Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaDesa
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Karo No. 9 Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PEMERINTAHAN DESA Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa
PERBUP Kab. Karo No. 9 Tahun 2017 tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI PEMERINTAHAN DESA Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. TAHUN 2020/NO. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu melakukan penyesuaian besaran Penghasilan tetap Aparatur Pemerintah Desa secara proposional.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perbup Karo Nomor 09 Tahun 2017; Perbup Karo Nomor 14 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Perubahan Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 09 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Pemerintahan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
4 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 16 Tahun 2019
PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PENDUKUNG BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER PADA SD DAN SMPN DI KABUPATEN KARO
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2019/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN HONORARIUM JASA PENDUKUNG BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan diberikan imbal jasa berupa penghasilan dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundangundangan; Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer, Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; peiaturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2019.
Pembayaran dan pertanggungiawaban Honorarium Jasa Pendukung bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Honorer pada satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo No. 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Penetapan Pemilih Dan Pedaftaran Calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bagi Masyarakat Desa Yang Sudah Direlokasi, Akan Direlokasi Dan Yang Berada Di Tempat-Tempat Pengungsian Akibat Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 17 Tahun 2018
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2018/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; Berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo, pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional dilaksanakan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati KaroNomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2018.
KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH; BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 17 Tahun 2008
PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2019/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Sesuai ketentuan pada angka V.17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah daerah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai peraturan perundang-undangan dan dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 bahwa beidasarkan ketentual Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, bahwa alokasi anggaran pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dimasukan ke dalam anggaran Kecamatan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan; Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK .07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, bahwa DAU tambahan belum dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, bupati/wali kota menganggarkan DAU tambahan dalam perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2017; Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2019.
Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo No. 18 Tahun 2016
PERBUP Kab. Karo No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. TAHUN 2020/NO. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai Dari Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah menyalurkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2019; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendes Nomor 11 Tahun 2019; PMK Nomor 205/PMK.07/2019; Perda Kab. Karo Nomor 06 Tahun 2019; Perbup Karo Nomor 12 Tahun 2017; Perbup Karo Nomor 14 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, partisipasi masyarakat, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
17 Hlmn. Lampiran 54 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
Undang-Undang 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016.
Majelis Kode Etik; Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2018
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2018/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Beberapa ketentuan dalam Perbup No. 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD TA 2018 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan perubahan; Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3c) Perpres No. 123 Tahun 2016 tentang Juknis DAK Fisik sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres No. 123 Tahun 2016 tentang Juknis DAK Fisik, bahwa dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD TA berkenaan tidak sesuai dengan pedoman teknis dan petunjuk operasional, Pemda menyesuaikan penganggaran DAK Fisik mendahului perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan; Berdasarkan ketentuan pada angka V.22 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, program dan kegiatan yang dibiayai yang sudah jelas peruntukannya dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Berdasarkan ketentuan Pasal14 ayat (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, bahwa daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah menetapkan kegiatan penggunaan DBH DR sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, melakukan penyesuaian kegiatan penggunaan DBH DR berdasarkan Peraturan Menteri ini dengan menetapkan peraturan kepala daerah mengenai perubahan penjabaran APBD melalui APBD perubahan tahun anggaran berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Undang-UndangDrt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati KaroNomor 37 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan BupatiKaro Nomor 36 Tahun
2017; Peraturan Bupati KaroNomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018.
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Karo TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
