Pencarian Peraturan

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2011-2031

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/No.4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2013

ABSTRAK:

a.bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Barru dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; b. b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masvarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha; bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun C.2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Barru: d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru dipandang sudah tidak sesuailagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yangbaru bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b. huruf c dan huruf d. perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru Tahun 2011-2031:
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) 3. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2687): 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725): 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4817); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 22. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi; 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesı Selatan Nomor 249) 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 3);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG BAB III : RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB IV : RENCANA POLA RUANG WILAYAH BAB V : PENATAPAN KAWASAN STRATEGIS BAB VI : ARAHAN PEMANFAATAN RUANG BAB VII : KETENTUAN PENGANDILAN PEMANFAATAN RUANG BAB VIII : KELEMBAGAAN BAB IX : HAK KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG BAB X : PENYIDIKAN BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2012.
138

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/No.3, TLD No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan populasi hewan ternak, meningkatkan pendapatan peternak, disamping meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetap terciptanya usaha pertanian dan perkebunan serta terjaganya lingkungan yang kondusif dari segi keamanan dan ketertiban pemakaian jalan dari gangguan ternak yang berkeliaran secara bebas, maka perlu diatur penertiban ternak dengan melakukan pengawasan dan pemeliharaan secara Intensif, berdaya guna dan berhasil guna; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 9. Peratuan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3);
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Barru selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 7. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Barru. 8. Ternak adalah Hewan Piaraan yang terdiri dari Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba serta Unggas. 9. Unggas adalah golongan ternak seperti ayam kampung, ayam broiler, ayam layer, itik, angsa, entok, burung puyuh dan unggas kesayangan. 10. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang secara hukum dapat melakukan suatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu. 11. Identitas Permanen adalah suatu tanda khusus yang diberikan pada bagian tubuh ternak, yang bisa bertahan lebih dari satu tahun, dan dapat dilakukan berulang atau pergantian setiap saat. 12. Tempat Pengembalaan adalah sebidang tanah/rerumputan yang digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makan ternak. 13. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan ternak. 14. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran. 15. Budidaya Ternak adalah merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan. 16. Usaha Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak 17. Pengandangan adalah tempat kegiatan usaha budidaya ternak. 18. Tempat Penampungan Ternak adalah tempat yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk memelihara ternak yang bersifat sementara. 19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 20. Surat Pernyataan Penanggulangan Lingkungan atau SPPL merupakan suatu pernyataan atau komitmen moral dalam menyelenggaran usaha peternakan, tetap memperhatikan aspek lingkungan atau pencemaran. 21. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 22. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru yang diserahi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Barru. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Pertama Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan hewan ternak. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah melakukan penataan dan penertiban ternak, pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan petani ternak. BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PEMILIK TERNAK Bagian Pertama Kewajiban Pasal 4 (1) Setiap pemilik ternak wajib memberikan identitas permanen pada ternaknya. (2) Pemilik ternak diwajibkan memelihara dan menertibkan ternak dan/atau tidak dilepaskan secara bebas dan berkeliaran tanpa ada pengembalaan kecuali pada tempat pengembalaan yang telah ditentukan. (3) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat pengandangan ternak yang memenuhi persyaratan teknis dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas. (4) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan permukiman wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat berupa surat pernyataan atau surat perjanjian. Pasal 5 (1) Kegiatan budidaya ternak disesuaikan dengan dukungan sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh pemilik ternak. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga kerja yang disesuaikan dengan jumlah ternak, lapangan rumput atau hijauan makanan ternak yang tersedia, serta tempat pengandangan atau penampungan yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6 (1) Setiap orang yang memiliki ternak wajib memeliharanya dan dilakukan dengan sistim pengembalaan secara intensif atau pengandangan. (2) Setiap orang yang memiliki : a. Unggas, sebanyak 1000 ekor atau lebih, dan/atau; b. Ternak kecil (Kambing dan Domba), sebanyak 25 ekor atau lebih, dan/atau; c. Ternak besar (Sapi, Kerbau dan Kuda), sebanyak 10 ekor atau lebih; diwajibkan memiliki amdal dan/atau UKL/UPL dan/atau, SPPL. Pasal 7 (1) Untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, maka Bupati dapat menetapkan suatu lokasi/areal pengembalaan umum yang dapat digunakan oleh setiap pemilik ternak baik perorangan, kelompok, maupun oleh badan hukum. (2) Batas populasi ternak besar dan kecil untuk setiap satuan luas lokasi/areal pengembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas. (3) Kewenangan penunjukan lokasi/areal pengembalaan umum dilimpahkan ke pemerintah desa/kelurahan. (4) Penetapan lokasi atau areal pengembalaan umum ditetapkan oleh kepala desa atau lurah setelah mendapatkan persetujuan dari dinas. Bagian Kedua Larangan Pemilik ternak dilarang : Pasal 8 a. melepas dan atau menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan; b. melepas dan atau menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran c. melepas ternak sehingga berkeliaran di pemukiman, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan. Bagian Ketiga Sanksi Pasal 9 (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembalaan dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh Petugas dan atau masyarakat. (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditampung pada tempat penampungan ternak yang telah ditentukan. (3) Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Pasal 10 (1) Pemilik yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas harus segera mengambilnya. (2) Ternak yang ditangkap dan ditahan pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sangsi pemeliharaan dan/atau pengamanan dan/atau kerugian yang ditimbulkan. (3) Pengaturan sangsi pemeliharaan dan/atau pengamanan dan atau penyelesaian kerugian yang ditimbulkan dari ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Desa/Kelurahan. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS Bagian Pertama Kewajiban Pasal 11 Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib: a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai diambil pemiliknya; b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan c. menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau diumumkan melalui saluran informasi/pengumuman yang ada di tingkat desa/kelurahan dan/atau kecamatan. Bagian Kedua Larangan Petugas dalam melakukan Pasal 12 penertiban ternak dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak dan atau ternak tersebut. Bagian Ketiga Sanksi Pasal 13 Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan sanksi administrasi berupa teguran dari SKPD yang membidangi. BAB V SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN Pasal 14 Petugas wajib melakukan penangkapan ternak apabila : a. ternak berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b. menganggu keselamatan dan ketertiban umum di pemukiman atau jalan raya; dan c. ada pengaduan dari masyarakat. BAB VI KEBERATAN DAN GANTI RUGI Bagian Pertama Keberatan Pasal 15 (1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan. (3) Keputusan Dinas atas Keberatan yang diajukan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keberatan diterima. (4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari sangsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Bagian Kedua Ganti Rugi Pasal 16 (1) Pemilik ternak wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian dan atau membayar biaya pemeliharaan dalam hal: a. ternak miliknya merusak tanaman milik orang lain; b. ternak miliknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya; c. ternak miliknya merusak sarana dan prasarana umum/publik; dan/atau d. ternak miliknya ditangkap dan ditampung pada tempat penampungan. (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 17 (1) Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dalam hal: a. petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan matinya ternak yang akan ditangkap atau yang ada pada tempat penampungan ternak; b. petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya ternak yang ada pada tempat penampungan ternak; dan c. petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan ternak yang ditangkap dijual melalui lelang umum. (2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila: a. pemilik ternak karena lalai melaksanakan kewajibannya; b. ternak yang hilang tidak memiliki identitas c. kelalaian pemilik ternak mengambil ternaknya walaupun sudah diberitahukan secara resmi oleh petugas. (3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pengadilan Negeri Barru. (4) Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK Pasal 18 (1) Pemilik ternak wajib menjaga kesehatan ternak dari gangguan penyakit ternak. (2) Untuk menjamin kesehatan ternak, pemilik wajib menvaksinasi ternaknya secara teratur. Pasal 19 Jika terdapat gejala ternak terkena penyakit maka pemiliknya segera melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau petugas Dinas yang ada di Desa/Kelurahan atau di Kecamatan agar segera melakukan tindakan pengamanan/pengobatan secara intensif. Pasal 20 (1) Apabila ternyata penyakit yang diderita oleh ternak tersebut dapat menular, Dinas berwenang mengurung/mengisolasi ternak tersebut pada suatu tempat khusus untuk diadakan observasi. (2) Setiap ternak yang sakit yang telah dikurung/diisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemiliknya berkewajiban menanggung ongkos pemeriksaan, pengobatan, dan perawatannya. (3) Ternak yang dikurung karena menderita penyakit menular, dapat dibebaskan dan atau diambil oleh pemiliknya setelah ternak tersebut sembuh dari penyakit, dan apabila ternak itu mati dalam kurungan akibat penyakit yang diderita dan/atau harus dibunuh karena penyakitnya berbahaya terhadap ternak lainnya dan/atau kepada manusia yang memakan dagingnya, maka pemiliknya tidak diberi ganti rugi kecuali dibebaskan dari segala biaya pengobatan/perawatan selama ditangani oleh Petugas Dinas. BAB VIII PERPINDAHAN DAN PENGALIHAN TERNAK Pasal 21 (1) Perpindahan Domisili ternak antara Desa/Kelurahan, antara Kecamatan dan Daerah harus dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah menurut jenjang struktur Pemerintah Daerah. (2) Pemilik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan menunjukkan identitas ternak yang bersangkutan dalam waktu 1 x 24 jam dan kepada pemilik ternak dapat diberi keterangan untuk memindahkan ternaknya ke tempat lain. Pasal 22 (1) Setiap mutasi/pengalihan hak atas pemilikan ternak dilakukan secara tertulis dihadapan Kepala Desa/Lurah. (2) Mutasi/Pengalihan hak atas ternak terjadi : a. Antara Desa/Kelurahan dalam Kecamatan, Keterangan diberikan oleh Kepala Desa/Lurah; b. Antara Desa/Kelurahan dalam Daerah, Keterangan diberikan oleh Camat. c. Mutasi keluar Daerah, keterangan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Setiap terjadi mutasi pemilikan ternak, baik karena transaksi jual beli, pemotongan, pertukaran, maupun karena mati, pemilik ternak yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa/Lurah. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegewai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana; d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeladahan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; dan/atau k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 6, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21 atau pasal 22 dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2012.
22

PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON RETRIBUSI

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2102/No.2, LD No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi

ABSTRAK:

a. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum; b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya; c. bahwa kewajiban Pemerintah Kabupaten Barru menjamin iklim inventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melidungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 15.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 22.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 23.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4);
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON RETRIBUSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Barru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Barru. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. 6. Perizinan yang terdiri dari perizinan dan non perizinan adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, usaha kegiatan, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 8. Pemegang izin adalah orang atau badan hukum. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan. 11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan pengelompokan berdasarkan omset kekayaan bersih/netto jasa usaha. 12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat keterangan yang diberikan kepada perusahaan yang menjalankan perusahaan di daerah dan yang telah memiliki izin usaha. 13. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang atau badan hukum yang menjadi pemilik dan/atau penguasaan gudang, izin ini diperkecualikan terhadap gudang yang bergerak di perusahaan farmasi dan gudang yang menyatu dengan tempat usaha. 14. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi Perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi. 15. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diberikan kepada setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk aset tanah dan bangunan tempat usaha. 16. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 17. Izin Pengelolaan Air Tanah adalah izin yang diberikan Bupati kepada orang dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan pengeboran air tanah, pengeboran/penggalian/ penurapan air tanah, pengambilan air tanah, eksplorasi air tanah tanah dan juru bor. 18. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta adalah Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada lembaga/yayasan/ Masyarakat. 19. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan 20. Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau pene- bangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu. 21. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah adalah suatu perijinan untuk merubah status tanah dari tanah sawah/tegal menjadi tanah pekarangan yang bertujuan untuk rumah tinggal. 22. Izin Penelitian adalah izin yang diberikan Bupati kepada pemohon untuk melakukan suatu kegiatan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah Kabupaten Barru. 23. Izin Pemakaian Kios, Lods dan Pelataran adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap Pemakaian Kios, Lods dan Pelataran yang merupakan sarana dan/atau prasana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 24. Tim Teknis Perizinan adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran, rekomendasi mengenai suatu Perizinan kepada Kepala SKPD pengelola perizinan serta menandatangani berita acara pemeriksaan Perizinan. BAB II AZAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PERIZINAN Pasal 2 Penyelenggaraan pelayanan perizinan non retribusi berazaskan : a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pasal 3 Penyelenggaraan pelayanan perizinan non retribusi dilakukan dan dilaksanakan dengan prinsip : a. kesederhanaan; b. kejelasan; c. kepastian waktu; d. akurasi; e. keamanan; f. kemudahan akses; g. kenyamanan; h. tanggung jawab; i. kedisiplinan; j. kelengkapan prasarana dan sarana; dan k. kesopanan dan keramahan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Peraturan Daerah tentang penyelenggaran Perizinan non retribusi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Pasal 5 Tujuan Peraturan Daerah tentang penyelenggaran Perizinan non retribusi adalah : a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang layak sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. BAB IV PENYELENGGARA PERIZINAN Pasal 6 (1) Penyelenggaraan perizinan non retribusi meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin. (2) Penyelenggaraan perizinan non retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada SKPD yang menyelenggarakan perizinan atau Instansi Teknis. BAB V JENIS PERIZINAN Pasal 7 (1) Jenis perizinan non retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi : a. Surat Izin Tempat Usaha; b. Surat Izin Usaha Perdagangan; c. Tanda Daftar Perusahaan; d. Tanda Daftar Gudang; e. Izin Usaha Jasa Konstruksi; f. Tanda Daftar Industri; g. Izin Penyelenggaraan Reklame; h. Izin Pengelolaan Air Tanah; i. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta; j. Izin Lingkungan; k. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi; l. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah; m. Izin Penelitian; dan n. Izin Pemakaian Kios, Lods dan Pelataran. (2) Perizinan selain yang dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENYELENGGARAAN PERIZINAN Bagian Pertama Tim Teknis Pasal 8 (1) SKPD yang menyelenggarakan perizinan dibantu oleh Tim Teknis. (2) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Kedua Prosedur Perizinan Pasal 9 (1) Prosedur Penyelenggaraan perizinan non retribusi meliputi permohonan, pemberkasan, penolakan, dan penerbitan izin. (2) Prosedur Penyelenggaraan perizinan non retribusi diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) SKPD yang menyelenggarakan perizinan atau Instansi Teknis menyelenggarakan perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BAB VII BERAKHIRNYA IZIN Pasal 10 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir karena : a. masa berlakunya izin berakhir dan pemegang tidak melakukan perpanjangan; b. pemegang izin meninggal dunia; atau c. izinnya dicabut. Pasal 11 Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c dicabut apabila : a. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang; b. pemegang izin memindahtangankan kepada orang atau badan hukum lain; c. tidak lagi memenuhi persyaratan perizinan; d. pemegang izin menghentikan kegiatannya; e. pemegang izin merubah jenis kegiatannya tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala SKPD yang menangani perizinan; dan/atau f. pemegang izin melakukan malpraktik. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 Pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan kepada pemegang izin dalam pelaksanaan izin. Pasal 13 (1) Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin. (2) Pengawasan dan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap kegiatan yang diberikan izin. (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang secara teknis menangani bidang sesuai kegiatan yang tercantum dalam izin. (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan koordinasi dengan SKPD lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam izin. BAB IX PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegewai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana; d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeladahan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; dan/atau k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB X KETENTUAN SANKSI Pasal 15 (1) Setiap usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin atau tidak melakukan pendaftaran ulang dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis. (1) Apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyegelan/pembongkaran oleh SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2012.
19

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4 TAHUN 1999, NOMOR 13 TAHUN 2001, NOMOR 14 TAHUN 2001, NOMOR 15 TAHUN 2001, NOMOR 5 TAHUN 2002, NOMOR 6 TAHUN 2002, NOMOR 7 TAHUN 2002, DAN NOMOR 14 TAHUN 2002 MENGENAI RETRIBUSI DAERAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 1999, Nomor 13 Tahun 2001, Nomor 14 Tahun 2001, Nomor 15 Tahun 2001, Nomor 5 Tahun 2002, Nomor 6 Tahun 2002, Nomor 7 tahun 2002, dan Nomor 14 tahun 2002 mengenai Retribusi Daerah

ABSTRAK:

: a. bahwa berdasarkan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Barru mengenai Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang baru diamanatkan untuk dicabut dan tidak berlaku lagi paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 1999, Nomor 13 Tahun 2001, Nomor 14 Tahun 2001, Nomor 15 Tahun 2001, Nomor 5 Tahun 2002, Nomor 6 Tahun 2002, Nomor 7 Tahun 2002, dan Nomor 14 Tahun 2002 Mengenai Retribusi Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Perlindungan Investasi di Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 22); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9);
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4 TAHUN 1999, NOMOR 13 TAHUN 2001, NOMOR 14 TAHUN 2001, NOMOR 15 TAHUN 2001, NOMOR 5 TAHUN 2002, NOMOR 6 TAHUN 2002, NOMOR 7 TAHUN 2002, DAN NOMOR 14 TAHUN 2002 MENGENAI RETRIBUSI DAERAH. Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Barru mengenai Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pusat Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 1999 Nomor 4 Seri B Nomor 1); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2001 Nomor 13); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Pangkalan Hasil Bumi dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2001 Nomor 14); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2001 Nomor 15); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2002 Nomor 24); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2002 Nomor 25); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2002 Nomor 26); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Pemberian Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil) dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Isi Kotor Lebih Kecil dari GT 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2002 Nomor 33); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2012.
6

