2020; Perbup Tegal No 54 Tahun 2020; Perbup Tegal No 1 Tahun 2019; Perbup Tegal No 78 Tahun 2020; Perbup tegal No 82 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jumlah atau besaran ADD Kab Tegal TA 2021, maksud dan tujuan diberikannya ADD, pengorganisasian, perhitungan dan penetapan besaran, mekanisme penyaluran dan pencairan, penggunaan, pelaksanaan dan penatausahaan, tata cara pengadaan barang/jasa, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, sanksi dan penghargaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
24 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa Negara Kesatuan RI adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan; bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas pembangunan serta penyelenggaraan Pemerintah Daeah yang baik, perlu adanya kebijaksanaan keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, transparan bertanggungjawab; bahwa guna memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah perlu disusun pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU no 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah; penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan daerah dan utang daerah, BLUD, penyelesaian kerugian keuangan daerah, informasi keuangan daerah, pembinaan dna pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 dicabut.
112 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021
alokasi dana desa - pengalokasian - pelaksanaan - penetapan lokasi - besaran
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2021/NO.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b PP No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBD, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan lokasi serta besaran Dana Desa bagi desa-desa di wilayah Kab Tegal; bahwa berdasarkan rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa provinsi/kabupaten/kota dalam APBN TA 2021, Kabupaten Tegal mendapat besaran Dana Desa sejumlah Rp359.453.876.000; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kab Tegal Tahun 2021;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendes PDTT No 13 Tahun 2020; Permenkeu No 222/PMK.07/2020; Perda Kab Tegal No 14 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 17 Tahun 2020; Perbup Tegal No 12 Tahun 2020; Perbup Tegal No 74 Tahun 2016; Perbup Tegal No 75 Tahun 2016; Perbup Tegal No 23 Tahun 2017; Perbup Tegal No 8 Tahun 2018; Perbup Tegal No 80 Tahun 2018; Perbup Tegal No 1 Tahun 2019; Perbup Tegal No 78 Tahun 2020; Perbup Tegal No 54 Tahun 2020; Perbup Tegal No 82 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan prinsip, pengalokasian dan besaran, penyaluran, tahapan dan persyaratan, pengorganisasian, prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, sanksi, publikasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
55 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2021
PERDA Kab. Tegal No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
ABSTRAK:
bahwa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha untuk menambah serta mengembangkan sumber pendapatan asli daerah salah satunya dengan melakukan penyertaan modal; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Darah; bahwa penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kab Tegal kepada Perseroan Terbatas BPD Jateng melalui Perda No 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab Tegal kepada Perseroan Terbatas BPD Jateng, belum terselesaikan sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu penyertaan modal; bahwa berdasarkan pertimabngan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perda tentang Perubahan atas Perda No 1 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kab Tegal kepada Perseroan Terbatas BPD Jateng;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan angka 9 pada Pasal 1, perubahan Pasal 6, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 diubah.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Tegal telah ditetapkan dengan perbup No 66 Tahun 2015; bahwa dengan ditetapkannya Per KOK No 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Perbup Tegal No 66 Thaun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lignkungan Pemkab Tegal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU no 30 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun2 010; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; Per KPK No 2 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, hak dan perlindungan pelapor, sanksi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2015 dicabut.
17 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021
penyandang disabilitas - perlindungan dan pemenuhan hak
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mem[unyai hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sam auntuk hidup dan menjalani kehidupannya tanpa terkecuali termasuk para penyandang disabilitas; bahwa terdapat penyendang disabilitas di Kab Tegal hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan/atau msikin disebabkan masih adanya pembatasn, hambatan, kesulitan dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pemda wajib melakukan perencanaan penyelenaggraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 19 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 8 Tahun 2016; PP No 52 Tahun 2019; PP No 70 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2020; PP No 39 Tahun 2020; PP No 42 Tahun 2020; Perpres No 67 Tahun 2020; Perpres No 68 Tahun 2020;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pengarusutamaan penyandang disabilitas, koordinasi, komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas daerah, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
92 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2021
bahwa guna menjamin kemudahan dan keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencapai good governance sebagaimana amanat UUD 1945; bahwa untuk emmenuhi kebutuhan masyarakat yang kompleks dan kemajuan teknologi saat ini, perlu meningkatkan dan menjamin penyediaan pelayanan publik, bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyediaan pelayanan publik, maka diperlukan pengaturan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pelayanan publik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembina dan penanggung jawab, organisasi penyelenggaran dan pelakana, sistem pelayanan terpadu dan pengelolaan pelaksana, kerjsama dan hubungan antar penyelenggara pelayanan publik, hak, kewajiban dan larangan, penyelenggaraan pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi, peran serta masyarakat, pengaduan, pengawasan dan evaluasi, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kab Tegal No 5 Tahun 2020 tentang bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, maka perlu menetapkan Perbup tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kab Tegal No 5 Tahun 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 39 tahun 1999; UU No 18 tahun 2003; UU No 48 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 16 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2013; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; PermenHukum dan HAM No 22 Tahun 2013; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 5 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara kerjasama dan verifikasi dengan lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum, standar bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, besaran dan tata cara pengajuan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, pelaporan pelaksanaan tugas pemberi bantuan hukum, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
42 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tegal No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan pemerintah Kab Tegal TA 2021 telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 54 Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Pemerintah Kab Tegal TA 2021; bahwa dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021 terdapat standar harga satuan yang harus ditambahkan dalam lampiran Perbup Tegal No 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemkab Tegal TA 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Tegal No 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan Pemerintah Kab Tegal TA 2021;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU no 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perprs No 33 Tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 54 Tahun 2020; Perbup Tegal No 78 Tahun 2020; Perbup Tegal No 82 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada satuan biaya honorarium pada halaman 1 nomor 1.1, halaman 2 nomor 1.4 Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, halaman 2 nomor 1.4 Pengelola keuangan Satuan Perangkat Daerah, halam 3 Nomor 1.6, halaman 4 Nomor 1.11, halaman 5 nomor 1.14, halaman 6 nomor 1.16, halaman 12 nomor 1.20, Satuan Biaya Perjalanan Dinas halaman 13 nomor 2.1.1, halaman 13 nomor 2.12, halaman 15 nomor 2.3, halaman 16 nomor 2.3, Satuan Biaya Makanan dan Minuman halaman 22 nomor 2, halaman 22 nomor 2.3, halaman 22 nomor 2.4, Satuan Biaya Pemeliharaan halaman 24 nomor 5.3, Satuan Harga Belanja Bahan Pakai Habis halaman 33 nomor 6.1, halaman 36 nomor 4, halaman 40 nomor 6.9, Satuan Harga Bahan/Material halaman 65, halaman 67, halaman 84, halaman 85 jasa kantor 8.1 ditambahkan nomor 74, Satndar Harga Belanja Cetak dan Penggandaan halaman 103, Standar Harga Sewa halaman 111, Standar Harga Pakaian Dinas dan Atributnya halaman 112, Standar Harga Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu halaman 113, Standar Harga Belanja Modal halaman 143, halaman 150, halaman 151, halaman 156.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 diubah.
21 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
