Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Berupa
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara
Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 15 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Berupa Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2023.
Materi pokok : Pelaksanaan dan Pembayaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengolahan Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa arsip statis merupakan bukti kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada generasi mendatang sehingga perlu diolah dengan tepat agar dapat menjamin keselamatan arsip statis sebagai bukti kesejarahan
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2016
Materi Pokok: Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengolahan arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah dengan tujuan untuk melestarikan arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan menyelamatkan arsip yang mempunyai nilai kesejarahan sehingga dapat memberikan informasi yang luas kepada generasi yang akan datang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.
Jumlah Halaman: 9 HLM;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2013 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta terdapat ketentuan tarif layanan program yang sudah tidak sesuai dengan kenaikan biaya operasional, sehingga peraturan Walikota tersebut perlu disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2016.
Materi pokok :
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program Di Taman Pintar Kota Yogyakarta sebagai berikut : Mengubah Pasal 1 angka 5, Mengubah ketentuan dalam Pasal 7
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Gerakan Budaya Angkutan Yang Berkeselamatan di Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan keselamatan kepada masyarakat pengguna angkutan, maka perlu dilakukan upaya terpadu untuk meningkatkan keselamatan angkutan di Kota Yogyakarta.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2011, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 28 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015.
Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan keselamatan pada awak angkutan dan masyarakat pengguna angkutan di Kota Yogyakarta. Ruang lingkup peraturan ini adalah pelaksanaan Gerakan Budaya Angkutan yang Berkeselamatan di Kota Yogyakarta. Gerakan Budaya Angkutan yang Berkeselamatan yang selanjutnya disingkat Bung Slamat adalah sebuah gerakan yang memberikan pemahaman melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada pengusaha angkutan, awak angkutan, masyarakat pengguna angkutan dan para kader tentang pentingnya angkutan yang berkeselamatan di daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2016.
7 HLM; -
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta
dan
Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomer 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyerasikan dan mensinergikan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta maka perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antar pelaku pemanfaatan ruang melalui Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta;
Dasar Hukum peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor26 Tahun 2007; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor116 Tahun 2017; 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor2 Tahun 2010; 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor5 Tahun 2016; 8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor87Tahun 2018;
Kewenangan, Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Struktur Organisasi, Pelaksanaan Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Kriteria dan Tata Laksana, Penandatanganan Rekomendasi, Pelaporan, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
a. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta; dan b. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomer 77 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/451/SJ tertanggal 20 Januari 2020 perihal Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) maka Peraturan Walikota perlu Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah perlu untuk diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah;
Dasar Hukum peraturan ini adalah : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2004 ; 3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; 10. Peraturan MenteriKesehatan Nomor 28 Tahun 2014; 11. Peraturan MenteriKesehatan Nomor 52 Tahun 2016; 12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 ; 13. Peraturan Daerah KotaYogyakarta Nomor 5 Tahun 2016; 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016; 15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018;
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 .
Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD Sementara (PPAS) dan RKA-SKPD Tahun 2017 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2016.
6 HLM; -
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 27 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional dan Prosedur Manajemen Pengamanan Informasi Digital dan Perangkat Telekomunikasi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
