Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan
sektor sumber Pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta
mewujudkan kemandirian Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi
dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan
huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pajak Daerah, Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Penyidik, Sanksi, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 dicabut.
251 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah :
PERDA Kab. Pekalongan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945, Pemerintah Daerah melaksanakan
pelayanan umum secara adil dan selaras berdasarkan
Undang-Undang; bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan
Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66
ayat (1) dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah
dan hasil evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten
Pekalongan, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan
perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 diubah.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 41 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara, Pejabat Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 118 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Bab III Pembayaran
Bab IV Pendanaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 41 Tahun 2022 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Tahun 2023 No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pekalongan telah diatur dalam Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pekalongan;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan,
maka mekanisme dan tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif pemungutan retribusi daerah
yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan,
perlu ditur tersendiri dalam Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16
Tahun 2017;Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5
Tahun 2020;Peraturan Daaerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2021;Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Insentif diberikan kepada Dinas selaku Instansi
Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah. Insentif bersumber dari pendapatan retribusi daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penganggaran, Pelaksanaan dna Pertanggungjawaban Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 16 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Pekalongan, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang mengatur mengenai Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah yang dikelola Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2024 dapat berjalan tertib, lancar,
transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil
guna, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa
standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah dan standar harga satuan digunakan
untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu
menyusun Peraturan Bupati tentang standarisasi biaya
kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan
standarisasi harga pengadaan barang/jasa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Biaya Kegiatan
dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi
Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa adalah pembakuan Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan jenis spesifikasi dan kualitas yang di gunakan pada tahun anggaran 2024. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa
berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
753 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa guna pedoman penyusunan rencana kerja dan
anggaran serta penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
kegiatan belanja Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal
47 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menyusun Analisis Standar Belanja
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis ASB
Bab IV ASB Fisik
Bab V ASB Non Fisik
Bab VI Penerapan ASB
Bab VII Pengendalian dan Pengawasan
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
64 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit memiliki peran yang sangat
strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat, oleh karena itu perlu
menetapkan Standar Pelayanan Minimal; bahwa guna menerapkan Standar Pelayanan Minimal
untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu
Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara pada bidang kesehatan, berdasarkan Pasal 2
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan, juncto Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit, juncto PeraturanBupati
Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal Daerah, perlu menetapkan
Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum
Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Nomor 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 52 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Pelayanan, Target dan Waktu Pencapaian Standar Pelayanan, Evaluasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 91 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu
diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 77 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Pekalongan, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bapati Pekalongan
Nomor 92 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Peraturan Bapati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 22 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 93 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1103 Tahun 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 93 Tahun 2022 tentang
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada
Inspektorat Kabupaten Pekalongan, perlu diubah dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 93 Tahun 2022 tentang Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat
Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 93 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 93 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 93 Tahun 2022 diubah.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
