Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Berisi tentang Asas, tujuan dan ruang lingkup PTSP, Penyelenggaraan PTSP, Standar PTSP, Pembinaan dan Pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kediri

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pamenang

Tanggal Penetapan

12 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2017

Tanggal Berlaku

12 Januari 2017

Sumber

BD No 1

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kediri

Bidang

Halaman ini telah diakses 1449 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 1 TAHUN 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perizinan, Pelayanan Publik
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD No 1
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri
ABSTRAK:	a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri; b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DpMpTSp Nomor 503/OO15l418.27 l2ot7 tanggal 4 Januari 2017 perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati tentang pTSp dan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis dan Tim Pembina Penzinan dan Berita Acara Rapat Koordinasi Membahas Pen5rusunan Peraturan Bupati tentang PTSP dan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Penzinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Nomor 5O3/OO9O I 418.27 l2Ol7 tanggal 1 1 Januari 2OtT; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri; 1. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOZ tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20O8 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2O0g tentang Keterbukaan Informasi publik (kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g46); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20Og tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g66); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Ta_hun 2OII tentang Pembentukan Peraturan perundang_undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s23al; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244) sebagaimana beberapakali telah diubah terakhir dengan Undang_ Undang Nomor 9 Tahun 2O15 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tan:rbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang penanaman Modal; 14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu; 15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2OO9 tentang Sistem pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; 18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman darr Tatacara lzin Prinsip Penanaman Modal ; 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi penanarnan Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal ; 20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda-l Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O16 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147); 22. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraial T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O16 Nomor 47); Berisi tentang Asas, tujuan dan ruang lingkup PTSP, Penyelenggaraan PTSP, Standar PTSP, Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017. Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 17 Tahun 2016 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2017

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT