PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.343 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 71 Tahun 2021
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lingkungan Hidup Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2016
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2016

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2009
Retribusi Pelayanan Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah Perekonomian

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 24 Tahun 2006
Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Baru Lahir (Usia 0 Sampai 60 Hari Sejak Tanggal Kelahirannya)

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan Pajak dan Retribusi Daerah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Pati

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. Peratuarn Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Wilayah Kab. Pati

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan