Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa prevalensi stunting yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif;
bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Blora secara efektif dan efisien perlu membuat peraturan tentang penurunan stunting di Kabupaten Blora;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Stunting;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Azas, Tujuan dan Maksud, Pilar Penurunan Stunting, Ruang Lingkup, Intervensi dan Sasaran Penurunan Stunting, Pendekatan, Edukasi, Pelatihan dan Penyuluhan Gizi, Tim Teknis, Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting, Peran Serta Masyarakat, Pencatat dan Pelaporan, Penghargaan dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2017/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dapat dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan, maka perlu diatur ketentuan pelaksanaannya; bahwa ketentuan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan di Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Taman KanakKanak,
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
pada di Kabupaten Blora;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Penerimaan Peserta Didik Baru
Bab IV Rombongan Belajar
Bab V Perpindahan Peserta Didik
Bab VI Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru
Bab VII Pengadaan Pakai Seragam
Bab VIII Kewajiban, Larangan dan Sanksi
Bab IX Pelaporan
Bab X Monitoring dan Evaluasi
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2012 dicabut.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 27 Tahun 2020
PERBUP Kab. Blora No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
Mengubah :
PERBUP Kab. Blora No. 69 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa Di Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Bupati Blora Nomor 69 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat
(5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme
Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengelolaan Utang/Pinjaman, Persyaratan, Tata Cara Pengajuan Pinjaman dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 94 Tahun 2010 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 27 Tahun 2016
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN - PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KETERANGAN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2016/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Dan Izin Penggunaan Gelar Akademik Dalam Administrasi Kepegawaian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan antara peningkatan sumber daya manusia dengan formasi PNS serta peningkatan profesionalisme dan kualitas pelaksanaan tugas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka perlu diatur pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Penggunaan Gelar Akademik dalam Administrasi Kepegawaian; bahwa ketentuan dalam Perbup Blora No 1A Tahun 2010 tentang Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Penggunaan Gelar Akademik dalam Administrasi Kepegawaian dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaaan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang pemberian Izin Belajar, Keterangan Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Penggunaan Gelar Akademik dalam Administrasi Kepegawaian;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2012; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 97 Tahun 2000; PP No 99 Tahun 2000; PP No 100 Tahun 2000; PP No 9 Tahun 2003; PP No 74 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 4 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Kepmendiknas No 015/P/2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, izin belajar, keterangan belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, izin penggunaan gelar akademik dalam administrasi kepegawaian, sanksi, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2016.
Peraturan Bupati Blora Nomor 1A Tahun 2010 dicabut.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diatur ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan di Kabupaten Blora Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor:8/PMK.07/2020.
Peraturan ini mengatur tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Blora Tahun 2020 beserta rinciannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menunjang pemenuhan perumahan dan permukiman yang layak dan aman bagi masyarakat, perlu adanya upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui pemberian Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman;
b. bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman dapat tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun Tata Cara Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur bidang perumahan dan permukiman;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, Tata Cara Pengelolaan dana alokasi khusus infrastruktur bidang perumahan dan permukiman diatur dengan peraturan bupati, peraturan walikota/peraturan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Perumahan Dan Permukiman Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian bantuan stimulan rumah swadaya, penerima bantuan stimulan rumah swadaya, tata cara penyaluran bantuan stimulan rumah swadaya, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 28 Tahun 2017
PERBUP Kab. Blora No. 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
Mengubah :
Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2017/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan disiplin dan keseragaman serta ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur mengenai penggunaan pakaian dinas; bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 7/Per/DPR/1968; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 dihapus, Ketentuan Pasal 7 dihapus, Ketentuan dalam Lampiran IV dihapus, perubahan Ketentuan dalam Lampiran VIII.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2016 diubah.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, SiLPA BLUD, Penggunaan SiLPA BLUD dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 29 Tahun 2016
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Blora No. 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Blora No. 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora
Mengubah :
PERBUP Kab. Blora No. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Blora
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN KESEHATAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2016/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian
hukum terhadap kesejahteraan Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat,
maka Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015
tentang Besaran Penghasilan Tetap,Tunjangan, Jaminan
Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Blora Nomor 4 Tahun 2016 perlu diubah dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Blora Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Besaran
Penghasilan Tetap,Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan
Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa di Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada PAsal 13B, penyisipan Pasal 13C.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
