Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 42 peraturan dalam 0,016 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 29 Tahun 2017

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO 29 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan sesuai Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 871/665/418.50/2017 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Rencana Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kode Etik ASN serta Berita Acara Nomor 810/1248/418.50/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4450); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor6037).
1. Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai ASN dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode Etik sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk : a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas serta menciptakan keharmonisan bagi setiap Pegawai ASN dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat; dan b. meningkatkan disiplin bagi setiap Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas maupun bermasyarakat; 2. Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 14 Tahun 2017

Perubahan atas Perbub Kediri No 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017

Desa

Download :
PERBUP NO 14 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

desa

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD No 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub Kediri No 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor SO / PMK.O7 / 2Ol7 ten.teu,ry Pengelotraan Tyansfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2O17, Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Kediri ta.nggal l9 April 2017, Nomor 412.6/1L63/418.24/2017, perihal Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tah:urr 2Ol7 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2O17 dan Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi perubahan peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2O17 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 Nomor 412.6 / t3S9/ 418.24 I 2OL7 tanggal 10 Mei 2017, perlu merubah peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2Ol7 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tenta.ng Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyaralat 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2Ol7 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2Ol7 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Thun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.O7 /2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang PengeloLaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7;
Ketentuan yang diubah : Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, 17,25,26,27,28, 29 Ketentuan yang disisipkan : pasal 20 A, 23A,29A, 29B,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2O17 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 41 Tahun 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
PERBUP 41 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah- Perpajakan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149) dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 180161761418.5212017 perihal Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah serta Berita Acara tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 050/631 1/41 8.521201 7 tentang Pembahasan Penyusunan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4287); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 504e); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5950); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 201 1 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 20i7 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149); 7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 63).
(1) Wajib Pajak Parkir diwajibkan mendaftarkan diri pada Bapenda untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bapenda secara jabatan menerbitkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki; (3) Wajib pajak yang mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. (4) Formulir pendaftaran diisi dengan jelas, benar dan lengkap, selanjutnya dikembalikan kepada petugas pajak. (5) Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk Wajib pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.
43 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 9 Tahun 2017

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Desa

Download :
PERBUP NO 9 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

desa

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD No 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disebutkan bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 23 Januari 2O17, Nomor 141/187/418.24/2017 , Perihal Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Pembentukan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Nomor 141/595/418.24/2017, tanggal 28 Pebruari 2017, perlu menyusun Peraturan Bupati Kediri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tent"ang Aparatur Sipil Negara 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa 12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas : a. Sekretariat Desa; b. Pelaksana Kewilayahan; dan c. Pelaksana Teknis Perangkat Desa berkedudukan sebagaiunsur pembantu Kepala Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 43 Tahun 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP NO 43 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 43

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nornor 149) dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri tanggal 15 Agustus 20'17 Nomor 180161761418.5A2017 pnhal Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pefunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah serta Berita Acara tanggal 23 Agustus 20'17 Nomor 050/631 1 /41 8. 52n017 tentang Pembahasan Penyusunan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Bupati perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20M tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5950); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri tahun 2000 Seri D Nomor 10/D); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 201 1 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147); 8. Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 63).
(1) Wajib Pajak Hotel diwajibkan mendaftarkan diri pada Bapenda untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Bapenda secara jabatan menerbitkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Nomor Objek Pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki; (3) Wajib pajak yang mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan; (4) Formulir pendaftaran diisi dengan ielas, benar dan lengkap, selanjutnya dikembalikan kepada petugas pajak; (5) Petugas pajak mencatat formulir pendaftiaran yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk Wajib Pajak dan daftar induk Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penerbitan NPWPD.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2017.
47 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Struktur Organisasi

Download :
PERBUP NO 31 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Struktur Organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 9 Agustus 2017, Nomor 141/2393/418 .24/2017, Perihal Pelaksanaan Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Nomor 141/3122/418.24/2017, tanggal 22 September 20 17, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri; 9. Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa; 10. Peraturan Bupati Kediri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri.
1. Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa. Unsur Staf Perangkat Desa adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; 2. Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib membuat Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan bagian dari kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017

Perubahan atas Perbub Kediri No 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kediri No 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 5 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

PERIJINAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD No 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbub Kediri No 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kediri No 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

bahwa dengan diundangkannya peraturan Daerarr Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2O16 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (L,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) dan sesuai Nota Dinas plt. Kepala Bagran Administrasi pembangunan dan Layanan Pengadaan Kabupaten Kediri Nomor O5O/70/418.05/2O17 tanggal 12 Januari 2O17 perihal Perubalran Peraturan Bupati Kediri tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi serta Berita Acara Nomor O5O/27O/4l8.O5/2O17 tanggal 10 pebruari 2017 tentang Perubahan peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi maka perlu merubah peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
1. undang-Undang Nomor 1g rahun r9g9 tentang Jasa Konstruksi 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang penanaman Modal 3. Undang-Undang Nomor 4o rahun 20oz tentang perseroan Terbatas 4. undalg-Undang Nomor 2o rahun 20og tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang pelayanan Publik 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang_undangan 7. undang-unda,g Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O00 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2OO0 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OOO tentang Penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Nomor 5, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri 16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi 17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organimsi, Uraian Ttgas dan Fungsi serta Tata Ke4'a Dinas Penanam Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri 18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 1 Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Kediri;
Pasal yang diubah : Pasal 1, 4 ,5 ayat (2), 7, 9 ayat (2), 11,13 ayat (1), 15 ayat (1),(2),(3), 18 ayat (1), 19(1),

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
10

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 2 Tahun 2017

Perubahan atas Perda Kab. Kediri No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

Desa

Download :
PERDA No 2 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

DESA

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Kab. Kediri No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsdtusi Republik Indonesia Nomor l28/PUU-XII/2016 tanggzl 23 Agustus 2016 dan S r,rrat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 14 September 2016 Nomor l40l3476lsJ tentang Penguatan Penyelenggaraan Pemer:intahan Desa terutama pada angka t huruf c, Pemerintah l(abupaten Kediri segera menyesuaika:n Peraturan Daerah mengenai Pemilihan Kepala Desa dengan memuat persyaratan tambahan dalam Peraturan Daerah tersebut dengan memperhatikan kearifan lokal ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
1. Pasal 18 Ayat (6), Pasal 33 Ayat (1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahtrn 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55gZ) sebagaimana beberapa kati telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan l,embaran Negara Republik 6. Indonesia Nomor 5g79); Peraturan pemerintah Nomor Tg Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor i65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksar 2o 1 4 rentanr r"""'ffi::trt;:r#f, Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan L"efmfib,a?ra,n: .::I: Republik Negara Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pernerintah wo_o. 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia ,fahun 157, 2015 Nomor Tambahan L Nomor 5717); embaran Nega:ra Republik Indonesia 8. Peraturan presiden Nomor gT Tahun 2014 tentang Peraturaa pelaksanaan Undang_Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perat.r.ro perundang_ Undangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2O92); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal' dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusar Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulium Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor 2036) 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 143 ); 14, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
1. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diantara huruf f dan huruf g disisipkan 3 (tiga) huruf yakni huruf f.1, huruf f.2 dan huruf f.3 serta huruf g dihapus, 2. Ketentuan Pa.sal 24 setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat lagi yakni ayat (4) A dan ayat (4) B 3. Ketentuan pasal 26 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat l,agi yakni ayat (1) A,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 4 Tahun 2017

Perubahan Kedua atas Perda No 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA No 4 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

RETRIBUSI DAERAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD No 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Perda No 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor l47l maka pelaksana pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2730) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O 15); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun2oOg tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun2Oo9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9) ; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor4593) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tenlang peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 200O Nomor lO/Seri D); 19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 (lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 134); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peralgkat Daerah Kabupaten Kediri (lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O16 Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
Pasal-pasal yang diubah yaitu Pasal 3, Pasal 6 ayat (3), Pasal 12. Pasal 33 dihapus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017.
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP NO 1 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD No 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

ABSTRAK:

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri; b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DpMpTSp Nomor 503/OO15l418.27 l2ot7 tanggal 4 Januari 2017 perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang pTSp dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pembina Penzinan dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Pen5rusunan Peraturan Bupati tentang PTSP dan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Penzinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Nomor 5O3/OO9O I 418.27 l2Ol7 tanggal 1 1 Januari 2OtT; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;
1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOZ tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O0g tentang Keterbukaan Informasi publik (kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g46); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20Og tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g66); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Ta_hun 2OII tentang Pembentukan Peraturan perundang_undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23al; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang_ Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tan:rbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang penanaman Modal; 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu; 15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2OO9 tentang Sistem pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman darr Tatacara lzin Prinsip Penanaman Modal ; 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanarnan Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ; 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda-l Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O16 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147); 22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraial T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O16 Nomor 47);
Berisi tentang Asas, tujuan dan ruang lingkup PTSP, Penyelenggaraan PTSP, Standar PTSP, Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017.
Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2016
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT