Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota perlu diganti
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok: Beberapa ketentuan Pasal 7 diubah, antara lain Jaminan Pendidikan Daerah pada Peserta didik pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Atfal (RA) dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) negeri dan swasta, dan Peserta didik pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) negeri dan swasta
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Mengubah Peraturan Walikota No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah
Jumlah Halaman: 5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan dalam Lampiran yang sudah tidak sesuai, sehingga perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut :
Mengubah ketentuan dalam Lampiran pada huruf A. Standar Harga Satuan Jasa, dan mengubah ketentuan dalam Lampiran pada huruf B. Sarana Kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran : 19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, maka perlu penyesuaian untuk kedua kalinya anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut :
Ketentuan Lampiran II Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Ketentuan Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2018, Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Menambahkan Lampiran Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Lansia Terlantar Tahun Anggaran 2018, dan Menambahkan Lampiran Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Difabel Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
Jumlah Halaman: 3 HLM ; Lampiran : 214 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya jenis pelayanan baru dan terjadi kenaikan biaya operasional pada Unit Pelaksana Teknis Logam
Kota Yogyakarta, maka perlu penyesuaian tarif pada Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta.
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
Materi Pokok: Nama, Objek Tarif dan Subjek Tarif, Layanan UPT Logam, Tarif layanan pemesinan, Tarif Layanan Non Pemesinan, dan Perubahan Tarif
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 11 HLM ; Lampiran : 1 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, maka perlu penyesuaian anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017
Materi Pokok: Beberapa ketentuan dalam Lampiran II diubah sebagai berikut: 1. Urusan : 01 – WAJIB PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 03 – PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Unit Organisasi : 01.03.01 – DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
2. Urusan : 02 – WAJIB NON PELAYANAN DASAR
Macam Urusan : 05 – LINGKUNGAN HIDUP
Unit Organisasi : 02.05.01 – DINAS LINGKUNGAN HIDUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Jumlah Halaman: 3 HLM ; Lampiran : 8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa program Konfirmasi Status Wajib Pajak merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Materi Pokok: Jenis Layanan Publik Tertentu yang Dilakukan Keterangan Status Wajib Pajak, Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dan Pembinaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu diatur tata cara perencanaan anggaran, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007
Materi Pokok: Ruang Lingkup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi Sistem dan Prosedur :
a. Perencanaan Anggaran;
b. Penatausahaan Penerimaan;
c. Penatausahaan Pengeluaran; dan
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa kebutuhan tenaga ahli yang mendukung misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta sangat diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah; Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta untuk pembidangan keahlian belum seluruhnya mencakup misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2017-2022, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016
Materi Pokok: Kedudukan, Fungsi dan Tugas, Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian, Wewenang dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, Mekanisme Kerja, Masa Kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Mencabut Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta
Jumlah Halaman: 10 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Anggaran Kas Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu disusun Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPASKPKD) yang telah disahkan
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2017, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2017
Materi Pokok: Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD, Rancangan anggaran kas SKPD disampaikan kepada SKPKD selaku BUD bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD, dan Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Jumlah Halaman: 4 HLM ; Lampiran : 434 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2017
Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 346 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kependudukan Di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai
bahan akuntabilitas kinerja organisasi secara efisien
dan efektif serta tercapainya tertib penyusutan arsip
Kependudukan sebagai alat bukti otentik dan
pertanggungjawaban, perlu dilakukan upaya
penyempurnaan Jadwal Retensi Arsip Kependudukan
di Pemerintah Kota Yogyakarta; bahwa Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 346
Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun
2017; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2016;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Retensi Arsip; Jenis Arsip; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 20 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
