Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 19, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 54, Pasal 89, Pasal 102, Pasal 104, Pasal 111, Pasal 154, Pasal 168, Pasal 177, Pasal 180, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 203, Pasal 203A, Pasal 203B, Pasal 203C, Pasal 203D, Pasal 203E, Pasal 203F, Pasal 203G, Pasal 211A.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Kajen

Tanggal Penetapan

28 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

01 November 2017

Tanggal Berlaku

01 November 2017

Sumber

LD. 2017/No. 16

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1652 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PD2017-16.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Pekalongan No. 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

retribusi
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD. 2017/No. 16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:	bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-XII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 124, Pasal 152, dan Pasal 161] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 19, Pasal 40, Pasal 47, Pasal 54, Pasal 89, Pasal 102, Pasal 104, Pasal 111, Pasal 154, Pasal 168, Pasal 177, Pasal 180, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 203, Pasal 203A, Pasal 203B, Pasal 203C, Pasal 203D, Pasal 203E, Pasal 203F, Pasal 203G, Pasal 211A.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017. 51 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521