Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pendaftaran, penerbitan dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah agar terlaksana dengan optimal, perlu menetapkan Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1893 sebagaimana telah diubah keempat kali dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata Cara Pendaftaran NPWPD dan NPWRD, Tata Cara Penerbitan NPWPD dan NPWRD, Tata Cara Pemberian NPWPD dan NPWRD, Tata Cara Penghapusan NPWPD dan NPWRD, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Konvergensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Dikampung
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan intervensi gizi secara konvergen dalam mencapai tujuan pencegahan Stunting dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting di Kabupaten Bener Meriah, maka diperlukan suatu peraturan tentang kewenangan kampung dalam menjalankan peran dan kewenangan dalam intervensi gizi terintegrasi untuk pencegahan
dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bener Meriah.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang tata cara konvergensi pencegahan dan penanganan stunting di kampung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 41 Tahun 2003, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 52 Tahun 2009, UU Nomor 6 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 33 Tahun 2012, PP Nomor 43 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, PP Nomor 17 Tahun 2015, PP Nomor 2 Tahun 2018, PP Nomor 42 Tahun 2013, Perpres Nomor 153 Tahun 2014, Permendagri Nomor 19 Tahun 2011, Permenkes Nomor 23 Tahun 2014, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Permenkeu Nomor 61/PMK.07/2019, Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019, Pergub Aceh Nomor 36 Tahun 2020, Perbup Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2020, Perbup Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 37 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Sasaran, BAB IV Ruang Lingkup, BAB V Bentuk Kegiatan, BAB VI Pelaksana, BAB VII Tahapan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kampung, BAB VIII Pelaksanaan, BAB IX Kader Pembangunan Manusia, BAB X Pelaksanaan dan Evaluasi, BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UUD RI Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpu No. 1 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 22 Tahun 2015; Perpres No. 54 Tahun 2020; Keppres No. 9 Tahun 2020; Kepres No. 11 Tahun 2020; Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permenkeu No. 19/PMK.07/2020; Permenkeu No. 87/PMK.07/2020; Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KM.7/2020; Keputusan Menteri Keuangan No. 15/KM.7/2020; Pergub Aceh No. 40 Tahun 2020; Perbup Bener Meriah No. 32 Tahun 2019; Perbup No. 9 Tahun 2020; Perbup Bener Meriah No. 14 Tahun 2020; Perbup Bener Meriah No. 17 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bener Meriah No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Peraturan ini terdiri dari 5 Pasal dan memiliki 1 Lampiran tentang Berita Acara Pembahasan Fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Bener Meriah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 41 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU 23 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2020, PP Nomor 12 Tahun 2019, PP Nomor 72 Tahun 2019, Permendagri Nomor 80 tabun 2015, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permenpar RB Nomor 2 Tahun 2019, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2013, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021, Perbup Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan ini terdiri dari 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2021.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan, saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUNomor 17 tahun 2003, UU Nomor 41 tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 11 tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 104 Tahun 2000, PP Nomor 8 Tahun 2008, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 32 Tahun 2021, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2013, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 13 tahun 2014, Perbup Bupati Bener Meriah Nomor 23 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2021
Tambahan Penghasilan pegawai aparatur sipil negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD No. 25/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil kinerja di Lingkungan Pe-merintah Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Bener Meriah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU Nomor 41 Tahun 2003, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 11 Tahun 2017, Permendagri Nomor 5 Tahun 1997, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2008, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur 18 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Tujuan, Penerimaan, Perhitungan, Penilaian Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, BAB III Tata Cara Permintaan dan Waktu Pembayaran, BAB IV Ketentuan Lain-Lain, BAB V Penutup. 5 Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2021.
8 hlm. Lampiran 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Meriah tentang Penjabaran dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 41 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 71Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 16 Tahun 2007; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Kepmendagri Nomor 64 Tahun 2021; Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021; Kepgub Aceh Nomor 903/1677/2020; Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor Tahun 2021;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
414
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas dan/ atau meningkatkan system fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum didalam satu wilayah administrasi Kabupaten/ Kota perlu disusun Rencanan Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020- 2026.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 122 Tahun 2015; PermenKes No. 907 Tahun 2002; Permen Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2006; Permen Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007; Permen Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007; Permen Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2009; Permendagri No. 22 Tahun 2009; Permen Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2010; Permen Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010; Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2016; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 4 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabpuaten Bener Meriah No. 6 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Penyelenggaraan, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA KABUPATEN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Honorarium Bagi Tim Ahli Teknologi Informatika Non Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Bener Meriah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional menyebutkan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan harga satuan dengan memperhatikan
prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
b. bahwa sesuai dengan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultasi Indonesia Nomor:22/SK.DPN/X/2020 tentang Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya
Langsung (Direct Cost) untuk Badan Usaha Jasa Konsultasi Tahun 2021, maka untuk kelancaran pengembangan dan
pengelolaan teknologi informasi di Kabupaten Bener Meriah perlu menetapkan Besaran Honorarium Bagi Tim Ahli
Teknologi dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Honorarium Bagi Tim Ahli Teknologi Informatika Non
Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bener Meriah
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini terdiri dari 5 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Tim Ahli, BAB III tentang Sumber Anggaran, BAB IV tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bener Meriah Nomor 104 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR 104
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa guna pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja dan
biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam belanja Daerah oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Analisis Standar Belanja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan ini terdiri dari 4 Pasal dan 5 Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
