Perbup Kapuas Hulu No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Perbup Kapuas Hulu No. 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbup Kapuas Hulu No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 66, BD.2020/NO.66, LL KAB. KAPUAS HULU : 39 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Persingkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM; KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI; TUGAS DAN FUNGSI; TATA KERJA; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2018
38 HALAMAN PERATURAN & 1 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BD.2020/NO.65, LL KAB. KAPUAS HULU : 21 HAL
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan unit ekonomi yang dibutuhkan dalam memperkuat perekonomian daerah melalui pengusahaan sektor-sektor strategis guna meningkatkan pelayanan umum dan menggali sumber keuangan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; BENTUK BADAN HUKUM DAN KARAKTERISTIK; KEWENANGAN BUPATI PADA BUMD; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI BUMD; PENUGASAN; PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI, PRIVATISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BUMD; PERUBAHAN BENTUK HUKUM BUMD; KEPAILITAN; PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
21 HALAMAN PERATURAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD.2020/NO.64, LL KAB. KAPUAS HULU : 18 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dan meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar prestasi dan karier di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981, Nomor 193/SEK-LAN/1981
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; KEPANITIAAN; PENGELOMPOKAN UJIAN; PERSYARATAN UJIAN; KELULUSAN UJIAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
15 HALAMAN PERATURAN & 3 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 62, BD.2020/NO.62, LL KAB. KAPUAS HULU : 15 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI BIDANG PELATIHAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional diperlukan manajemen pengembangan kompetensi di bidang pelatihan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan.
Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; BENTUK, JALUR DAN JENIS PELATIHAN; PERENCANAAN PELATIHAN; PERSIAPAN PELATIHAN; PELAKSANAAN PELATIHAN; PENGIRIMAN CALON PESERTA PELATIHAN; EVALUASI PELATIHAN; SANKSI; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
15 HALAMAN PERATURAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 105 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penggeseran anggaran yang disebabkan oleh adanya perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Pasal 1; Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Perubahan keempat Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019
9 HALAMAN PERATURAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD.2020/NO.59, LL KAB. KAPUAS HULU : 24 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik diperlukan upaya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui jalur pendidikan formal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar/ Peningkatan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; TUGAS BELAJAR; IZIN BELAJAR; PENCANTUMAN GELAR/PENINGKATAN PENDIDIKAN; IJAZAH PENDIDIKAN JARAK JAUH; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 37 Tahun 2014
19 HALAMAN PERATURAN & 5 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 64 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU
PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 77 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU
PERBUP Kab. Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD.2020/NO.58, LL KAB. KAPUAS HULU : 16 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mengakomodir beberapa jenis pelayanan perizinan berusaha yang masih dikelola oleh perangkat daerah khususnya perizinan sektor kesehatan agar dapat dikelola secara terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2016
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Perubahan ketiga Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017
5 HALAMAN PERTAURAN & 11 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 57 Tahun 2020
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM-PTOTOKOL KESEHATAN-COVID-19
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD.2020/NO.57, LL KAB. KAPUAS HULU : 29 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 (Coidd-19), perlu dilakukan pengendalian di berbagai aspek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga dari ancaman wabah penyakit.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/383/2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN; PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN; MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; SOSIALISASI DAN PARTISIPASI; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN; SANKSI; PROSEDUR PENERAPAN SANKSI; PENGAWASAN DAN PENEGAKAN; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
27 HALAMAN PERATURAN & 2 HALAMAN LAMPIRAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2020
DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2020/NO.56, LL Kab. Kapuas Hulu: 22 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DOKUMEN PERENCANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Dokumen Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kapuas Hulu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2008, UU No.11 Tahun 2008, diubah UU No.19 Tahun 2016, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.61 Tahun 2010, PP No.82 Tahun 2012, PP No.96 Tahun 2012, PP No.2 Tahun 2018, Perpres RI No.95 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.3 Tahun 2017, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.5 Tahun 2018, Permen Komunilasi dan Informatika RI No.8 Tahun 2019, Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.7 Tahun 2016, diubah Perda Kabupaten Kapuas Hulu No.6 Tahun 2019, Perbup Kapuas Hulu No.60 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Pengelola SPBE; Pemanfaatan SPBE; Kerjasama; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Literasi Digital; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Penjelasan sebanyak 0 (kosong)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 55, BD.2020/NO.55, LL KAB. KAPUAS HULU : 23 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas harian guna membangun identitas pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan sehingga dipandang perlu mengatur seragam dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2020
Ketentuan Umum; PAKAIAN DINAS; PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KINERJA; PDH Warna Khaki; PDH Kemeja Putih; ATRIBUT; KELENGKAPAN LAIN; KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
10 HALAMAN PERATURAN & 13 HALAMAN LAMPIRAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
