Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan usaha di
bidang telekomunikasi yang sejalan dengan perkembangan
masyarakat terhadap kebutuhan akan penggunaan alat
telekomunikasi, telah mendorong peningkatan
pembangunan menara telekomunikasi dan sarana
pendukungnya
bahwa pembangunan dan penggunaan menara
telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan,
lingkungan, kesehatan masyarakat, estetika lingkungan
sehingga eksistensinya memerlukan pengendalian melalui
penetapan lokasi dalam pembangunannya dengan
memperhatikan aspek tata ruang dan kepentingan umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2015
terdiri dari 17 Pasal, 6 BAB yaitu KETENTUAN UMUM, PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI, MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN MENARA TELEKOMUNIKASI, KETENTUAN PERALIHAN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
13 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 11 Tahun 2017
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007
Terdiri dari 74 Pasal, 20 BAB yaitu KETENTUAN UMUM, HAK DAN KEWAJIBAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, OLAHRAGA BAGI PENYANDANG DISABILITAS, ORGANISASI OLAHRAGA, KEJUARAAN OLAHRAGA, PELAKU OLAHRAGA, PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA, INDUSTRI OLAHRAGA, DATA DAN INFORMASI,KERJASAMA , PENDANAAN , PENGHARGAAN , LARANGAN , RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA, PENGAWASAN , SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN LAIN-LAIN , KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
mengatur mengenai olah raga
28 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
Terdiri dari 94 Pasal, 18 Bab yaitu Ketentuan Umum, Hak Dan Kewajiban Penduduk, Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pembetulan Dan Pembatalan Dokumen Kependudukan, Data Dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Saat Terjadi Keadaan Darurat Dan Luar Biasa, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan, Penyimpanan Dan Tata Cara Untuk Memperoleh Data Pribadi Penduduk, Tempat Perekaman Data Kependudukan, Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Struktural, Pelaporan, Pembiayaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
mengatur mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2017
peilaian - prestasi - kerja - pegawai - negeri - sipil
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2017/40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem Prestasi Kerja dan Sistem Karier dengan ditetapkan PP No. 46 Tahun 2011 maka perlu mentapkan Perbup tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negri No. 1 Tahun 2013; Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2016.
Perturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sasaran Kerja Pegawai, Perilaku Kerja, Penilaian, Ketentuan Lain- Lain , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
39 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 36 Tahun 2017
kode - etik - koede - perilaku - pegawai - negri - sipil
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD 2017/36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Huruf a maka perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik Kode Perilaku Pegawai Negri Sipil .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perda Kab. Sukabui No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nilai-Nilai Organisasi, Kode Etik Dan Kode Perilaku, Perilaku Rtik Daerah Dan Kode Etik Profesi, Penegakan Kode Etik, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017
tata - cara - pembagian - dan - penetapan - rincian - dana - desa - tahun - anggaran - 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2017.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permen Desa Pembangunan Desa Tanggal dan Trasmigrasi No. 1 Tahun 2015 ; Permen Keuangan No. 49 Tahun 2016; Permen Des Pembangunan Daerah Tertanggal dan Trasmigrasi No. 22 Tahun 2016; Perda Kab. Sukabumi No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Dukabumi No. 17; Perbup Sukabumi No. 17 Tahun 2016; Perbup Sukabumi No. 98 Tahun 2016; Perbup Sukabumi No. 100 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentua Umum, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa, Mekanisme Dan Penyaluran Dana Desa, Punggunaan Dana Desa , Pelaporan Dana Desa, Pemantauan Dana Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan , Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutp.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
44 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017
pedoman - pengendalian - gratifikasi - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - sukabumi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD 2017/17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi maka perlu menetapkan Perbup Sukabumi tentang Pedoman Pengendalian Grasifikasi Pemerintah Kab. Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Prinsip, Pengendalian Grasifikasi, Unit Pengendalian Grasifikasi, Sosialisasi, Perlindungan Pelaporan Grasifikasi, Pengawasan , Sanksi, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2017.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 48 Tahun 2017
pedoman - penataan - jabatan - pelaksanaan - pegawai - negeri - sipil
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2017/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENATAAN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin tersedianya jumlah pegawai Negeri Sipil dalam rangka kelancaran penataan pegawai Negeri Sipil pada setiap Perda maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Penataan Jabatan Pelaksanaan Pengawasan Negeri Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 014; PP No. 53 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Biokrasi No. 25 Tahun 2016; Perkep Badan Kepegawaian Negara No. 19 Tahun 2011; Perkep Badan Kepegawaian Negara No. 37 Tahun 2011; Perda Kab. Sukabumi No. 7 Tahun 2016; Perbup Sukabumi No. 48 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.10 Tahun 2011; Perbup Sukabumi No. 46 Tahun 2015; Perbup Sukabumi No. 55 Tahun 2015; Perbup Sukabumi No. 6 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penataan Jabatan Pelaksana, Analisis Kesengajaan Jabatan , Tindaklanjut, Pengendalian dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakta Integritas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan Kolusi , Korupsi dan Nepotisme maka perlu menetapkan Perbup tentang pakta Integrasi .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2990; PP No. 79 Tahu 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 49 Tahun 2011; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 52 Tahun 2014; Perda Kab. sukabumi No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pakta Integrasi, Pengawasan Pelaksanaan Pakta Integritas , Ketentuan Lain-Lain , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
14 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
