PERWALI Kota Yogyakarta No. 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 ttg Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 ttg Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengendalian
Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2),
Pasal 7 ayat (3), Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat
(4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal
30, Pasal 32, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian
Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun
2021.
Materi pokok : Syarat, Teknis, Sanksi, Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
Jumlah Halaman : 41 HLM; Lampiran : 21 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memajukan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik untuk memantapkan otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab
diperlukan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai bagian dari rangkaian sistematik
untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah
kepada masyarakat, bahwa peraturan walikota Nomor 10 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dipandang sudah tidak sesuai dengan
situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan
materi muatannya dengan peraturan perundangundangan yang ada diatasnya.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Materi pokok : Pelaksanaan Evaluasi AKIP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
Mencabut Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 27 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip
Substantif Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kota
Yogyakarta
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Jadwal
Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip
Substantif Urusan Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip
Urusan Kesehatan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pengadaan di Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien diperlukan pendayagunaan arsip; bahwa agar pelaksanaan penyusutan arsip dinamis yang berkaitan dengan kegiatan atau fungsi substantif dapat berjalan secara optimal, maka diperlukan jadwal retensi arsip; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menyusun jadwal retensi arsip sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusutan arsip.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017.
Materi pokok : Jadwal Retensi Arsip, Dan Jenis Arsip.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
Mencabut : Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Urusan Kesehatan di Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pengadaan di Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perdagangan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 165 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Jadwal
Retensi Arsip (JRA) Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota Nomor 124 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja organisasi secara efisien dan efektif maka diperlukan pendayagunaan arsip; bahwa agar pelaksanaan penyusutan arsip dinamis yang berkaitan dengan kegiatan atau fungsi fasilitatif dapat berjalan secara optimal, maka diperlukan jadwal retensi arsip; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu menyusun jadwal retensi arsip sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusutan arsip.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017.
Materi Pokok : Jadwal Retensi Arsip, Jenis Arsip.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2023.
Mencabut : Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan Dan Non Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Walikota Nomor 124 Tahun 2017 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 61 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 14 Tahun 2021 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor
14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan
Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan
Swasta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan serta mendukung program pendidikan perlu mengalokasikan dan menyalurkan anggaran pendidikan secara tertib dan tepat sasaran; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengalokasian bantuan tunggakan biaya pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan swasta belum dapat dilaksanakan secara optimal; bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut : Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan Pasal 6 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta.
Jumlah halaman : 7 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Barang Milik Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2021.
Materi pokok : Penggunaan, Penetapan Status Penggunaan, Pengalihan Status Penggunaan, Penggunaan Sementara, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2023.
Jumlah Halaman : 14 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa salah satu bentuk pelayanan publik di Daerah dilaksanakan melalui administrasi perpajakan yang transparan, akurat, dan akuntabel; bahwa administrasi perpajakan berupa pembatalan ketetapan pajak daerah diperlukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak; bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum mengatur mengenai tata cara pembatalan ketetapan pajak daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018.
Materi pokok : Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
Jumlah halaman : 8 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan; b. bahwa untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan diperlukan manajemen Pegawai Negeri Sipil berupa pola Karier; c. bahwa untuk memberikan kepastian arah pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu memberikan pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil; d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Materi pokok : Jenis dan ruang lingkup pola karier, perencanaan dan pelaksanaan pola karier, hukuman disiplin, penyetaraan jabatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 22 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi masyarakat; bahwa Tuberkulosis di Kota Yogyakarta masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan; bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Derah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2017-2021, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan di masyarakat sehingga perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Materi pokok : Target Dan Strategi, Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan TBC, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Derah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2017-2021.
Jumlah Halaman : 9 HLM; Lampiran : 53 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjaga keseimbangan kesejahteraan masyarakat di tengah kemudahan berusaha perlu menjaga lingkungan hidup agar lestari, asri, dan sehat; bahwa Pemerintah Daerah mengembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi melalui pengintegrasian untuk mewujudkan pelayanan prima dalam proses persetujuan lingkungan dan penguatan pengawasan;
bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.
Materi pokok : Penapisan, Tata Cara Pengajuan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pelaporan, Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
Jumlah Halaman : 24 HLM; Lampiran : 37 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
