Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2017

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB V : PERENCANAAN KEBUTAHAN BARANG MILIK DAERAH BAB VI : PENGADAAN BAB VII : PENGGUNAAN BAB VIII : PEMANFAATAN BAB IX : PENGAMANAN, PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN BAB X : PENILAIAN BAB XI : PEMINDAHTANGANAN BAB XII : PEMUSNAHAN BAB XIII : PENGHAPUSAN BAB XIV : PENATAUSAHAAN BAB XV : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XVI : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB XVII : GANTI RUGI SANKSI BAB XVIII: KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

22 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

22 Desember 2017

Tanggal Berlaku

22 Desember 2017

Sumber

LD.2017/No.15, TLD No.9

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 912 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda_no__15_tahun_2017_ttg_pengelolaan_bmd.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengelolaan Barang Milik Daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2017/No.15, TLD No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan ketentuan PASAL 105 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah I, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik lndoneala Tahun 1945; 2. Undang,Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara republik lndonesia Tahun 1959 Nomor 74. tambahan lembaran negara nomor 1822); 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keunngun negara (lembaran negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TAmbahan lembaran Negara republik lndonesia, Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355); 5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126 , tambahan lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438]; 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 5165): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5533): 11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan badan udaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diubah beberupa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomer 66 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161): 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB V : PERENCANAAN KEBUTAHAN BARANG MILIK DAERAH BAB VI : PENGADAAN BAB VII : PENGGUNAAN BAB VIII : PEMANFAATAN BAB IX : PENGAMANAN, PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN BAB X : PENILAIAN BAB XI : PEMINDAHTANGANAN BAB XII : PEMUSNAHAN BAB XIII : PENGHAPUSAN BAB XIV : PENATAUSAHAAN BAB XV : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XVI : PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB XVII : GANTI RUGI SANKSI BAB XVIII: KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017. Peraturan daerah kabupaten barru nomor 6 tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah lembaran daerah kabupaten barru tahun 2011 nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 67

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 15 Tahun 2017

Pengelolaan Barang Milik Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT