Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil
menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah
dan menghambat daya saing perekonomian daerah;
bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan
kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial
melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka
Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, dalam
rangka mendukung program penanganan dampak inflasi,
Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Alokasi Anggaran
Bab III Sasaran
Bab IV Besaran dan Persayaratan
Bab V Pendataan Calon Penerima Bantuan Sosial
Bab VI Pencairan dan Penyaluran
Bab VII Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 85 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan dan untuk mendorong
perkembangan perekonomian pasar tradisional, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 15 tahun 2004; UU No 18 Tahun 2008; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 12 tahun 2017; Perda Kab Pti No 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab Pati No 14 Tahun 2018; Perbup Pati No 11 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Perbup Pati No. 11 Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor
11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 41) diubah sebagai
berikut :
1. Ketentuan angka 3 dan angka 15 Pasal 1 diubah, dan
diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu)
angka, yakni angka 2a,
2. Ketentuan Pasal 2 diubah,
3. Pasal 3 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah,
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga
6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 19A.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 85 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk membedakan pembayaran retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) fungsi hunian di wilayah perkotaan dengan dipedesaan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dihapus serta perubahan pada Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 85 Tahun 2019
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 63)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan, dan untuk menyesuaikan dinamika
perkembangan peraturan perundang-undangan, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu
ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4219);3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1543);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 133).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Susunan organisasi Badan terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah terdiri dari:
1. Subbidang Perencanaan;
2. Subbidang Data dan Informasi Perencanaan; dan
3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan.d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri
dari :
1. Subbidang Perekonomian; dan
2. Subbidang Sumber Daya Alam.
e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari :
1. Subbidang Infrastruktur; dan
2. Subbidang Kewilayahan.
f. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
terdiri dari :
1. Subbidang Pemerintahan; dan
2. Subbidang Pembangunan Manusia.
g. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
i. Unit Pelaksana Teknis Badan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 63), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
53 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 85 Tahun 2017
Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2013 tentang
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati Tahun 2013-2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor
51 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013-2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2013 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2019
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
ketentuan Pasal 172 sampai dengan Pasal 236 dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 315)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No. 86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan
untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan
perundang-undangan, maka perlu diatur mengenai
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 2019
Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal
172 sampai dengan Pasal 236 dalam Peraturan Bupati Pati
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2008 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2013 Nomor 315), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, maka beberapa kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati sudah tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permenhub No. PM 139 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perbup Pati No. 57 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e diubah
2. Bagian Ketiga pada BAB IV diubah
3. Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 dihapus.
4. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 5 (lima) pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D dan Pasal 16E;
6. Pasal 22 dihapus.
7. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal , yakni Pasal 22A
8. Ketentuan Pasal 23 diubah
9. Ketentuan Pasal 24 diubah
10. Lampiran diubah menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 diubah
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pati No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati
Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati
BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN - PETUNJUK PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2017/No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian
bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Program
Bantuan Santunan Kematian maka Peraturan Bupati Pati
Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di
Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan
Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati, perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten
Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 2 ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (2) huruf e, Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf e, Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, ayat (1) huruf e, ayat (1) huruf f, ayat (1) huruf g, ayat (1) huruf i, Pasal 4 ayat (2), PAsal 5, PAsal 6, penyisipan BAB IVA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 diubah.
15 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Program
Bantuan Santunan Kematian maka Peraturan Bupati Pati
Nomor 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di
Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan
Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati, perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 66
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan
Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten
Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2 ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, ayat (2) huruf e, Pasal 3 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf e, Pasal 4 ayat (1) huruf a, ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, ayat (1) huruf e, ayat (1) huruf f, ayat (1) huruf g, ayat (1) huruf i, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, penyisipan BAB IVA.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 66 Tahun 2015 diubah.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2020
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016 – 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 54)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Pati Tahun 2021-2025.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dibah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; PP No 60 Tahun 2008; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenPANRB No 39 Tahun 2012; PermenPANRB No 37 Tahun 2013; Permendagri No 135 Tahun 2018; PermenPANRB No 25 Tahun 2020; PermenPANRB No 26 tahun 2020; Pergub Jateng No 28 tahun 2019; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab pati No 7 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Road Map – RB merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi
Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2025.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2016 – 2020
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 54) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
73
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
