Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 84 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penadatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1, perubahan Ketentuan Pasal 5, perubahan Ketentuan Pasal 10,

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penadatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Grobogan
Nomor
84
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2016
Tempat Penetapan
Purwodadi
Tanggal Penetapan
27 Desember 2016
Tanggal Pengundangan
27 Desember 2016
Tanggal Berlaku
27 Desember 2016
Sumber
BD.2016/No.84
Subjek
PELIMPAHAN KEWENANGAN/PENUGASAN PEJABAT NEGARA/PENUGASAN BUMN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Grobogan
Bidang
Halaman ini telah diakses 241 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 48 Tahun 2015

  2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 tahun 2009
Mengubah :

  1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan Dan Penadatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan