Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kedelai Varietas Grobogan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kedelai di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan keunggulan kedelai varietas Grobogan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Grobogan dipandang perlu memberikan pedoman dalam pengendalian kedelai varietas Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kedelai .Varietas Grobogan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Kedelai di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengendalian Kedelai Varietas Grobogan
Bab III Pengembangan Kedelai Organik
Bab IV Koordinasi dan Sinkronisasi
Bab V Pembiayaan
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Refraksionis Optisen Terapis Wicara, Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis dan Psikolog Klinis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pernbinaan dan pengisian ,Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dan sesuai Pasai 7 Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4.Q Taht.m.:2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, maka perlu di tetapkan Formasi .Jabatan Fungsional Tertentu Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Ortotis Prostetis, Okupasi Terapis, dan Psikolog Klinis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Ortotis Proutetis, Okupasi Terapis, dan Psikolog Klinis;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Jabatan Fungsional Tertentu
Bab III Kedudukan, Tugas Pokok, Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan
Bab IV Kebutuhan dan Pengisian Formasi
Bab V Pengendalian dan Evaluasi
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Satuan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agar dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 201 7 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan standar harga satuan dasar Bidang Pekerjaan Umum yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pekerjaan konstruksi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Aggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan bupati ini mengatur tentang standarisasi harga satuan dasar bidang pekerjaan umum pemerintah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 43 Tahun 2016
PENATAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2016/No.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa, maka perlu mengatur pedoman
penataan struktur· organisasi dan tata kerja pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Bab III Kedudukan, Tugas Poko, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan
Bab III Mekanisme Penetapan Susunan Organisasi Pemerintah Desa
Bab IV Tata Kerja
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 45 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom01· 54 Tahun 2010; 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan Renstra PD
Bab III Pengendalian dan Evaluasi
Bab IV Sistematika Penulisan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 56 Tahun 2016
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2016/No. 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan, unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional tertentu, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2016.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2008 dicabut.
72 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 78 Tahun 2016
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 239 Tahun 2007 Tentang Pemberian Bantuan Uang Kesejahteraan Bagi Tenaga Honorer Yang Bersumber Dari Dana Non APBN/APBD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 239 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Kesejahteraan Bagi Tenaga Honorer yang Bersumber dari Dana Non APBN/APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, dipandang perlu menyesuaikan kembali Peraturan Bupati Grobogan Nomor 239 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Kesejahteraan bagi Tenaga Honorer yang bersumber dari Dana Non APBN / APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 239 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Uang Kesejahteraan bagi Tenaga Honorer yang bersumber dari Dana Non APBN / APBD di Lingkungan Pemetintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2013;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 239 Tahun 2007 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 81 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pernerintah, perlu menetapkan Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pembentukan Agen Perubahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 84 Tahun 2016
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan Dan Penadatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penadatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, mempermudah serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat dibidang penzman dan non perizinan, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1, perubahan Ketentuan Pasal 5, perubahan Ketentuan Pasal 10,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2014 diubah. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 tahun 2009 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2015 dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 85 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti perubahan pengaturan tentang pelimpahan sebagaian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Camat, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1, perubahan Ketentuan ayat (2) Pasal 6, perubahan Ketentuan Pasal 10,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2014 diubah.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
