Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Tahun 2019/ No. 110
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada msayarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi penetapan tarif; bahwa objek dan golongan retribusi jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; Uu No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 22 Tahun 1983; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 131 Tahun 1993; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011.
Qanun ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Pada saat Qanun ini berlaku maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
6 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017/ No. 91
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu lebih mendayagunakan dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan umum pemerintahan dan pembangunan daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016.
Qanun ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2017.
Pada saat Qanun ini berlaku maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Bahwa setelah ditetapkannya Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016, untuk menyesuaikan program/ kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) serta efektivitas pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar program/ kegiatan yang dilaksanakan mendahului perubahan APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERPRES Nomor 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016.
9 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Kabupaten Tahun 2019/ No. 111
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada msayarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi penetapan tarif; bahwa objek dan golongan retribusi perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha di Indonesia sehingga perlu dicabut; bahwa Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan penyesuaian kembali dan pencabutan atas Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Gayo Lues.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2012; PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2013.
Qanun ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Pada sat Qanun ini berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 38) sebagaimana telah diubah pertama kali dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 59) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI AHLI WARIS PENDUDUK KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mempercepat proses layanan pemberian santunan kematian kepada masyarakat Gayo Lues, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Ahli Waris Penduduk Kabupaten Gayo Lues
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah 11 Pasal yang terdiri Perubahan Pasal 1, Penghapusan Pasal 3 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, perubahan Pasal 6, perubahan pasal 9, dan penyisipan 1 pasal yakni pasal 10A
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Ahli Waris Penduduk Kabupaten Gayo Lues masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, diperlukan komitmen para penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya baik dalam bentuk formulir LHKPN bagi wajib lapor LHKPN dan/ atau formulir LHKASN bagi wajib lapor LHKASN; bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumumandan Pemeriksaan Harta Kekayan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 19 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penyampaian Laporan Harta Kekayaan; BAB III Tim Pengelola; BAB IV Pengawasan; BAB V Sanksi; BAB VI Tata Cara Penjatuhan Sanksi; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI AHLI WARIS PENDUDUK KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat yang anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memandang perlu memberikan bantuan santunan kematian bagi ahli warisnya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Santunan Kematian; BAB IV Penerima Santunan Kematian; BAB V Prosedur dan Tata Cara; BAB VI Penyerahan Santunan; BAB VII Pengecualian Santunan Kematian; BAB VIII Pembiayaan; BAB IX Ketentuan Lain-lain; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2018.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Tahun 2021/ No. 584
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren dan Balai Pengajian Kabupaten Gayo Lues
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/ pengembangan saran dan prasarana Dayah/ Pesantren dan Balai Pengajian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah pada Dayah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pesantren dan Balai Pengajian Kabupaten Gayo Lues.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 4 Pasal terdiri defenisi dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan/ pengembangan sarana dan prasarana Dayah/ Pesantren dan Balai Pengajian Kabupaten Gayo Lues.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2021.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten tahun 2019/ No. 112
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN GAYO LUES NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan; bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan dalam rasa meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka secara periodi pemerintah Kabupaten Gayo Lues perlu melakukan pengawasan, pengecekan, pengendalian dan penanggulangan menara telekomunikasi di Kabupaten Gayo Lues; bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat maka berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Gayo Lues berhak/ berwenang memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; PP Nomor 52 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kominfo Nomor 02/M-KOMINFO/3/2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017.
Qanun ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahuun 2017 Nomor 88).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Pada saat Qanun ini berlaku, maka Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKHNIS PEMBERIAN DANA BEASISWA PENDIDIKAN DI KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues, yang menyebutkan bahwa dana beasiswa pendidikan disalurkan ke rekening lembaga pendidikan/ perguruan tinggi; bahwa sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi ke beberapa lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang melakukan kerja sama dengan BAPELDA-BP Gayo Lues, disimpulkan bahwa penyaluran biaya beasiswa pendidikan hanya menerima dari mahasiswa yang bersangkutan secara langsung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 39 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Dana Beasiswa Pendidikan di Kabupaten Gayo Lues.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
