PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 59 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 6 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
Mencabut
  1. PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 2 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lubuk linggau
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 11 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 22 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Lubuklinggau
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 9 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
APBD
Status Peraturan
Mengubah
  1. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanka Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 8 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup Perikanan dan Kelautan Sumber Daya Alam
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau
Mengubah
  1. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Hasil Inovasi Daerah Kota Lubuklinggau
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 4 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 1 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022
Mencabut
  1. PERWALI Kota Lubuk Linggau No. 12 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan