Pencarian Peraturan

PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON RETRIBUSI

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2102/No.2, LD No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi

ABSTRAK:

a. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum; b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya; c. bahwa kewajiban Pemerintah Kabupaten Barru menjamin iklim inventasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melidungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 15.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 16.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 17.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 21.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 22.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 23.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4);
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN NON RETRIBUSI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Barru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Barru. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. 6. Perizinan yang terdiri dari perizinan dan non perizinan adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, usaha kegiatan, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 8. Pemegang izin adalah orang atau badan hukum. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 10. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan. 11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan pengelompokan berdasarkan omset kekayaan bersih/netto jasa usaha. 12. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat keterangan yang diberikan kepada perusahaan yang menjalankan perusahaan di daerah dan yang telah memiliki izin usaha. 13. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap setiap orang atau badan hukum yang menjadi pemilik dan/atau penguasaan gudang, izin ini diperkecualikan terhadap gudang yang bergerak di perusahaan farmasi dan gudang yang menyatu dengan tempat usaha. 14. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bagi Perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa konstruksi. 15. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diberikan kepada setiap pendirian perusahaan industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk aset tanah dan bangunan tempat usaha. 16. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 17. Izin Pengelolaan Air Tanah adalah izin yang diberikan Bupati kepada orang dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan pengeboran air tanah, pengeboran/penggalian/ penurapan air tanah, pengambilan air tanah, eksplorasi air tanah tanah dan juru bor. 18. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta adalah Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada lembaga/yayasan/ Masyarakat. 19. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan 20. Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau pene- bangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu. 21. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah adalah suatu perijinan untuk merubah status tanah dari tanah sawah/tegal menjadi tanah pekarangan yang bertujuan untuk rumah tinggal. 22. Izin Penelitian adalah izin yang diberikan Bupati kepada pemohon untuk melakukan suatu kegiatan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan pemerintahan serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah Kabupaten Barru. 23. Izin Pemakaian Kios, Lods dan Pelataran adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terhadap Pemakaian Kios, Lods dan Pelataran yang merupakan sarana dan/atau prasana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 24. Tim Teknis Perizinan adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran, rekomendasi mengenai suatu Perizinan kepada Kepala SKPD pengelola perizinan serta menandatangani berita acara pemeriksaan Perizinan. BAB II AZAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PERIZINAN Pasal 2 Penyelenggaraan pelayanan perizinan non retribusi berazaskan : a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d. keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persarnaan perlakuan/ tidak diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pasal 3 Penyelenggaraan pelayanan perizinan non retribusi dilakukan dan dilaksanakan dengan prinsip : a. kesederhanaan; b. kejelasan; c. kepastian waktu; d. akurasi; e. keamanan; f. kemudahan akses; g. kenyamanan; h. tanggung jawab; i. kedisiplinan; j. kelengkapan prasarana dan sarana; dan k. kesopanan dan keramahan. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Peraturan Daerah tentang penyelenggaran Perizinan non retribusi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Pasal 5 Tujuan Peraturan Daerah tentang penyelenggaran Perizinan non retribusi adalah : a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan; b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang layak sesuai dengan asas - asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. BAB IV PENYELENGGARA PERIZINAN Pasal 6 (1) Penyelenggaraan perizinan non retribusi meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin. (2) Penyelenggaraan perizinan non retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada SKPD yang menyelenggarakan perizinan atau Instansi Teknis. BAB V JENIS PERIZINAN Pasal 7 (1) Jenis perizinan non retribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi : a. Surat Izin Tempat Usaha; b. Surat Izin Usaha Perdagangan; c. Tanda Daftar Perusahaan; d. Tanda Daftar Gudang; e. Izin Usaha Jasa Konstruksi; f. Tanda Daftar Industri; g. Izin Penyelenggaraan Reklame; h. Izin Pengelolaan Air Tanah; i. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Swasta; j. Izin Lingkungan; k. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu pada Hutan Produksi; l. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah; m. Izin Penelitian; dan n. Izin Pemakaian Kios, Lods dan Pelataran. (2) Perizinan selain yang dimaksud pada ayat (1) tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. BAB VI PENYELENGGARAAN PERIZINAN Bagian Pertama Tim Teknis Pasal 8 (1) SKPD yang menyelenggarakan perizinan dibantu oleh Tim Teknis. (2) Pembentukan, tugas, wewenang, dan susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Bagian Kedua Prosedur Perizinan Pasal 9 (1) Prosedur Penyelenggaraan perizinan non retribusi meliputi permohonan, pemberkasan, penolakan, dan penerbitan izin. (2) Prosedur Penyelenggaraan perizinan non retribusi diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) SKPD yang menyelenggarakan perizinan atau Instansi Teknis menyelenggarakan perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BAB VII BERAKHIRNYA IZIN Pasal 10 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir karena : a. masa berlakunya izin berakhir dan pemegang tidak melakukan perpanjangan; b. pemegang izin meninggal dunia; atau c. izinnya dicabut. Pasal 11 Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c dicabut apabila : a. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang; b. pemegang izin memindahtangankan kepada orang atau badan hukum lain; c. tidak lagi memenuhi persyaratan perizinan; d. pemegang izin menghentikan kegiatannya; e. pemegang izin merubah jenis kegiatannya tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala SKPD yang menangani perizinan; dan/atau f. pemegang izin melakukan malpraktik. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 Pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan kepada pemegang izin dalam pelaksanaan izin. Pasal 13 (1) Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin. (2) Pengawasan dan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan evaluasi dan pengecekan terhadap kegiatan yang diberikan izin. (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang secara teknis menangani bidang sesuai kegiatan yang tercantum dalam izin. (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan koordinasi dengan SKPD lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam izin. BAB IX PENYIDIKAN Pasal 14 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegewai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana; d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeladahan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; dan/atau k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB X KETENTUAN SANKSI Pasal 15 (1) Setiap usaha/kegiatan yang tidak memiliki izin atau tidak melakukan pendaftaran ulang dikenakan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis. (1) Apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyegelan/pembongkaran oleh SKPD yang membidangi Penyelenggaraan Perizinan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2012.
19

perlindungan usaha - perdagangan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Barru yang merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Ketentuan dalam Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka Kewajiban Perusahaan maka upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat sehingga diperlukan sebuah peraturan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip etika bisnis untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Barru; c. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Barru;
1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
(1) Ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi: a. program dan bidang kerja; b. lembaga; c. mekanisme dan prosedur penyelenggaraan; d. bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; e. fasilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; f. pelaporan; g. peran serta masyarakat; h. pembinaan dan pengawasan; i. ketentuan sanksi; j. pengaduan dan penyelesaian sengketa.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
59 halaman

izin-lingkungan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2014/NO.3, TLD NO.29

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Lingkungan

ABSTRAK:

kegiatan pembangunan di Kabupaten Barru yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dapat menurunkan fungsi dan kualitas lingkungan hidup. dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan memberikan kepastian hukum perlu diterbitkan izin lingkungan. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, permohonan izin lingkungan yang diajukan kepada Bupati sesuai kewenganannyaperlu diatur.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Barru Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru
IZIN LINGKUNGAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2014.
31

irigasi

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2009/NO.35

Peraturan Daerah (PERDA) tentang IRIGASI

ABSTRAK:

Pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya air dan merupakan salah satu faktor pendukung bagi kelanjutan pembangunan pertanian guna menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional pemanfaatan sumber daya air perlu dikelola dan dikembangkan sesuai keinginan masyarakat dalam pembangunan disektor irigasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipasi masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru
IRIGASI

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2009.
34

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABPUATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2011 RETRIBUSI JASA UMUM

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/No.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabpuaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya mengatur mengenai Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu diubah dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5475); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 262 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 12);
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. pasal 1 Ketentuan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Bab VIII Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8) dihapus sehingga sebagai berikut: pasal 13 DIHAPUS pasal 14 DIHAPUS pasal 15 DIHAPUS pasal ll Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015.
10

URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2008/No.24, TLD No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
BAB II URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 2 (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana dima.ksud ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. (3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan Umum; d. Perumahan; e. Penataan. Ruang; f. Perencanaan Pembangunan; g. Perhubungan; h. Lingkungan Hidup; i. Pertanahan; j. Kependudukan dan Catatan Sipil; k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; m. Sosial; n. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; p. Penanaman Modal; q. Kebudayaan dan Pariwisata; r. Kepemudaan dan Olah Raga; s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; v. Statistik; w. Kearsipan; x. Perpustakaan; y. Komunikasi dan Informatika; z. Pertanian dan Ketahanan Pangan; aa. Kehutanan; bb. bb.Energi dan Sumber Daya Mineral; cc. Kelautan dan Perikanan; dd. Perdagangan ; dan ee. Perindustrian (5) Setiap bidang urusan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini terdiri dari Sub Bidang, dan setiap Sub Bidang terdiri dari Sub-Sub Bidang. (6) Rincian Ketiga Puluh Satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 3 (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masingmasing sub bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan. Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan akan diatur kemudian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 4 (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Barris mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagimana dalam Pasal 3 ayat (1) yang menjadi kewenangannya. (2) Urusan pemerintahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 5 (1) Urusan wajib sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru, berkaitan dengan pelayanan dasar. (2) Urusan wajib sebagimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan Hidup; d. Pekerjaan Umum; e. Penataan ruang; f. Perencanaan pembangunan; g. Perumahan; h. Kepemudaan dan olahraga; i. Penanaman modal; j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. Kependudukan dan catatan sipil; l. Ketenaga kerjaan; m. Ketahanan pangan; n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. Perhubungan; q. Komunikasi dan informatika; r. Pertanahan; s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. Pemberdayaan masyarakat dan desa; v. Sosial; w. Kebudayaan; x. Statistik; y. Kearsipan;dan z. perpustakaan; (3) Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kabupaten Barru. (4) Penetuan urusan pilihan yang akan dilaksankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sarni ditetapkan dengan memperhatikan potensi unggulan dan kekhasan daerah. (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. Perikanan; b. Pertanian; c. Kehutanan; d. Energi dan cumber daya mineral; e. Pariwisata; f. Industri; g. Perdagangan; dan h. Ketransmigrasian. (6) Selain urusan wajib sebagaiaman dimaksud Pasal 5 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) Pemerintahan Daerah berwenang juga melaksanakan urusan berdasarkan asas tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksana.kan secara bertahap. (2) Urusan pemerintahan yang bersifat wajib, yang dilalaikan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 7 Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) menjadi dasar penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 8 (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru dapat; a. Menyelenggarakan sendiri; atau b. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan c. pemerintahan kecamatan dan/atau pemerintahan d. kelurahan/desa berdasarkan asas tugas pembantuan. (3) Sesuai dengan perkembangan, kebutuhan, potensi, dan karakteristik daerah Kabupaten Barru, apabila ternyata terdapat urusan yang potensial untuk ditangani Pemerintah Kabupaten Barru namun belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka sepanjang urusan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembágian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan berlaku secara mutatis mutandis. (4) Dalam hal pemerintah. Ka.bupaten Barru akan menyelenggarakan urusan pemerintahan atau urusan sisa yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan daerah dan urusan tersebut tidak tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya. (5) Urusan sisa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangundangan. Pasal 10 Dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pemerintahan daerah Kabupaten Barru berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12 Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2008.
207

TATA CARA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2016/No.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tetang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupai, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor . ' 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 I 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara . ' Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terahkir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor I); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2016 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 7); 17. Peraturan Bupati Barru Nomor 35 Tahun 2015 tcntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 35);
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHON ANGGARAN 2016. BABI KETENTUAN UMUM Paaal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Bupati adalah Bupati Barru. 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang kepentingan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihonnati dala.m sistem pemerin tahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia. 4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pcmerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepcntingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 8. Jumlah Oesa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Oalam Negeri; 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. BABU PENETAPAN RINCIAII DANA DESA Pua] 2 Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini BABW PENGALOKASIAII DANA DESA Pua] 3 Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi formula yang clihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa. Pua14 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten clibagi jumJah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016. Pua] 5 Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ a tau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pua16 Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : ' W = 1(0,25 • Zll + (0,35 • Z21 + (0,10 • Z3) + (0,30 • Z41) ,. (DDKabapaten - ADKabupatenl Kcterangan: W • Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Z2 - rasio jumlah penduduk misk.in Oesa sctiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa Kabupaten DDKabupaten - pagu Dana Desa kabupaten. ADKabupaten = besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dika1ikan jumlah desa dalam kabupaten. Paeal 7 lndeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ a tau lembaga yang menyelenggara.kan urusan pemerintahan di bidang statistik. Paeal 8 {l) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap : a. ta.hap I pada bulan April sebesar 400/o (empat puluh perseratus); b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 400/o (empat puluh perseratus); dan c. tahap Ill pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus). (4) Penyaluran Dana Desa ta.hap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: a. peraturan desa mengenai APBDesa kepada Bupati; b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan c. Kepala Oesa menyampaikan peraturan desa dan laporan reaJisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret. • • (5) Penyaluran Dana Desa tahap Il dilakukan setelah Kepala Desa mcnyarnpaikan; a. laporan realisasi pengunaan Dana Desa ta.hap I kepada Bupati; b. laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan c. Kepala Desa menyarnpaikan laporan realisasi penggunaan Dana Dcsa tahap I sebagaimana dimak.sud pada huru.f a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli. (6) Penyaluran Dana Desa tahap Ill dilakukan setelah Kepala Desa men yarn paikan; a. penyaluran Dana Desa ta.hap Ill dilakukan setelah Kepala Desa meyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati; b. laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap I dan ta.hap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan ta.hap II telah digunakan sebesa.r 50°/o (]ima puluh per seratus); c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa ta.hap I dan II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lam bat minggu kedua bulan September. (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Des. BABIV PRIORJTAB PENGGUl'IAAlf DANA DESA Paaa.19 Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala Iokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Paaa.110 (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Oesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Oesa yang discpakati dan diputuskan melalui Musyawarah Oesa. (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan A PB Oesa. ---------------------------------·················-·········---- ' (3) Rcncana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. Raglan K.eaatu. Bldang Pembangw,an Deoa Paaa111 (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi: a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau saran.a dan prasa.rana fisik untuk penghidupan, tennasuk ketahanan pangan clan permukiman; b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; d. pengembangan usaha ekonomi masyarak.at, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; rum/ atau e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. (3) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Paaa112 Perencanaan program dan kegiata.n pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi: a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Oesa; kegiata.n untuk b. Oesa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyaraka t Desa; dan c. Desa maju clan/ atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi clan investasi desa, tennasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa. Bqian Kedua Bldang Pemberclayaan llaayarakat Pasal 13 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk rnendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain: a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, pe.nnoclalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan; b. dukungan kegiatan ekonorni baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa; d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyaraka.t Desa, termasuk pembentukan Kader Pcmberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre); e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, tennasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu. Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga med is/ swamedikasi di Desa; f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan; g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hid up; dan/ atau h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi la..innya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan tclah clitetapkan dalam Musyawarah Dcsa. Paaal 14 Perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu: a. Desa tertinggal dan/ a tau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa; b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran prod.uk., serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; c. Desa maju dan/ a tau mandiri, mcngembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lurnbung ekonom.i atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memililci kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi ata.u manusia dan kapital desa secara berkelanjutan. Pasal 15 Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Paaal 16 (1) Contoh model prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 diuraikan dalarn Lampiran II Pedoman Teknis dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Peraturan Bupati dan Lampiran Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalarn penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa. Paaa117 Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Paaa118 (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus clidukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran leas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paaa119 (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan Laporan ReaJisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati. (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilakukan dengan ketentuan: a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli t.ahun anggaran berjalan; b. tahap II paling lambat mmggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Oesa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan februari tahun anggaran berikutnya. Paul20 (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak. menyampaikan APBDesa dan/ atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya. (2) Penundaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sampru dengan disampaikannya APBDesa dan/ a tau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya. (3) Bupati mengurang, penyaluran dana desa dalam ha! ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar. (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang ditcrima Dcsa. (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Periinbangan Keuangan BABV KETEKTUAK PE!fUTUP Pual 21 Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
34

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/No.3, TLD No.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan populasi hewan ternak, meningkatkan pendapatan peternak, disamping meningkatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetap terciptanya usaha pertanian dan perkebunan serta terjaganya lingkungan yang kondusif dari segi keamanan dan ketertiban pemakaian jalan dari gangguan ternak yang berkeliaran secara bebas, maka perlu diatur penertiban ternak dengan melakukan pengawasan dan pemeliharaan secara Intensif, berdaya guna dan berhasil guna; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sehingga perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 9. Peratuan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3);
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas- luasnya dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Barru selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 7. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Barru. 8. Ternak adalah Hewan Piaraan yang terdiri dari Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba serta Unggas. 9. Unggas adalah golongan ternak seperti ayam kampung, ayam broiler, ayam layer, itik, angsa, entok, burung puyuh dan unggas kesayangan. 10. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang secara hukum dapat melakukan suatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu. 11. Identitas Permanen adalah suatu tanda khusus yang diberikan pada bagian tubuh ternak, yang bisa bertahan lebih dari satu tahun, dan dapat dilakukan berulang atau pergantian setiap saat. 12. Tempat Pengembalaan adalah sebidang tanah/rerumputan yang digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makan ternak. 13. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan ternak. 14. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran. 15. Budidaya Ternak adalah merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan. 16. Usaha Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak 17. Pengandangan adalah tempat kegiatan usaha budidaya ternak. 18. Tempat Penampungan Ternak adalah tempat yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk memelihara ternak yang bersifat sementara. 19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 20. Surat Pernyataan Penanggulangan Lingkungan atau SPPL merupakan suatu pernyataan atau komitmen moral dalam menyelenggaran usaha peternakan, tetap memperhatikan aspek lingkungan atau pencemaran. 21. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. 22. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru yang diserahi tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Barru. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Pertama Maksud Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan hewan ternak. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah melakukan penataan dan penertiban ternak, pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan petani ternak. BAB III KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PEMILIK TERNAK Bagian Pertama Kewajiban Pasal 4 (1) Setiap pemilik ternak wajib memberikan identitas permanen pada ternaknya. (2) Pemilik ternak diwajibkan memelihara dan menertibkan ternak dan/atau tidak dilepaskan secara bebas dan berkeliaran tanpa ada pengembalaan kecuali pada tempat pengembalaan yang telah ditentukan. (3) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat pengandangan ternak yang memenuhi persyaratan teknis dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas. (4) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan permukiman wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat berupa surat pernyataan atau surat perjanjian. Pasal 5 (1) Kegiatan budidaya ternak disesuaikan dengan dukungan sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh pemilik ternak. (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga kerja yang disesuaikan dengan jumlah ternak, lapangan rumput atau hijauan makanan ternak yang tersedia, serta tempat pengandangan atau penampungan yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6 (1) Setiap orang yang memiliki ternak wajib memeliharanya dan dilakukan dengan sistim pengembalaan secara intensif atau pengandangan. (2) Setiap orang yang memiliki : a. Unggas, sebanyak 1000 ekor atau lebih, dan/atau; b. Ternak kecil (Kambing dan Domba), sebanyak 25 ekor atau lebih, dan/atau; c. Ternak besar (Sapi, Kerbau dan Kuda), sebanyak 10 ekor atau lebih; diwajibkan memiliki amdal dan/atau UKL/UPL dan/atau, SPPL. Pasal 7 (1) Untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, maka Bupati dapat menetapkan suatu lokasi/areal pengembalaan umum yang dapat digunakan oleh setiap pemilik ternak baik perorangan, kelompok, maupun oleh badan hukum. (2) Batas populasi ternak besar dan kecil untuk setiap satuan luas lokasi/areal pengembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas. (3) Kewenangan penunjukan lokasi/areal pengembalaan umum dilimpahkan ke pemerintah desa/kelurahan. (4) Penetapan lokasi atau areal pengembalaan umum ditetapkan oleh kepala desa atau lurah setelah mendapatkan persetujuan dari dinas. Bagian Kedua Larangan Pemilik ternak dilarang : Pasal 8 a. melepas dan atau menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan; b. melepas dan atau menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran c. melepas ternak sehingga berkeliaran di pemukiman, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan. Bagian Ketiga Sanksi Pasal 9 (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembalaan dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh Petugas dan atau masyarakat. (2) Ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditampung pada tempat penampungan ternak yang telah ditentukan. (3) Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain. Pasal 10 (1) Pemilik yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas harus segera mengambilnya. (2) Ternak yang ditangkap dan ditahan pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sangsi pemeliharaan dan/atau pengamanan dan/atau kerugian yang ditimbulkan. (3) Pengaturan sangsi pemeliharaan dan/atau pengamanan dan atau penyelesaian kerugian yang ditimbulkan dari ternak yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Desa/Kelurahan. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS Bagian Pertama Kewajiban Pasal 11 Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib: a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai diambil pemiliknya; b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap; dan c. menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau diumumkan melalui saluran informasi/pengumuman yang ada di tingkat desa/kelurahan dan/atau kecamatan. Bagian Kedua Larangan Petugas dalam melakukan Pasal 12 penertiban ternak dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak dan atau ternak tersebut. Bagian Ketiga Sanksi Pasal 13 Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan sanksi administrasi berupa teguran dari SKPD yang membidangi. BAB V SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN Pasal 14 Petugas wajib melakukan penangkapan ternak apabila : a. ternak berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; b. menganggu keselamatan dan ketertiban umum di pemukiman atau jalan raya; dan c. ada pengaduan dari masyarakat. BAB VI KEBERATAN DAN GANTI RUGI Bagian Pertama Keberatan Pasal 15 (1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan. (3) Keputusan Dinas atas Keberatan yang diajukan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak keberatan diterima. (4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak dibebaskan dari sangsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Bagian Kedua Ganti Rugi Pasal 16 (1) Pemilik ternak wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang menderita kerugian dan atau membayar biaya pemeliharaan dalam hal: a. ternak miliknya merusak tanaman milik orang lain; b. ternak miliknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya; c. ternak miliknya merusak sarana dan prasarana umum/publik; dan/atau d. ternak miliknya ditangkap dan ditampung pada tempat penampungan. (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pasal 17 (1) Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dalam hal: a. petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan matinya ternak yang akan ditangkap atau yang ada pada tempat penampungan ternak; b. petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya ternak yang ada pada tempat penampungan ternak; dan c. petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan ternak yang ditangkap dijual melalui lelang umum. (2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila: a. pemilik ternak karena lalai melaksanakan kewajibannya; b. ternak yang hilang tidak memiliki identitas c. kelalaian pemilik ternak mengambil ternaknya walaupun sudah diberitahukan secara resmi oleh petugas. (3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Pengadilan Negeri Barru. (4) Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PEMELIHARAAN KESEHATAN TERNAK Pasal 18 (1) Pemilik ternak wajib menjaga kesehatan ternak dari gangguan penyakit ternak. (2) Untuk menjamin kesehatan ternak, pemilik wajib menvaksinasi ternaknya secara teratur. Pasal 19 Jika terdapat gejala ternak terkena penyakit maka pemiliknya segera melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan/atau petugas Dinas yang ada di Desa/Kelurahan atau di Kecamatan agar segera melakukan tindakan pengamanan/pengobatan secara intensif. Pasal 20 (1) Apabila ternyata penyakit yang diderita oleh ternak tersebut dapat menular, Dinas berwenang mengurung/mengisolasi ternak tersebut pada suatu tempat khusus untuk diadakan observasi. (2) Setiap ternak yang sakit yang telah dikurung/diisolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemiliknya berkewajiban menanggung ongkos pemeriksaan, pengobatan, dan perawatannya. (3) Ternak yang dikurung karena menderita penyakit menular, dapat dibebaskan dan atau diambil oleh pemiliknya setelah ternak tersebut sembuh dari penyakit, dan apabila ternak itu mati dalam kurungan akibat penyakit yang diderita dan/atau harus dibunuh karena penyakitnya berbahaya terhadap ternak lainnya dan/atau kepada manusia yang memakan dagingnya, maka pemiliknya tidak diberi ganti rugi kecuali dibebaskan dari segala biaya pengobatan/perawatan selama ditangani oleh Petugas Dinas. BAB VIII PERPINDAHAN DAN PENGALIHAN TERNAK Pasal 21 (1) Perpindahan Domisili ternak antara Desa/Kelurahan, antara Kecamatan dan Daerah harus dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah menurut jenjang struktur Pemerintah Daerah. (2) Pemilik ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dengan menunjukkan identitas ternak yang bersangkutan dalam waktu 1 x 24 jam dan kepada pemilik ternak dapat diberi keterangan untuk memindahkan ternaknya ke tempat lain. Pasal 22 (1) Setiap mutasi/pengalihan hak atas pemilikan ternak dilakukan secara tertulis dihadapan Kepala Desa/Lurah. (2) Mutasi/Pengalihan hak atas ternak terjadi : a. Antara Desa/Kelurahan dalam Kecamatan, Keterangan diberikan oleh Kepala Desa/Lurah; b. Antara Desa/Kelurahan dalam Daerah, Keterangan diberikan oleh Camat. c. Mutasi keluar Daerah, keterangan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (3) Setiap terjadi mutasi pemilikan ternak, baik karena transaksi jual beli, pemotongan, pertukaran, maupun karena mati, pemilik ternak yang bersangkutan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa/Lurah. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegewai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana yang dilakukan; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana; d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeladahan atau mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana; g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; dan/atau k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 6, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21 atau pasal 22 dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Barru Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2012.
22

PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/No.3, TLD No.21

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan

ABSTRAK:

a. bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur; b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan diperlukan upaya secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan, dengan menetapkan regulasi sehingga berperan dalam penyediaan tenaga listrik; D. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan;
: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3);
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Barru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barru. 6. Pengelolaan adalah kegiatan dibidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), pemanfaatan, perijinan, konservasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan. 7. Sumber Energi adalah segala energi yang dimanfaatkan menjadi tenaga listrik. 8. Instalasi Ketenagalistrikan selanjutnya disebut Instalasi adalah bangunan- bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkit, konversi, transmisi, pendistribusian dan pemanfaatan tenaga listrik. 9. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah kebijakan umum dibidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah. 10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 11. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang dipergunakan. 12. Penyediaan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian. 13. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian. 14. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri adalah usaha kegunaan bagi kepentingan sendiri. 15. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen. 16. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 17. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan kepada koperasi, swasta, badan usaha milik daerah dan lembaga lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. 18. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah izin yang diberikan kepada koperasi, swasta, badan usaha milik daerah dan lembaga lainnya untuk melakukan usaha penunjang tenaga listrik. 19. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri akan tenaga listrik yang diperlukan. 20. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik. 21. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplay tenaga listrik. 22. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara. 23. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 2 (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan, pengendalian dan pengawasan ketenagalistrikan daerah. (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan : a. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah; b. penetapan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam daerah; c. penetapan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah; d. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; e. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah; f. penetapan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah; h. penetapan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah; j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk daerah; k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan l. menyampaikan laporan penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan daerah kepada Gubernur. (3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. BAB III PENGELOLAAN Bagian Pertama Inventarisasi Pasal 3 (1) Inventarisasi meliputi kegiatan penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data sumber energi serta ketenagalistrikan. (2) Hasil inventarisasi dijadikan sebagai salah satu dasar untuk penyusunan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan. (3) Tata cara pelaksanaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Perencanaan Pendayagunaan Pasal 4 (1) Kegiatan perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan dilaksanakan sebagai dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh. (2) Perencanaan Pendayagunaan didasarkan kepada potensi sumber energi yang dilakukan secara rasional dan efisien, agar dapat berkelanjutan. (3) Tata cara perencanaan pendayagunaan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Penelitian dan Pengembangan Pasal 5 (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan RUKD secara terpadu dan menyeluruh. (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. penelitian pemanfaatan potensi sumber dan ketenagalistrikan; b. pengujian kualitas dan kuantitas sumber energi dan ketenagalistrikan; c. menginformasikan potensi sumber energi setempat dan pengembangan ketenagalistrikan; d. pengembangan teknologi dibidang ketenagalistrikan; e. konservasi sumber-sumber ketenagalistrikan; dan/atau f. pengembangan potensi sumber daya manusia dengan memprioritaskan masyarakat setempat. (3) Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Bagian Keempat Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Pasal 6 (1) RUKD disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat. (2) RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rangka pengelolaan jasa ketenagalistrikan agar bermanfaat, efisien, optimal dalam pemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan, berkelanjutan, menjamin keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Bagian Kelima Pemanfaatan Pasal 7 (1) Pemanfaatan tenaga listrik diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat disekitar wilayah penyedia tenaga listrik. (2) Pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, keseimbangan, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup. (3) Tata cara pelaksanaan pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN Bagian Pertama Pengusahaan Pasal 8 (1) Usaha ketenagalistrikan terdiri atas: a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan b. Usaha Penunjang Tenaga Listrik. (2) Usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha ketenagalistrikan yang fasilitas instalasinya berada dalam wilayah pemerintah daerah dan tidak terhubung dengan Jaringan Transmisi Nasional. Pasal 9 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: a. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum; dan b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri. Pasal 10 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha: a. pembangkitan tenaga listrik; b. transmisi tenaga listrik; c. distribusi tenaga listrik; dan/atau d. penjualan tenaga listrik. (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. (3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha. Pasal 11 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. (2) Badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Pasal 12 (1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. pembangkitan tenaga listrik; b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. Pasal 13 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas : a. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan b. Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik. Pasal 16 (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. penelitian dan pengembangan; g. pendidikan dan pelatihan; h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi: a. usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau b. usaha industri pemanfaat tenaga listrik. (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi. (3) Badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha industri penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. (4) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Perizinan Pasal 18 (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) wajib mendapat Izin Usaha Ketenagalistrikan dari Bupati (2) Bentuk izin sebagimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ; b. Izin Operasi; dan c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik. (3) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (5) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Bupati. (6) Izin operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. (7) Izin Operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu : a. penggunaan utama; b. penggunaan cadangan; c. penggunaan darurat; dan d. penggunaan sementara. (8) Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari : a. Izin Usaha Konsultan Bidang Tenaga Listrik; b. Izin Usaha Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik; c. Izin Usaha Pengujian Instalasi Tenaga Listrik; d. Izin Usaha Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik; e. Izin Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik; f. Izin Usaha Penelitian dan Pengembangan; dan g. Izin Usaha lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan Tenaga Listrik; (9) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memperhatikan pertimbangan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya; (10) Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi dan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 19 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat hak dan kewajiban. (2) Izin tidak dapat dipindahtangankan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga tanpa mendapatkan persetujuan dari Bupati. (3) Tata Cara pelaksanaan pemindahtanganan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketantuan peraturan perundang-undangan dan mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 20 (1) Jangka waktu pelaksanaan Izin adalah sebagai berikut : a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang; b. Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. (2) Permohonan Perpanjangan Izin diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin. (3) Izin berakhir karena : a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi; b. dikembalikan oleh pemegangnya dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada Bupati; atau c. potensi ketenagalistrikan sudah tidak memungkinkan untuk diusahakan atau perusahaan dinyatakan pailit. (4) Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena : a. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam izin; b. bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih luas dan kesinambungan lingkungan hidup; c. pemegang izin tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah diterbitkannya izin; d. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati; e. dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati melalui Dinas; dan/atau f. Pemegang izin melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dalam melaksanakan usaha ketenagalistrikan. Pasal 21 Hak dan Kewajiban pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), sebagai berikut : a. pemegang Izin berhak untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Izin yang diberikan; dan b. pemegang Izin berkewajiban untuk : 1. mempertanggungjawabkan segala akibat yang ditimbulkan dari hak Izin yang diberikan; 2. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas mengenai usahanya dalam bentuk laporan atau format yang ditetapkan; 3. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4. memberdayakan potensi masyarakat setempat; 5. memberikan ganti kerugian hak atas tanah berikut tegakan dan atau kompensasi kepada masyarakat yang lahannya dimanfaatkan dan/atau terganggu akibat adanya kegiatan usaha Ketenagalistrikan; 6. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; 7. memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan memperhatikan konsumen sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen; 8. memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan; dan 9. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri. Bagian Ketiga Penjualan Tenaga Listrik dan Jasa Penyaluran Pasal 22 (1) Setiap pemegang Izin usaha pembangkitan tenga listrik dapat menjual tenaga listrik. (2) Setiap pemegang Izin usaha transmisi tenaga listrik dapat menjual jasa penyaluran tenaga listrik. (3) Setiap Pemegang Izin usaha distribusi tenaga listrik dapat menjual jasa penyaluran tenaga listrik. (4) Harga jual tenaga listrik dan/atau penyaluran tenaga listrik ditetapkan oleh Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara jual beli, penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Konservasi, Lingkungan Hidup dan Keselamatan Ketenagalistrikan Pasal 23 Upaya konservasi ditetapkan pada seluruh tahap kegiatan, mulai dari ketersedian, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber energi untuk menjamin kepentingan generasi mendatang. Pasal 24 (1) Setiap kegiatan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; b. setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan; c. ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi : 1. andal dan aman bagi instalasi; 2. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan 3. ramah lingkungan. d. ketentuan keselamatan ketenagalistrikan meliputi: 1. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; 2. Pengamanan instalasi tenaga listrik; dan 3. Pengamanan pemanfaat tenaga listrik. e. setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi; f. setiap pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjual belikan wajib memiliki tanda keselamatan; g. setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia; h. setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi; dan i. untuk jenis usaha yang berkaitan dengan jasa konstruksi diatur tersendiri dalam undang-undang dibidang jasa kostruksi. (2) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Keadaan Memaksa Pasal 25 (1) Dalam hal terjadi membahayakan keselamatan umum dan lingkungan atau terjadi kekurangan penyediaan sumber energi, Bupati dapat menetapkan keadaan memaksa. (2) Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan penghentian operasi atau peningkatan produksi energi sesuai dengan kapasitas pengoperasian. (3) Akibat terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pasal ayat (2) pemegang Izin dapat mengajukan tenggang waktu/moratorium kepada Kepada Bupati. (4) Bupati mengeluarkan keputusan diterima ditolaknya tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sesudah diajukan permintaan tersebut. (5) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak dan kewajiban pemegang Izin tidak berlaku. Bagian Keenam Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pasal 26 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan oleh Dinas, berkoordinasi dengan instansi terkait. (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. keselamatan dan keamanan bagi manusia dan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik; b. pengembangan usaha; c. pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan maupun yang tidak terbarukan; d. perlindungan lingkungan; e. pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi; f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga listrik; g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listik; dan h. tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan. BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 27 (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dari Peraturan daerah ini, dikenakan Sanksi Administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan. (2) Sanksi Administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yaitu berupa: a. teguran tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau c. pencabutan izin usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 28 (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 29 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 30 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 31 Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 32 (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual belikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 33 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 32 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya. BAB VII PENYIDIKAN Pasal 34 (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret sesorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4) Penyidikan yang berkaitan dengan aspek teknis, lingkungan hidup dan keselamatan ketenagalistrikan, petugas PPNS harus menggunakan hasil penyidikan Inspektur Ketenagalistrikan. (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI. BAB VIII PENEGAKAN HUKUM Pasal 35 (1) Penegakan hukum dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Instansi terkait lainnya. (2) Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan preventif dan tindakan represif. Pasal 36 Tindakan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan antara lain meliputi : a. pembinaan, kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan/atau c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan. Pasal 37 Tindakan Represif sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) meliputi: a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan orang atau badan hukum yang melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya; b. Pencabutan Izin terhadap Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan; dan/atau c. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga yang berwenang. Pasal 38 Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha ketenagalistrikan apabila terjadi pelanggaran. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 Setiap Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 41 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2013.
27

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.