Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 29, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 46 dan Pasal 52
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan
Acqiured Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten
Pati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020
tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV)
dan Acqiured Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten
Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Promosi Kesehatan
Bab III Pencegahan Penularan HIV
Bab IV Konseling HIV vagi Calon Pengantin dan Notifikasi Pasangan
Bab V Pemeriksaan Diagnosis HIV
Bab VI Rehabilitasi
Bab VII KPAK
Bab VIII Kewajiban
Bab IX Sanksi Administratif
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2022.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2013
BATIK MOTIF MINA TANI - PENGGUNAAN PAKAIAN BATIK MOTIF MINA TANI
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2013/448
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batik Motif Mina Tani Dan Penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya mengembangkan dan melestarikan batik khas Kabupaten Pati adalah Batik Mina Tani dan penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batik Motif Mina Tani dan Penggunaan Pakaian Batik Motif Mina Tani.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010; Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Batik Motif Mina Tani, penggunaan pakaian Batik Motif Mina Tani, Model Batik Motif Mina Tani, dan Jadwal penggunaan Pakaian Dinas Harian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2013.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2010
PERBUP Kab. Pati No. 32 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; bahwa program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah pada kegiatan reses perlu dilakukan penggeseran antar jenis belanja dengan mempertimbangkan surat Sekretaris DPRD Kabupaten Pati tanggal 24 Juli 2010 Nomor 900/01818/2010 perihal Mendahului Perubahan APBD 2010 untuk melaksanakan Kegiatan Reses DPRD; bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1940/SJ tanggal 20 Mei 2010 hal Percepatan Penyerapan APBD Tahun Anggaran 2010, perlu dilakukan percepatan penyerapan pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 1985;UUNomor 21 Tahun 1997 ; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004 ; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009 ; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005;PP Nomor 57 Tahun 2005;PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005;PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2010
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2010.
PERBUP Pati Nomor 16 Tahun 2010 & PERBUP Pati Nomor 32 Tahun 2010
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran
penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten
Pati secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang
perlu untuk membuat Pedoman Penyelenggaraan
Perlindungan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan
Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengorganisasian, tugas, hak dan kewajiban, pemberdayaan, pembinaan, satlinmas inti, forum komunikasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2017-2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana
Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 58 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2017-2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan penurunan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada
anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi
kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak,
di samping itu anak stunting memiliki risiko lebih tinggi
menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
b. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang
sehat, cerdas, dan produktif, diperlukan intervensi yang
terpadu dalam penurunan stunting mencakup intervensi
gizi spesifik dan gizi sensitif, sebagaimana dimaksud Pasal 6
ayat (1) huruf f dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 42
Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi;
c. bahwa dalam rangka intervensi penurunan stunting
terintegrasi tingkat desa dibutuhkan Peraturan Bupati
sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk
mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat,
cerdas, dan produktif, dengan cara melakukan perbaikan
gizi secara terus menerus;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa Dalam Upaya
Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Tingkat
Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 36 tahun 2009; UU No 6 tahun 2014; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; Perpres No 72 Tahun 2012; Perpres No 42 Tahun 2013; Perpres No 83 Tahun 2017; Permenkes No 3 Tahun 2014; Permendagri No 111 tahun 2014; permendagri No 114 Tahun 2014; Permenkes No 39 tahun 2016; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permen PPN/ Kepala BPPN No 1 Tahun 2018; Permendagri No 20 tahun 2018; PMK No 61/PMK.07/2019; Pergub Jateng No 17 tahun 2016; Perda Kab Pati no 12 Tahun 2016; Perbup No 54 Tahun 2012; Perbup Pati No 79 Tahun 2017; Perbup Pati No 94 Tahun 2018; Perbup Pati No 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pati No 25 Tahun 2020; Perbup pati No 11 Tahun 2020; Perbup pati No 6 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Perbup Pati No 37 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi anggaran dari APB Desa termasuk Dana Desa untuk
melaksanakan kegiatan intervensi penurunan stunting di tingkat desa.
Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan
kepastian hukum bagi Pemerintah Desa untuk merencanakan
dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung upaya
penurunan stunting.
Desa memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan dan
penurunan stunting terintegrasi di tingkat Desa; Upaya pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
KPS, termasuk pengalokasian anggaran dalam APB Desa.
Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam
mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan KPS di tingkat
Desa.
Selain itu diatur tentang Pembinaan, pendampingan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2020.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun
Anggaran 2010.
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 18 Tahun 1997; UUNomor 21 Tahun 1997 ; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004 ; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 20 tahun 2001; PP Nomor 65 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005;PP Nomor 57 Tahun 2005;PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005;PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 16 Tahun 2010;Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2010
PERBUP ini mengatur mengenai Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 Kab. Pati yang terdiri atas Pendapatan; Belanja; Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2011.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kinerja,
motivasi, dan disiplin kerja Tenaga Honorer Kategori II di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, maka perlu
memberikan penghasilan kepada Tenaga Honorer Kategori
II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penghasilan Bagi Tenaga Honorer Kategori II di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup penerima penghasilan, besaran penghasilan, persyaratan penerima penghasilan, tata cara penetapan calon penerima penghasilan, tata cara penyaluran penghasilan, laporan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2016.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu
dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan
perubahan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran
2019 untuk penyusunan Perubahan APBD Tahun 2019,
maka Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun
2019 perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 209 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun
2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun
2019 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 79).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2019 berfungsi sebagai :
a. Landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P) APBD untuk menyusun Perubahan
APBD Tahun 2019;
b. Pedoman Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Pati Tahun
2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
64 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
