Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016

Retribusi Izin Gangguan Dalam Kabupaten Konawe Kepulauan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara dan Syarat Memperoleh Izin Bab III Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi Bab IV Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin Bab V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Penyelenggaraan Perizinan Bab VII Insentif Pemungutan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan Dalam Kabupaten Konawe Kepulauan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Konawe Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Langara

Tanggal Penetapan

07 Maret 2016

Tanggal Pengundangan

07 Maret 2016

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2016 / NO.6

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan

Bidang

Halaman ini telah diakses 414 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No. 6 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016 / NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Retribusi Izin Gangguan Dalam Kabupaten Konawe Kepulauan
ABSTRAK:	a. bahwa dengan adanya regulasi retribusi daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa jenis retribusi mengalami perubahan, penambahan maupun pengurangan obyek retribusi; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam menjalankan tugas pelayanan perijinan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan khususnya retribusi ijin gangguan dan Retribusi Perizinan Tertentu, maka perlu segera dilakukan penataan, penertiban dan pengawasan terhadap dampak gangguan yang dapat ditimbulkan dari kegiatan usaha; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, sambil menunggu Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentangretribusi Perizinan tertentu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan. 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3215); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4846); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049 ) 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5058); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten KonaweKepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5415) 10. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 11. Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3649); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagaian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan pemberian Kemudaban Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15. Peraturan DaerahKabupaten Konawe Kepulauan Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Nomor); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusabaan-perusabaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor4 Tahun 1987 tentang penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian izin Undang- undang Gangguan (UUG) / H.O); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor7 Tahun 1993 tentang Izinmendirikan Bangunan ( 1MB ) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / H.O bagiPerusabaan Industri ; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008ten tang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu diDaerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah; Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara dan Syarat Memperoleh Izin Bab III Nama, Obyek, dan Subjek Retribusi Bab IV Masa Berlaku, Perubahan, dan Pencabutan Izin Bab V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Bab VI Penyelenggaraan Perizinan Bab VII Insentif Pemungutan Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Sanksi Administratif Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 12 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521