Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
dengan adanya perubahan nomenklatur pada beberapa bagian di Sekda, maka perlu menetapkan peraturan bupati. sehingga terjadi tertib organisasi
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 18 Tahun 2016
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permendagri No. 112 Tahun 2018
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
susunan organisasi Sekda terdiri dri
- sekda
- asisten pemerintah dan kesejateraan sosial
- asisten perekonomian dan pembangunan
- asisten administrasi umum
- jabatan fungsional
- staf ahli
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
Perubahan atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun 2019
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur tata cara pengalokasian alokasi dana desa (ADD) setiap desa dalam Kabupaten Lebong dengan Perbup.
UU No. 9 tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 6 tahun 2014
UU No 12 Tahun 2018
PP No. 43 Tahun 2014
PP No. 60 tahun 2014
Perpres No. 129 Tahun 2018
PMK No. 50/PMK.07/2017
PMK No. 199/PMK07/2017
PMK No. 226/PMK.07/2017
Permendagri No. 20 Tahun 2018
PMK No. 193/PMK.07/2018
Permendes PDTT No. 16 Tahun 2018
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Perbup Lebong No. 36 Tahun 2016
Rincian Dana Desa
Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa
Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa
Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2019
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN perlu menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 Tahun 2003
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 12 Tahun 2018
PP No. 43 Tahun 2014
PP No. 60 Tahun 2014
Perpres No. 129 Tahun 2018
PMK No. 50/PMK.07/2017
PMK No. 199/PMK.07/2017
PMK no. 226/PMK.07/2017
Permendagri No.20 Tahun 2018
PMK No. 193/PMK.07/2018
PermenDES PDTT No. 16 Tahun 2018
Perda Lebong No. 11 Tahun 2018
Perda Lebong No. 67 Tahun 2018
pengalokasian dana dasar setiap desa, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kab/kot dibagi jumlah desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Perpres No. 129
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 02 Tahun 2019
GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI KABUPATEN LEBONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang berkesinambungan dalam pencapaian mengejar target MDG's Tahun 2015 dan Universal Access 100-0-100 Tahun 2O19, Pemerintah Daerah menetapkan suatu kebijakan berbasis masyarakat yang berkualitas, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak.
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 tahun 2003
UU no. 18 Tahun 2008
UU No. 36 Tahun 2009
UU No. 32 Tahun 2009
UU No. 12 tahun 2011
UU No. 23 tahun 2014
PP no. 66 tahun 2014
Perpres No. 72 tahun 2012
Permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010
Permenkes No. 1144/Menkes/Per/VII/2010
Permenkes No. 3 Tahun 2014
Kepmenkes No. 876/Menkes/SK/VIII/2001
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permenkes No. 49 Tahun 2016
Perda Kab. Lebong No. 10 Tahun 2016
Gerakan Stop Buang Air Besar adalah kebijakan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter dalam mendapatkan akses terhadap sanitasi layak dengan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan dan asas.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan;
b. tanggung jawab;
c. kelembagaan;
d. peran serta masyarakat;
e. penghargaan; dan
f. pendanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
Perencanaan,pengelolalaan dan pelaksanaan, Tanggung jawab, pendanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2018.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 66 Tahun 2018
EDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
ASN yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 20 Tahun 2009
UU No. 39 tahun 2003
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 12 tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 tahun 2014
PP No. 20 Tahun 1968
PP No. 25 Tahun 2000
PP No. 25 Tahun 2000
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 35 Tahun 2010
PP No. 53 Tahun 2010
PP No. 46 Tahun 2011
Perda No. 10 Tahun 2016
PNS di lingkup pemerintah Kbupaten lebong dapat di berikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden dengan persetujuan Bupati Lebong atas nama pemerintah Kabupaten Lebong. Penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya satya. Bentuk tanda kehormatan dan persyaratan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2001.
Perbub Lebong No. 36 tahun 2018
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 64 Tahun 2018
KEBIJAKAN /PEDOMAN/PROSEDUR PEMBINAAN SDM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan /Pedoman/Prosedur Pembinaan SDM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dalam rangka terwujudnya efisien dan prosedur pembinaan SDM di lingkungan Pemerintah Kab. Lebong di perlukan kebijakan/pedoman/prosedur/pembinaan SDM.
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 tahun 2003
UU No. 12 tahun 2011
UU No. 23 tahun 2014
UU No. 5 Tahun 2014
PP No. 53 Tahun 2010
PP No. 11 Tahun 2017
PP No. 12 Tahun 2017
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Perda No. 10 Tahun 2016
BKPSDM Menyusun Kebutuhan PNS berdasarkan pertimbangan formasi dan keseimbangan kebutuhan sumber daya manusia dengan beban kerja instansi. Perencanaan dan penyaringan CPNS yang diperlukan Perda. Pembinaan CPNS, Purna Bakti/ pensiun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2001.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 63 Tahun 2018
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dalam reangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis di bidang pengelolaan arsip, perlu dibuat standart operasional prosedur pengelolaan arsip dinamis.
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 39 tahun 2003
PP No. 11 Tahun 2008
PP No. 14 Tahun 2008
UU No. 43 Tahun 2009
UU No. 23 tahun 2014
PP No. 28 Tahun 2012
Permendagri No. 52 Tahun 2011
PermenpanRB No. 35 Tahun 2012
Permendagri No. 78 Tahun 2012
PermenpanRB No. 80 Tahun 2012
Perda Lebong No. 10 Tahun 2016
Perbub No. 36 Tahun 2016
Perbub Lebong no. 37 Tahun 2017
Maksud, Tujuan dan ruang lingkup, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Arsip Dinamis. Evaluasi dan pengkajian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 62 Tahun 2018
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
ABSTRAK:
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lebong Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah
dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
UU No. 9 Tahun 1967
UU No. 28 tahun 1999
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 39 tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 40 Tahun 2004
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 17 Tahun 2013
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahunm 2014
PP No. 58 Tahun 2005
PP No. 71 Tahun 2010
PP No. 2 Tahun 2012
PP No. 18 Tahun 2016
Permendagri No. 13 Tahun 2006
Permendagri No. 32 Tahun 2011
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Ruang lingkup perbub ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaa, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemebrian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD. Hibah berupa uang di cantumkan dalam RKA-SKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
22 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
