Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Dan Arsip Inaktif
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan arsip dalam pelaksanaan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria di Iingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, diperlukan pengelolaan arsip yang baik; bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, pengelolaan kearsipan merijadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum pelaksanaaan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu adanya Pedoman Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Inaktif; bahwa berdasarkan pertimuct11gan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital dan Arsip Inaktif;
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Arsip Vital
Bab III Pengelolaan Arsip Inaktif
Bab IV Alih Media Arsip
Bab V Pembiayaan
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ( BPHTB )
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka m enyelaraskan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan. Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2011 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perlu disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d alam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-U ndang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diubah.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi
ABSTRAK:
bahwa unruk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) Peratura.n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Objek Dan Subjek Tarif Layanan
Bab III Pelayanan Rsud
Bab IV Kelas Perawatan
Bab V Struktur Dan Besarnya Tarif
Bab VI Cara Penghitungan Dan Pembayaran Tarif
Bab VII Tata Cara Penagihan
Bab VIII Pengurangan,Pembebasan Dan Keringanan Tarif
Bab IX Pengelolaan Penerimaan
Bab X Penatausahaan Piutang
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi dicabut.
60 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan yaitu melalui pengembangan kampung keluarga berkualitas; bahwa untuk mewujudkan kampung keluarga berkualitas perlu dilakukan sinergi lintas s ektor antar program oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, instansi terkait serta para pemangku kepentingan; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sub Urusan Keluarga Berencana terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan serta kepesertaan ber-keluarga berencana menjadi kewenangan kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas
Bab III Koordinasi, Pembinaan Dan Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas
Bab IV Partisipasi Dan Sinergitas Lintas Sektor
Bab V Tingkatan Kampung Keluarga Berkualitas
Bab VI Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersectiaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bennutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan dengan memanfaatkan swnber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; bahwa untuk memperkuat penyelenggaraan cadangan pangan oleh masy arakat, perlu memberdayakan lumbung pangan masyarakat dengan rnelakukan peningkatan fungsi; bahwa untuk memberikan pedoman serta arah kebijakan dalam pemberdayaan lumbung oleh masyarakat, dipandang perlu menyusun regu.lasi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat di Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Cadangan Pangan Masyarakat
Bab III Lumbung Pangan Masyarakat
Bab IV Pembinaan Dan Evaluasi
Bab V Pelaporan
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk memenuhi hak warganya untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yakni dengan memberikan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sosial dapat berjalan Iancar, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni yang dituangkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraluran Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan Rakyat dari Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Bab III Ketentuanpenutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 46 Tahun 2021
PERBUP Kab. Grobogan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan
Mengubah :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk menunJang terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan; bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian hibah kepada badan dan lembaga khususnya koperasi, serta pemberian bantuan sosial bagi masyarakat korban bencana alam dan musibah kebakaran yang mengakibatkan kerusakan rumah, maka beberapa ketentuan terkait dengan pemberian hibah dan bantu an sosial perlu disempurnakan; bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan diubah.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2021/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas inspektorat agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Jabatan
Bab V Tata Kerja
Bab VI Ketentuan Lain-Lain
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Grobogan dicabut.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jalur Trayek Angkutan Pedesaan Di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa angkutan penumpang mempunyai peran strategis dalam upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesiauntuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat; bahwa sesuai dengan hasil survei perkembangan arus angkutan penumpang terhadap Jalur Trayek Angkutan Pedesaan Kabupaten Grobogan dipandang perlu dilakukan penambahan sarana/kendaraan dan jalur angkutan pedesaan guna mendukung program angkutan aglomerasi Trans Jateng koridor III Semarang-Gubug; bahwa seiring dengan perkembangan aturan dan kebutuhan dalam masyarakat, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 467 Tahun 2006 tentang Jalur Trayek Angkutan Penumpang Perdesaan Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai lagi
sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jalur Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Trayek Angkutan Penumpang Pedesaan
Bab III Pemberhentian Angkutan
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 467 Tahun 2006 tentang Jalur Trayek Angkutan Penumpang Perdesaan Kabupaten Grobogan dicabut.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
