Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

Menemukan 53 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.21 Tahun 2018 ttg Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Abstrak

PEMUNGUTAN - INSENTIF

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2018/NO.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan adanya penyesuaian beberapa aturan yang ada, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah perlu dicabut dan diganti
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011
Insentif pemungutan bersumber pada penerimaan Pajak yang meliputi: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Parkir; f. Pajak Penerangan Jalan; g. Pajak Air Tanah; h. Pajak Sarang Burung Walet; i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ; dan j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Insentif diberikan kepada : a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan Asisten Sekretaris Daerah selaku pembantu tugas Sekretaris Daerah; c. Aparat BPKAD selaku perangkat daerah pemungut Pajak;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
6 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018

Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta

Abstrak

Logam - upt - tarif

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD.2018/NO.6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa dengan adanya jenis pelayanan baru dan terjadi kenaikan biaya operasional pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta, maka perlu penyesuaian tarif pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Materi Pokok: Nama, Objek Tarif dan Subjek Tarif, Layanan UPT Logam, Tarif layanan pemesinan, Tarif Layanan Non Pemesinan, dan Perubahan Tarif

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 11 HLM ; Lampiran : 1 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018

Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 67 Tahun 2023 tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2018 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 85 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kota Yogyakarta

Menetapkan :

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Kendaraan Dinas yang belum sesuai ketentuan ini, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini

Abstrak

dinas- kendaraan - nomor

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, BD.2018/NO.70

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Pemerintah Kota Yogyakarta

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan, identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, maka perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok: Pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas, Pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran : 2 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2018

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT