PERBUP Kab. Kuningan No. 17 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Bupati telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Dan bahwa dalam perkembangannnya terdapat hal-hal yang perlu diakomodir dalam Peraturan dimaksud untuk dapat menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memadai sehingga perlu adanya peninjauan kembali, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Terdiri dari 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.
121 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 58 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kuningan No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019
PERBUP Kab. Kuningan No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pedapatan dan Belanja daerah kabupaten Kuningan Tahun 2019, Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pedapatan dan Belanja daerah kabupaten Kuningan Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009,Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013, Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018.
Terdiri dari 3 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATALAKSANA TIM KERJA TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUNINGAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam ranga efektivitas pelaksanaan tugas pokok danfungsi serta kewenangan penyidik pegawai negeri sipil daerah kabupaten kuningan dalam menegakan peraturan daerah, Perlu diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan dalam wadah kelembagaan tersendiri yang melekat pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang penegakan peraturan daerah, Dan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah kabupaten kuningan nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 Tahun 2005 tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perlu dibuat pedoman pelaksanaan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu diatu dan di tetapkan dengan peraturan bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Pembentukan Sekertariat PPNS, Mekanisme dan PertanggungJawaban, Kelembagaan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan, Sekertariat PPNS, HAK dan Kewajiban PPNS, Pelaksanaan Operasional PPNS, Pembinaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMAKAIAN BANGUNAN
ABSTRAK:
bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah pemakaian bangunan di kabupaten kuningan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomo21 Tahun 2010 tentang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten kiningan tahun Nomor 3 Tahun 2017tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010tentang Retribusi pemakaian kekayaan daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian di daerah sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali, dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati, Sehingga berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemakaian Bangunan di Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013.
Terdiri dari 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
4 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kuningan No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tanda Pangkat Dan Tanda Jabatan Pada Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN PADA PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TANDA PANGKAT DAN JABATAN PADA PAKAIAN PNS
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