ANGGARAN PENDAPATNA DAN BELANJA DAERAH KABUPAEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2012

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatna dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 181 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 32.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 19); 33.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7); 34.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8); 35.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9);
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2012. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 9. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 10. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah Rp. 509.469.483.511,00 b. Belanja Daerah Rp. 494.742.485.282,00 Surplus Rp. 11.726.998.229,00 c. Pembiayaan Daerah : 1. Penerimaan Rp. 21.489.085.800,00 2. Pengeluaran Rp. 33.216.084.029,00 Jumlah Pembiayaan Netto (Rp. 11.726.998.229,00) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan 0,00 BAB III PENDAPATAN DAERAH Pasal 3 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 23.238.687.482,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 424.320.642.229,00 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 61.910.153.800,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 4.715.000.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 12.437.687.482,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 4.586.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 23.383.874.229,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 358.904.488.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 42.032.280.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 13.462.000.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 33.448.153.800,00 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 BAB IV BELANJA DAERAH Pasal 4 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 330.619.492.770,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 167.122.992.512,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 299.460.859.770,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 2.787.933.000,00 d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.300.700.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 22.770.000.000,00 f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 300.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 22.559.343.350,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 64.252.298.758,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 80.311.350.404,00 BAB V PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 5 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 21.489.085.800,00 b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 33.216.084.029,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 21.239.085.800,00 b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 105.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp. 10.871.998.229,00 d. Pembayaran Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 21.239.085.800,00 BAB VI URAIAN Pasal 6 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan m.Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. BAB VII PENUTUP Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
9

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPAEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2011

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/No.13

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2010 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 28.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 55); 31.Peraturan Bupati Barru Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 84);
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 9. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. BAB II PERINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2011 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Rp. 481.974.831.764,00 Bertambah Rp. 60.594.816.409,00 Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 542.569.648.173,00 2. Belanja Rp. 529.689.690.464,00 Bertambah Rp. 84.650.676.144,00 Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 614.340.366.608,00 Defisit (Rp. 71.770.718.435,00) 3. Pembiayaan Penerimaan a. Semula Rp. 68.967.756.000,00 b. Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 75.288.682.955,41 Pengeluaran a. Semula Rp. 21.252.897.300,00 b. Bertambah Rp. 6.394.306.598,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.647.203.898,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 47.641.479.057,41 SILPA Tahun berkenaan (selisih kurang) (Rp. 24.129.239.377,59) BAB III PENDAPATAN DAERAH Pasal 3 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah Semula Rp. 16.413.509.000,00 Berkurang (Rp. 777.280.786,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 15.636.228.214,00 b. Dana Perimbangan Semula Rp. 364.597.550.164,00 Berkurang (Rp. 2.924.254.805,00) Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 361.673.295.359,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Semula Rp. 100.963.772.600,00 Bertambah Rp. 64.296.352.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 165.260.124.600,00 setelah Perubahan 2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah Semula Rp. 4.371.352.400,00 Berkurang (Rp. 994.000.000,00) Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 3.377.352.400,00 b. Retribusi Daerah Semula Rp. 3.632.224.600,00 Berkurang (Rp. 432.280.786,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 3.199.943.814,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah Semula Rp. 2.279.900.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp. 2.279.900.000,00 yang dipisahkan setelah Perubahan d. Lain-lain PAD yang Sah Semula Rp. 6.130.032.000,00 Bertambah Rp. 649.000.000,00 Jumlah Lain-lain PAD setelah Perubahan Rp. 6.779.032.000,00 3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak/bukan pajak Semula Rp. 26.213.249.164,00 Berkurang (Rp. 2.725.871.805,00) Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp. 23.487.377.359,00 b. Dana Alokasi Umum Semula Rp. 299.397.301.000,00 Berkurang (Rp. 190.683.000,00) Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 299.206.618.000,00 c. Dana Alokasi Khusus Semula Rp. 38.987.000.000,00 Berkurang (Rp. 7.700.000,00) Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 38.979.300.000,00 4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi Semula Rp. 13.462.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah bagi hasil pajak dari propinsi setelah Perubahan Rp. 13.462.000.000,00 b. Dana Penyesuaian Semula Rp. 73.734.412.600,00 Bertambah Rp. 59.543.512.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian setelah Perubahan Rp.133.277.924.600,00 c. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah lainnya Semula Rp. 13.767.360.000,00 Bertambah Rp. 4.752.840.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah Rp. 18.520.200.000,00 lainnya setelah Perubahan BAB IV BELANJA DAERAH Pasal 4 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Semula Rp. 295.816.532.934,00 Berkurang (Rp. 3.460.782.232,00) Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 292.355.750.702,00 b. Belanja Langsung Semula Rp. 233.873.157.530,00 Bertambah Rp. 88.111.458.376,00 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 321.984.615.906,00 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 266.541.056.454,00 Berkurang (Rp. 6.178.596.155,00) Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 260.362.460.299,00 b. Belanja Bunga Semula Rp. 20.846.077,00 Bertambah Rp. 1.680.453.923,00 Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 1.701.300.000,00 c. Belanja Hibah Semula Rp. 3.363.379.090,00 Bertambah Rp. 1.037.360.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 4.400.739.090,00 d. Belanja bantuan sosial Semula Rp. 1.158.700.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 1.158.700.000,00 e. Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Semula Rp. 24.340.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada propinsi Rp. 24.340.000.000,00 setelah Perubahan f. Belanja Tidak terduga Semula Rp. 392.551.313,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan Rp. 392.551.313,00 3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai Semula Rp. 22.605.422.300,00 Bertambah Rp. 1.855.843.383,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 24.461.265.683,00 b. Belanja Barang dan Jasa Semula Rp. 51.050.652.815,00 Bertambah Rp. 22.797.522.792,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 73.848.175.607,00 c. Belanja Modal Semula Rp.160.217.082.415,00 Bertambah Rp. 63.458.092.201,00 Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 223.675.174.616,00 BAB V PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 5 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Penerimaan Semula Rp. 68.967.756.000,00 Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 75.288.682.955,41 b. Pengeluaran Semula Rp. 21.252.897.300,00 Bertambah Rp. 6.395.606.598,00 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 27.647.203.898,00 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. SILPA Semula Rp. 21.334.756.000,00 Bertambah Rp. 6.320.926.955,41 Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 27.655.682.955,41 b. Penerimaan Pinjaman daerah Semula Rp. 47.383.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Rp. 47.383.000.000,00 setelah Perubahan c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Semula Rp. 250.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp. 250.000.000,00 setelah Perubahan 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Penyertaan Modal Semula Rp. 1.000.000.000,00 Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 Jumlah Penyertaan Modal setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 b. Pembayaran Pokok Utang Semula Rp. 105.000.000,00 Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp. 105.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga Semula Rp. 20.147.897.300,00 Bertambah Rp. 6.395.606.598,00 Jumlah Pemb. utang pihak ketiga setelah Perubahan Rp. 27.648.503.898,00 BAB VI URAIAN Pasal 6 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan 7. Lampiran VII.1 Laporan Realisasi Anggaran 8. Lampiran VII.2 Neraca 9. Lampiran VII.3 Laporan Arus Kas 10. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini 11. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah BAB VII PENUTUP Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2011.
10

BADAN USAHA MILIK DESA

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa gunamendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatanberusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milikdesa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka Pemerintah Desadiberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan UsahaMilik Desa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desadan pelaksanaanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu memberikanpedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan mengelolaBadan Usaha Milik Desa
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi , Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa , Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa , Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa ,Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru , Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah .
PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17

ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran pendudukdengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menuntut pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagipemerintah daerah yang berhubungan dengan kependudukan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
PENYELENGGARAAN ADMINISTARSI KEPENDUDUKAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
47

RETRIBUSI-PERIZINAN-TERTENTU

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah , Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru , Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
18

JASA-UMUM

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan pemungutan Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru , Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru .
RETRIBUSI JASA UMUM

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
54

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT