Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 380 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 9 Tahun 2016

Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Download file:

Perbup No. 9 Tahun 2016.pdf

pelimpahan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2016 / NO.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, maka perlu adanya sistem pelayanan izin yang cepat, efisien dan terpadu; b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu adanya Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Konawe Kepulauan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan;
1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor : 4400); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4585); 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); 10. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Konawe Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479) ; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 18.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi; 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 ten tang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal; 23. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah tanggal 15 September 2010; 24.Surat Menteri Dalam NegeriNomor570/3172/SJ Tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negerimelalui Kelembagaan PTSPdi Daerah; 25.Surat Menteri Dalam Negeri Kepada Gubemur, Bupati/Walikota tentang Peringatan tentang Pembentukan Kelembagaan di Daerah Tanggal 25November2011; 26.Surat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah tentang Penguatan Kelembagaan PTSP Tanggal8 Agustus2011; 27. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; 28.Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelimpahan Wewenang

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016

Tim Teknis Pada Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Download file:

Perbup No. 8 Tahun 2016.pdf

tim

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2016 / NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Teknis Pada Badan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, makaperlu adanya sistem pelayananizin yang cepat, efisien dan terpadu; b.bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana· dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu adanya Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman ModalDaerah di Kabupaten KonaweKepulauan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan;
l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelo1aan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor: 66, TLNRI Nomor: 4400); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan PemerintahDaerah(LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pe1ayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kaupaten Konawe Kepulauan Povinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5415); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5487) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5479) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741); 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan PerbaikanlklimInvestasi; 20. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 22. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata KeIja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal; 24. Surat Edaran bersama Mendagri, Menpan dan RB, Kepala BKPM tetang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah tanggal 15 September 2010; 25. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 570/3172/SJ Tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri melalui KelembagaanPTSPdi Daerah; 26. Surat Mendagri Kepada Gubernur, Bupati/Walikota tentang Peringatan tentang Pembentukan Kelembagaan di Daerah Tanggal 25 November2011; 27. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah tentang Penguatan Kelembagaan PTSP Tanggal 8 Agustus 2011; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor tahun 2014 tentang Penetapan APBD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016; 29. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBDKabupaten KonaweKepulauan Tahun Anggaran 2016; 30. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;)
Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016

Retribusi Izin Gangguan Dalam Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Download file:

Perbup No. 6 Tahun 2016.pdf

retribusi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016 / NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Izin Gangguan Dalam Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya regulasi retribusi daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa jenis retribusi mengalami perubahan, penambahan maupun pengurangan obyek retribusi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam menjalankan tugas pelayanan perijinan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya retribusi ijin gangguan dan Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu segera dilakukan penataan, penertiban dan pengawasan terhadap dampak gangguan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan usaha; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, sambil menunggu Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentangretribusi Perizinan tertentu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3215); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049 ) 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5058); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten KonaweKepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5415) 10. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 11. Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3649); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagaian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian Kemudaban Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15. Peraturan DaerahKabupaten Konawe Kepulauan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Nomor); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusabaan-perusabaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor4 Tahun 1987 tentang penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian izin Undang- undang Gangguan (UUG) / H.O); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor7 Tahun 1993 tentang Izinmendirikan Bangunan ( 1MB ) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / H.O bagiPerusabaan Industri ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu diDaerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara dan Syarat Memperoleh Izin Bab III Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi Bab IV Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin Bab V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Penyelenggaraan Perizinan Bab VII Insentif Pemungutan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016

Pelaksanaan Tindakan Administratif Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Download file:

Perbup No. 5 Tahun 2016.pdf

pelaksanaan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2016 / NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Tindakan Administratif Terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk mentaati ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pengisian daftar hadir, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; b. bahwa bagi Pegawai negeri Sipil yang tidak mentaati ketentuan disiplin dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, TLN Nomor 3851 ) ; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5487) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Slpll Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan nomor : 03, 04 dan 05 tahun 2013 tentang Pembentukan serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewajiban dan Larangan Bab III Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab IV Tindakan Adminstratif Atas Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab V Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran / Tindak Pidana / Penyelewengan Bab VI Ketentuan Lain dan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016

Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Download file:

Perbup No. 4 Tahun 2016.pdf

retribusi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2016 / NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1)Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan; b. bahwauntuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4431); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tantang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor S234); 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan KabupatenjKota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Bab I Ketentuan Umum Bab II Objek, Subjek, dan Wajib Tarif Bab III Prinsip dalam Penetapan Tarif dan Tingkat Penggunaan Jasa Bab IV Instalasi Pelayanan Kesehatan dan Kelas/Ruang Perawatan Bab V Jenis Pelayanan Kesehatan Bab VI Struktur dan Besaran Tarif Bab VII Pembiayaan Pelayanan Kesehatan oleh Penjamin Bab VIII Pemakaian Fasilitas Kesehatan Lainnya Bab IX Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai Bab X Tata Cara Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan Bab XI Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Bab XII Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tarif Bab XIII Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Tarif Bab XIV Kadaluwarsa Bab XV Ketentuan Khusus Bab XVI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2016

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Download file:

Perbup No. 3 Tahun 2016.pdf

tata cara

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2016 / NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Bupati menetapkan be saran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia Nomor 4438); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 ten tang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679); 5. PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; 10.Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 247 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN DANA DESA BAB III RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA BAB IV MEKANISME PENYALURAN BAB V PENGGUNAAN BAB VI PENGELOLAAN DANA DESA BAB VII SANKSI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati Konawe kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 10A Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016

Abstrak

Download file:

Perbup No. 10.A Tahun 2015.pdf

rencana

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10A, BD.2015 / NO.10A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap proses penyelenggaraan perencanaan di daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD)sebagai rencana tahunan daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seperti dimaksud pada huruf a tersebut di atas adalah merupakan Dokumen Perencanaan yang akan dipedomani dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun anggaran 2016; c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan.
1.Undang-undang Nomor 13 Tahun 19,64 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Tahun1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara RI Tahun 2013, Nomor 84 Tarnbaban Lembaran Negara RI Nomor 5415); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubaban Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerab sebagaimana telah dirubab beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 10 Tahun 2014 ten tang Perubaban atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 10); 10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 11 Tahun 2014 ten tang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor :4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 11); 11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 12).
BAB I PENDAHULUAN BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2016 BAB V PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 25 Tahun 2015

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Abstrak

Download file:

Perbup No. 25 Tahun 2015.pdf

TAMBAHAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2015 / NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberikan kesejahteraan secara proposional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dalam melaksanakan ketentuan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada PegawaiNegeriSipil danCalon PegawaiNegeriSipil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten KonaweKepulauan
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. 17. Peraturan Bupati KonaweKepulauan Nomor 3, Nomor4 dan Nomor 5 Tahun 2013 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten KonaweKepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 10, Nomor 11 dan Nomor12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten KonaweKepulauan; 18. Peraturan Bupati Konawe kepulauan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015
Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan Bab III Penerima TP - PNS, Masa Kinerja, Hari Kerja, dan Waktu Pembayaran Bab IV Komponen dan Penilaian TPP Bab V Tata Cara Penilaian Bab VI Besaran, Perhitungan, dan Pembayaran TPP Bab VII Pembiayaan Bab VIII Pengawasan dan Pengendalian TPP Bab IX Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 23 Tahun 2015

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquifiet Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

Abstrak

Download file:

Perbup No. 23 Tahun 2015.pdf

penetapan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2015 / NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquifiet Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar didalam Negeri dan mengurangi subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan Negara, perlu dilakukan subsidi penggunaan Minyak b. bahwa sebagai akibat dari terjadinya kenaikan harga BBM jenis tertentu, yang mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi dan komponen pendukung lainnya serta terjadinya kenaikan harga jual LPG 3 Kg di tengah masyarakat, maka menetapkan IIarga Eceran Tertinggi (HET) Liquifiet Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk keperluan rumah tangga dan Usaha Mikro; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquifiet Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
1. Undang - Undang Nomor 22 tahun 2001 ten tang minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 200); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2913 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lernbaran Negara RI nomor 84 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5415); 2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI nomor 244 tahun 2014, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5487); Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 nomor 58 Tambahanlembaran Negara RI Nomor 5679); 4. Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2004, tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi (Lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 124, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4436); - - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lernbaran Negara RI Nomor 4737); 6. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan dan Penetapan Harga LPG tabung 3 Kg. 7. Peratruran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG. 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 tahun 2018 tentang Harga Eceran Minyak jenis tertentu. 9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 /K/30/MEN/2000 tentang pedornan Teknis Penyelenggara Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi; 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1980/K/ 12/MEM/2009 tentang Harga Patokan LPG Ta bung 3 Kg Tahun Anggaran 2009. 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 05 tahun 2014 tcntang pcrubahan atas Pcraturan Gubcrnur Sulawesi Tenggara Nomor 38 tahun 2012 tentang Penetapan harga Eceran tertinggi (HET) Liquifed Petroleum Gas (LPG) tabung 3 KG untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014). 12. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 59 tahun 2011 tentang Pernbentukan Tim Koodrinasi, Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Sulawesi Tenggara.
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (Het) Liquified Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Mikro.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2015

Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Rancangan Keputusan Bupati

Abstrak

Download file:

Perbup No. 21 Tahun 2015.pdf

pedoman

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2015 / NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Rancangan Keputusan Bupati

ABSTRAK:

a. bahwa pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Rancangan Keputusan Bupati sangat diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah yang sistematis dan terkoordinasi sehingga memenuhi aspek filosofis, sosiologis dan yuridis; b. bahwa pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Rancangan Keputusan Bupati merupakan tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Rancangan Keputusan Bupati;
1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1554); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 6.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Produk Hukum Daerah Bab III Perencanaan Bab IV Penyusunan Produk Hukum Bersifat Pengaturan Bab V Penyusunan Rancangan Keputusan Bupati Bab VI Pengesahan, Penomoran, Pengundangan, dan Autenfikasi Bab VII Partisipasi Masyarakat

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT