PERBUP Kab. Pati No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman menuju Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati.
Mengubah :
PERBUP Kab. Pati No. 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi
Nasional, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun
2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di
Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun
2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di
Kabupaten Pati perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 1 Tahun 1970; UU No 4 Tahun 1984; UU No 24 Tahun 2007; UU No 10 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2010; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah i diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 5 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2018; UU No 24 Tahun 2019; PP No 40 Tahun 1991; PP No 66 Tahun 2014; PP No 88 Tahun 2019; Perpres No 17 Tahun 2018; Perpres No 82 Tahun 2020; Permenkes No 82 Tahun 2014; Permendagri No 20 Tahun 2020; KMKes No HK.01.07/MENKES/382/2020; Perda Kab Pati No 3 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perbup Pati No 49 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pati No 66 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Perbup Pati No 49 Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 49
Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di
Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020
Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pati (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 66), diubah sebagai
berikut:
1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, serta
angka 10 dan angka 11 dihapus,
2. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 20A dan Pasal 20B.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri
Agama Nomor : 05/X/PB/2011, Nomor : SPB/03/M.PANRB/
10/2011, Nomor : 48 Tahun 2011, Nomor :
158/PMK.01/2011, dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil,
Bupati bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan
dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan
pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan di
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah yang kelebihan dan kekurangan guru Pegawai
Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan
Guru Pegawai Negeri Sipil, dalam melakukan penataan
dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan
pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan,
Pemerintah Daerah memiliki tugas menyusun produk
hukum dalam bentuk Peraturan Bupati terkait penataan
dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil yang merujuk
pada Peraturan Bersama.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 19 Tahun 2017; PP No 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020; Perat. Bersama Mendiknas, MenPANRB, Mendagri, Menkeu dan Menag No 05/X/PB/2011, No SPB/03/M.PAN-RB/l0/2011, No 48 Tahun 2011, No 158/PMK.01/2011, dan No 11 Tahun 2011; Permendikbud No 15 Tahun 2018; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 6 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penataan dan pemerataan guru PNS di Daerah. Guru PNS meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2020.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 41 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2011/2012 Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mendukung suksesnya Program Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun (MTT) 2011/2012 dan sekaligus sebagai langkah tindak lanjut Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula guna mewujudkan swasembada gula di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 525/01922 tentang Pengembangan Tebu Rakyat MTT. 2011/2012 di Jawa Tengah, perlu menentukan sasaran areal, produksi, produktivitas dan rendemen program pengembangan tebu rakyat musim tanam tahun 2011/2012 di Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2011/2012 di Kabupaten Pati.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2011
PERBUP ini mengatur mengenai Tujuan; Sasaran; Upaya meningkatkan produksi, produktivitas, dan rendemen; pupuk; dan dana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2020
PERBUP Kab. Pati No. 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
PERBUP Kab. Pati No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020
ABSTRAK:
Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah
yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan
pertimbangan dari instansi yang menangani urusan
utang/piutang negara.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Perbup pati No. 50 tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 50
Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 50
Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 57) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 diubah;
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang meliputi: Ketntuan Umum; Anggota Direksi; Pemberhentian Anggota Direksi; Kekosongan Anggota DIreksi; Panitia Rekruitmen Calon Anggota Direksi Perusda Aneka Usaha; Tim Ahli; Pengumuman Lowongan Calon Anggota Direksi; Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur Rekruitmen Calon Anggota Direksi; Penetapan dan Pengangkatan Anggota Direksi; Anggaran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 98 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Prasarana Dasar Desa Yang Dapat Dibangun Melalui Dana Desa
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan menyelaraskan kebijakan penggunaan Dana Desa di daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dipandang perlu mencabut Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Prasarana Dasar Yang Dapat Di Bangun Melalui Dana Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Prasarana Dasar Desa Yang Dapat Di Bangun Melalui Dana Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang: Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Prasarana Dasar Desa Yang Dapat Di Bangun Melalui Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2016 dicabut
3 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa
ABSTRAK:
Dasar Pembentukan Peraturan Daerah :
1. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa;
2. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa perlu disesuaikan;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kab pati No. 11 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :
1. Pasal 1 Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 11, angka 12 dan angka 15 diubah
2. Pasal 10 Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3)
3. Pasal 14 Calon Kepala Desa yang berhak dipilih wajib memenuhi persyaratan
4. Pasal 22 Ketentuan Pasal 22 huruf d angka 8 dihapus, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 15
5. Pasal 25 Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5)
6. Pasal 36 Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf g diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 50 Tahun 2009
PEDOMAN - PEMBENTUKAN -LEMBAGA KEMASYARAKATAN - KELURAHAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2009/546
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2007
PERBUP ini mencakup mengenai pembentukan; Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; Karang Taruna; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2009.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten Pati
adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
yang akan menerapkan status Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah guna keleluasaan dalam
pengelolaan keuangan dalam penerapan bisnis yang sehat
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan Rumah Sakit Umum
Daerah Kayen Kabupaten Pati, perlu adanya pola tata
kelola sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan
tata kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kabupaten
Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kayen
Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: (1) Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD
Kayen Kabupaten Pati merupakan peraturan internal
rumah sakit, yang di dalamnya memuat :
a. kelb. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi; dan
d. pengelolaan sumber daya manusia.
(2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. transparansi;
b. akuntabilitas;
c. responsibilitas; dan
d. independensi.embagaan;
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD
Kayen Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB 1
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
PENDAHULUAN
KELEMBAGAAN
PROSEDUR KERJA
PENGELOMPOKAN FUNGSI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
SISTEM AKUNTABILITAS
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2019.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 30 Tahun 2022
PERBUP Kab. Pati No. 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022
Mengubah :
PERBUP Kab. Pati No. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2021
PERBUP ini mengatur Perubahan Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 5.1.02.02.12; Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, kegiatan 5.1.02.02.12.0001; Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Uraian Kegiatan 5.1.02.02.12.0001.29
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2022.
PERBUP Kab. Pati Nomor 48 Tahun 2021 diubah
5 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
