Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017-2021
ABSTRAK:
Untuk menentukan Program Pendidikan Dasar yang terukur melalui pencapaian kapasitas Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Kayong Utara serta adanya pengakuan Bantuan Hibah Uni Eropa melalui Asian Development Bank (ADB) maka perlu menyusun Roadmap Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Roadmap Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar menunjukan capaian SPM Pendidikan Dasar yang menjadi dokumen yang sah yang juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kayong Utara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 67 Tahun 2021
Ketentuan Pasal 4 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2022.
merubah Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang URAIAN TUGAS PERSONIL KECAMATAN PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Personil Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggara Paten; Uraian Tugas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kayong Utara
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU 8 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 01 Tahun 2009; Perda No. 02 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi, Dan Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2009.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, perlu membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun
2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Wewenang; Susunan Organisasi; Kepegawaian; Pembiayaan; Tata Kerja dan Pelaporan; Pengangkatan dan Pemberhentian; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
18 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2018
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PADA BADAN PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAYONG UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Pada Badan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Bahwa mengingat kebutuhan dan sumber daya serta kewenangan daerah, perlu melakukan pencabutan atas Peraturan Bupati Kanyong Utara Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan Pada Badan Penyuluhan dan ketahanan pangan Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.6 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pada badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pada badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 23 Tahun 2014
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMNTelekomunikasi, Informatika, dan InternetPerizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada publik, perlu dikelola secara lengkap, akurat, dan faktual berdasarkan pedoman dan tata kerja yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan pedoman tata kerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 ; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No. 35 Tahun 2010; Perki No. 1 Tahun 2010; Perki No. 1 Tahun 2013; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; PPID; PPID Pembantu; Klasifikasi Informasi Publik; Pengklasifikasian Informasi dan Jangka Waktu Pengecualian Terhadap Informasi Yang Dikecualikan;Akses Informasi Publik; Tata Kerja PPID; Mekanisme Pelayanan Informasi Publik; Standar Layanan Informasi; Keberatan; Penyelesaian Sengketa Informasi; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
18 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 23 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; bahwa untuk menyusun standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara diperlukan suatu pedoman agar dalam penyusunannya dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permenpan No. Per/15/M.PAN/7/2008; Permenpan No. Per/21/M.PAN/11/2008; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab.Kayong Utara No. 01 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 02 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip; Tahapan; Persiapan; Identifikasi Kebutuhan; Analisis Kebutuhan SOP; Penulisan SOP; Verifikasi dan Uji Coba; Pelaksanaan; Sosialisasi; Pelatihan dan Pemahaman; Monitoring dan Evaluasi; Pengawasan Pelaksanaan; Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2012.
15 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung dan menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha dan melindungi kepentingan masyarakat, perlu melakukan penyesuaian kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang tentang Izin Gangguan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.6 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.27 Tahun 2009
PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 2, PASAL 3, PASAL 4, PASAL 5, PASAL 12, PASAL 18 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG IZIN GANGGUAN.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2016.
8 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 24 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perda Kab Kayong Utara No. 9 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Kayong Utara TA 2015, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Kayong Utara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab Kayong Utara TA 2015
UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab Kayong Utara No. 2 Tahun 2009, Perda Kab Kayong Utara No.1 Tahun 2015, Perda Kab Kayong Utara No.15 Tahun 2015, Perda Kab Kayong Utara No.9 Tahun 2016
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
