Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 133 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 3_2012_Retribusi Daerah.pdf

RETRIBUSI DAERAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai yang berkaitan dengan Retribusi Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud di atas sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 20 Tahun 1987; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang objek dan golongan retribusi; retribusi jasa umum; reribusi jasa usaha; retribusi perizinan tertentu; pemungutan retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran; kedaluarsa penagihan; pemeriksaan; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana; dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2012.
Dengan berlakunya Perda ini, maka: 1. Perdakot Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 1998; 2. Perdakot Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 1998; 3. Perdakot Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 1998; 4. Perdakot Tanjungbalai Nomor 14 Tahun 1998; 5. Perdakot Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 1998; 6. Perdakot Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 1998; 7. Perdakot Tanjungbalai Nomor 17 Tahun 1998; 8. Perdakot Tanjungbalai Nomor 18 Tahun 1998; 9. Perdakot Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 1998; 10. Perdakot Tanjungbalai Nomor 21 Tahun 1998; 11. Perdakot Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 1998; 12. Perdakot Tanjungbalai Nomor 24 Tahun 1998; 13. Perdakodya Tk.II Tanjungbalai Nomor 25 Tahun 1998; 14. Perdakot Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2001; 15. Perdakot Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2001; 16. Perdakot Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2001; 17. Perdakot Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2001; 18. Perdakot Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2001; 19. Perdakot Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2001; 20. Perdakot Tanjungbalai Nomor 14 Tahun 2001; 21. Perdakot Tanjungbalai Nomor 15 Tahun 2001; 22. Perdakot Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2002; 23. Perdakot Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2004; 24. Perdakot Tanjungbalai Nomor 19 Tahun 2004; 25. Perdakot Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2004; 26. Perdakot Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006; 27. Perdakot Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2006; 28. Perdakot Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2006; 29. Perdakot Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2007; 30. Perdakot Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2008; 31. Perdakot Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2008; 32. Perdakot Tanjungbalai Nomor 9 Tahun 2008; 33. Perdakot Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2008; 34. Perdakot Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2009; 35. Perdakot Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2009; 36. Perdakot Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2009; Sepanjang menyangkut retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pada saat Perda ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Perda tentang Retribusi mengenai jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu sepanjang tidak diatur dalam Perda yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima ) tahun terhitung sejak saat terutang.
76 Hlm, Lampiran: 37 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

perda tanjung balai no. 2 thn 2012_ok.pdf

PAJAK - DAERAH

2012

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2012/ No. 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kota Tanjungbalai sudah tidak sesuai lagi untuk itu perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud diatas.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009
Peraturan ini berisi tentang Ketentuan Umum, JENISPAJAK, PAJAK HOTEL (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan), PAJAK RESTORAN (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan), PAJAK HIBURAN (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan), PAJAK REKLAME (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan), PAJAK PENERANGAN JALAN ( Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan), PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan), PAJAK PARKIR (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan), PAJAK AIR TANAH (Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan), PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan dan Wilayah Pungutan Pajak, Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan), PEMUNGUT AN PAJAK (Wilayah Pemungutan, Masa Pajak dan Tahun pajak, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak, Tata Cara Penetapao dan Pemungutan Pajak), PEMBAYARAN DAN PENAGiHAN PAJAK (Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan), PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI, KEBERATAN DAN BANDING, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN, INSENTIF PEMUNGUTAN, PENGHARGAAN, KETENTUAN KHUSUS, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA (Sanksi Pidana) KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUANPENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2012.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka: a. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 1998 ; b. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 1998; c. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 1998 ; d. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 1998 ; e. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 1998 ; f. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2001 ; g. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2002 ; h. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2002 ; 1. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2007 ; J. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2007 ; k. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2007 ; I. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2008 Dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
89 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 12 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Tanjung Balai No 12 tahun 2008_compare.pdf

Perubahan - Pertama - atas - Peraturan - Daerah - Kota - Tanjungbalai - Nomor - 6 - Tahun - 2006 - tentang - Retribusi - Pelayanan - Kesehatan - pada - Pemerintah - Kota - Tanjungbalai

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2008/No. 12

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Daerah Daerah Kata Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pemerintah Kata Tanjungbalai dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Keputusan Presiden Nornor 230 Tahun 196, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93NMenkes/SKB/ll/1996 dan Norn or 7 Tahun 1996, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174· Tahun 1997, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kota Tanjungbalai

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2008.
21 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 11 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Perda Tanjung Balai No 11 tahun 2008_compare.pdf

Penghapusan - Bentuk - -Bentuk - Pekerjaan - Terburuk - untuk - Anak

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2008/No. 11

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

ABSTRAK:

a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; b. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara yang harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektual; c. bahwa Pemerintah Kata Tanjungbalai mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas melalui program Penghapusari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (PBPT A); d. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan Program PBPTA di Kata Tanjungbalai maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kata Tanjungbalai.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Ort. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 , Undanq-Undanq Nomor 13 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 , Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 , Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (frafiking) Perempuan dan Anak; Peraturan Daerah Kata Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PRINSIP DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM, BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK, REHABILITASI, ANGGARAN BIAVA, PENGAWASAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2008.
22 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 10 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

Perda Tanjung Balai No 10 tahun 2008_compare.pdf

Bantuan - Keuangan - kepada - Partai - Politik

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2008/No. 10

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Ort. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun '2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kata Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, BANTUAN KEUANGAN, TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN, PENYERAHANBANTUANDANLAPORANPENGGUNAAN. BANTUAN KEUANGAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUANPENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2008.
8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Retribusi Izin Usaha Pariwisata

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Tanjung Balai No 9 tahun 2008_compare.pdf

Retribusi - Izin - Usaha - Pariwisata

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD. 2008/ No. 9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan baerah yang telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbaqian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota, maka bidang pariwisata merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tanjungbalai; b. bahwa Kota Tanjunqbalai merupakan Daerah Kota yang terletak dibagian Timur Provinsi Sumatera Utara berbatasan langsung dengan Negara jiran Malaysia dan Singapura serta menjadi pintu masuk wisatawan asing ke Tanjunqbalai rnaupun menuju daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara, c. bahwa sebagai oaerah pesisir di Kota Tanjungbalai terdapat banyak sunqai dan pulau-pulau di. tengah sungai yang memiliki nuansa panorama yang menarik dan asri yang jika di kelola secara professional dapat meningkatkan pertumbuhan perekomonian khususnya bagi peningkatan PAD Kota Tanjungbalai; d. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian berusaha dan meningkatkan pelayanan bidang kepariwisataan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan tentang retribusi izin usaha pariwisata di Kata Tanjungbalai;
Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Ort. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 ' sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 , Undang-Undang Nomor 39 Tahun · 1999 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 , Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 , Keputusan Menteri Kebudayaan dan Parwiwisata Republik Indonesia Nomor Kep-012/MKP/IV/2001 ,Peraturan Daerah Kata Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PERIZINAN, NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI, GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PUNGUTAN, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI, TATA CARAPEMBAYARAN, TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI, KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2008.
22 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 8 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Tanjung Balai No 8 tahun 2008_compare.pdf

Retribusi - Penggantian - Biaya - Cetak - Kartu - Keluarga, - Kartu - Tanda - Penduduk - dan - Akta - Catatan - Sipil

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2008/No. 8

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan pembinaan Akta Catatan Sipil kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur dan menyesuaikan pungutan Retribusi biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan perkembangan keadaan Kota Tanjungbalai;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Ort. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 200, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983, Keputusan Presiden Republik lndonNomor 88 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai NomoTahun 2004, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai NomoTahun 2006
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, WILAYAH, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI JENIS DAN TARIF RETRIBUSI, PEMBERIAN KERINGANAN, PEMUNGUTAN, KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2008.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catalan Sipil (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2002) dan Peraturan Daerah Kola Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tanjunqbalai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Oaerah Seri C Nomor 1 Tahun 2004). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
17 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pajak Parkir di Luar Badan Jalan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Tanjung Balai No 7 tahun 2008_compare.pdf

Pajak - Parkir - di - Luar - Badan - Jalan

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2008/No. 7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Parkir di Luar Badan Jalan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kelancaran pelayanan pembinaan Akta Catatan Sipil kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur dan menyesuaikan pungutan Retribusi biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan perkembangan keadaan Kota Tanjungbalai;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Ort. Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983, Keputusan Presiden Republik lndonNomor 88 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai NomoTahun 2004, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai NomoTahun 2006
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, WILAYAH, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI, JENIS DAN TARIF RETRIBUSI, PEMBERIAN KERINGANAN, PEMUNGUTAN, KETENTUAN PIDANA, PENYIDIKAN, KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2008.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catalan Sipil (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2002) dan Peraturan Daerah Kola Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tanjunqbalai Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Oaerah Seri C Nomor 1 Tahun 2004). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
17 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 6 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda Tanjung Balai No 6 tahun 2008_compare.pdf

Perubahan - Kedua - atas - Peraturan - Daerah - Kota - Tanjungbalai - Nomor - 1 - Tahun - 2005 - tentang - Kedudukan - Protokoler - dan - Keuangan - Pimpinan - dan - Anggota - Dewan - Perwakilan - Rakyat - Daerah - Kota - Tanjungbalai

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2008/No. 6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai dan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertarna atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai · Nomor 1 Tahur. 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ' Kota Tanjungbalai perlu dilakukan perubahan .
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Ort Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2003, Undang-Undang Nornor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pernerintah.Nornor 106 . Tahun 2000, Peraturan Pernerintah Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006.
Peraturan ini berisi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2008.
14 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjung Balai No. 5 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pengelolaan Gedung Serba Guna Kota Tanjungbalai

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Perda Tanjung Balai No 5 tahun 2008_compare.pdf

Pengelolaan - Gedung - Serba - Guna - Kota - Tanjungbalai

2008

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2008/No.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Gedung Serba Guna Kota Tanjungbalai

ABSTRAK:

a.bahwa Gedung Serba Guna Kota Tanjungbalai merupakan asset Pemerintah Daerah yang penggunaannya tidak hanya bagi kalangan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai akan tetapi bersifat terbuka untuk umum, b. bahwa dalam. rangka Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Serba Guna perlu dilakukan upaya terpadu, koordinatif dan berkelanlutan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun _2005, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 1994, Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kata Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2006
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENGELOLAAN GEDUNG (Penanggungjawab Pengelaiaan, Unit Pengelola, Tugas Pengelola), KETENTUAN PENGGUNAAN GEDUNG, TARIF SEWA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2008.
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 640 / 9 / Tahun 2006 tentang Pengelolaan Gedung Serbaguna Kota Tanjungbalai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
14 HLM

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT